Tak Ikut "Tax Amnesty" Jilid II, Siap-siap Kena Denda 300 Persen

Kompas.com - 14/03/2022, 16:15 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengimbau wajib pajak (WP) yang belum melaporkan harta hingga tahun pajak 2020 segera mengikuti tax amnesty alias Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

Pasalnya, ada sanksi atau denda yang menanti jika tidak mengikuti PPS. Adapun program PPS dilaksanakan selama 6 bulan hingga akhir Juni 2022.

"Jika memenuhi delik pidana dan terbukti, dituntut dengan pidana denda sampai dengan 300 persen," kata Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, kepada Kompas.com, Senin (14/3/2022).

Baca juga: Kemenkeu Tawarkan SBN kepada Peserta Tax Amnesty Jilid II

Denda 300 persen sesuai UU HPP

Pria yang karib disapa Pras ini menuturkan, sanksi 300 persen diberikan untuk menghentikan penyidikan tindak pidana. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pasal 44B.

Beleid menyebut, penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dilakukan setelah kerugian pada pendapatan negara ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 3 kali jumlah kerugian pada pendapatan negara.

"Ikut atau tidak ikut TA (tax amnesty), kalau ada indikasi tindak pidana perpajakan dan dilakukan penyidikan terbukti ada kerugian pada pendapatan negara, maka sanksinya 300 persen, itu jika memilih dihentikan tidak dipidana," beber Pras.

Baca juga: Simak Lagi Pilihan Tarif Tax Amnesty Jilid II

Denda 200 persen dijatuhkan jika...

Sementara itu, denda sebesar 200 persen bakal dijatuhkan ketika Kementerian Keuangan menemukan harta wajib pajak yang tidak atau belum dilaporkan dalam Surat Pernyataan Harta (SPH) usai mengikuti PPS.

Atas tambahan harta itu, maka dikenai pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan Pasal 4 PP 36/2017.

Tarif PPh yang harus dibayar wajib pajak badan sebesar 25 persen, wajib pajak orang pribadi sebesar 30 persen, dan wajib pajak tertentu sebesar 12,5 persen.

Rumusan sanksinya adalah tarif PP 36/2017 x nilai harta baru + sanksi UU TA 200 persen.

"Kalau pernah ikut TA dan ketahuan bahwa ada harta tidak dilaporkan dengan benar, maka atas harta tersebut menjadi penghasilan, dikenai tarif pajak normal 30 persen dan denda 200 persen," ucap dia.

Baca juga: Aturan Baru dan Daftar 332 Tujuan Investasi Tax Amnesty Jilid II

Sri Mulyani mewanti-wanti bagi wajib pajak yang tidak mengikuti tax amnesty

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mewanti-wanti bagi wajib pajak yang tidak mengikuti tax amnesty. Dia bilang, wajib pajak diberi waktu sampai Juni 2022 untuk patuh.

Lagi pula, tarif PPS yang paling besar hanya 18 persen, lebih murah dibanding dengan tarif sanksi yang mencapai 200-300 persen. Tarif 18 persen dibebankan untuk pengungkapan harta di luar negeri yang berasal dari penghasilan tahun 2016-2020, lalu harta tersebut tidak direpatriasi ke dalam negeri.

Begitu pun lebih murah dibanding tarif Pajak Penghasilan (PPh) final yang terdiri dari 5 lapisan dengan rentang 5 persen - 35 persen untuk pendapatan di atas Rp 500 miliar.

"Jadi jangan dilihat kok 18 persen tinggi, karena normal rate-nya di 30 persen atau kalau di atas Rp 5 miliar 35 persen. Kalau ini kesengajaan maka Anda berpotensi bisa kena denda sesuai dengan UU KUP yaitu bisa 200 atau sekarang jadi 300 persen," tandas Sri Mulyani.

Baca juga: Tax Amnesty Jilid II, Negara Terima Rp 2,22 Triliun dari PPh

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejar Investasi Rp 1.200 Triliun, Bahlil Minta Sri Mulyani Tambah Dana DAK

Kejar Investasi Rp 1.200 Triliun, Bahlil Minta Sri Mulyani Tambah Dana DAK

Whats New
Balas Kekalahan di WTO, Jokowi Berencana Naikkan Pajak Ekspor Nikel

Balas Kekalahan di WTO, Jokowi Berencana Naikkan Pajak Ekspor Nikel

Whats New
Dongkrak Wisatawan di Labuan Bajo, Injourney Bakal Gelar Konser Malam Tahun Baru

Dongkrak Wisatawan di Labuan Bajo, Injourney Bakal Gelar Konser Malam Tahun Baru

Whats New
Rekrutmen Besar-besaran di 30 BUMN Siap Dibuka, Pantau Infonya

Rekrutmen Besar-besaran di 30 BUMN Siap Dibuka, Pantau Infonya

Work Smart
Sebut Kondisi Global Ruwet, Jokowi: Kepala Negara G20 Semuanya Pusing

Sebut Kondisi Global Ruwet, Jokowi: Kepala Negara G20 Semuanya Pusing

Whats New
Menperin Sebut Industri Manufaktur RI Tetap Ekspansif

Menperin Sebut Industri Manufaktur RI Tetap Ekspansif

Whats New
Harga Tiket TMII Tak Naik Usai Direnovasi, InJourney: Kita Ingin Jadikan Taman Terbuka

Harga Tiket TMII Tak Naik Usai Direnovasi, InJourney: Kita Ingin Jadikan Taman Terbuka

Whats New
Mulai Besok hingga 7 Desember, Buruh Demo Tolak Kenaikan UMP DKI

Mulai Besok hingga 7 Desember, Buruh Demo Tolak Kenaikan UMP DKI

Whats New
Tekan Biaya Dana, BTN Fokus Tingkatkan Margin Bunga Bersih

Tekan Biaya Dana, BTN Fokus Tingkatkan Margin Bunga Bersih

Whats New
Mandiri Sekuritas Perbarui Fitur di Aplikasi Sahamnya, Apa Saja?

Mandiri Sekuritas Perbarui Fitur di Aplikasi Sahamnya, Apa Saja?

Earn Smart
Tahun Depan, Rekrutmen CPNS Akan Kembali Dibuka

Tahun Depan, Rekrutmen CPNS Akan Kembali Dibuka

Work Smart
Beli Saham Bisa Dapat Voucher Diskon Makanan dan Minuman

Beli Saham Bisa Dapat Voucher Diskon Makanan dan Minuman

Earn Smart
Cukai Rokok Naik Lagi, Anggota Komisi IV Misbakhun Minta Pemerintah Pikirkan Nasib Petani

Cukai Rokok Naik Lagi, Anggota Komisi IV Misbakhun Minta Pemerintah Pikirkan Nasib Petani

Whats New
Soal Perizinan Investasi, Luhut: Kita Jangan Jadi Negara Alien...

Soal Perizinan Investasi, Luhut: Kita Jangan Jadi Negara Alien...

Whats New
Produksi Listrik Lampaui Target, ARKO Bukukan Laba Bersih Rp 42,97 Miliar

Produksi Listrik Lampaui Target, ARKO Bukukan Laba Bersih Rp 42,97 Miliar

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.