Menkop Targetkan UMKM Raih 90 Persen Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah

Kompas.com - 15/03/2022, 19:11 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koperasi dan UKM (Menkop) Teten Masduki menargetkan UMKM meraih 90 Persen pengadaan barang atau jasa pemerintah.

Oleh karena itu, Kemenkop UKM bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melakukan percepatan penyediaan 40 persen pengadaan barang/jasa pemerintah oleh koperasi dan UKM melalui sistem E-Katalog LKPP.

"Target ini optimistis dapat kita capai dengan adanya dukungan regulasi melalui UU Cipta Kerja dan PP Nomor 7 Tahun 2021 yang mengharuskan alokasi 40 persen anggaran pengadaan untuk UKM/IKM/Artisan, serta menghilangkan segala hambatan untuk keterlibatan koperasi dan UMKM dalam pengadaan tersebut," ujar Menkop Teten dalam siaran resminya, Selasa (15/3/2022).

Menkop UKM menekankan agar setiap kementerian dan lembaga mengalokasikan minimal 40-70 persen dari anggaran pengadaan untuk produk dalam negeri.

Baca juga: Siap-siap, BNI Tebar Dividen Rp 2,72 Triliun

Teten mengatakan, dengan adanya peningkatan pengadaan produk koperasi dan UMKM hingga 70 persen, maka diproyeksikan dapat menambah tingkat pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,6 persen hingga 1,8 persen.

Menkop Teten mengaku optimistis target tersebut bisa dicapai lantaran berdasarkan data transaksi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) per tanggal 27 Desember 2021, menunjukan bahwa realisasi Belanja Paket Usaha Kecil sebesar Rp 216,65 triliun, lebih besar dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp 94 triliun.

“Melihat perkembangan data ini, saya ingin mengajak kita semua optimis bahwa koperasi dan UMKM dapat mencapai peningkatan alokasi pengadaan barang/jasa pemerintah hingga 90 persen. Saya meminta agar kementerian, lembaga, atau Pemda melihat keunggulan produk UMKM dan Koperasi dan mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah,” kata Menteri Teten.

Dia menambahkan, untuk melakukan percepatan pengadaan oleh koperasi dan UMKM, Kemenkop UKM akan mengadakan kegiatan business matching antara pelaku usaha dengan Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah di Bali, 21-24 Maret 2022 yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.

Sementara itu, Kepala LKPP Azwar Anas mengatakan ada 3 strategi percepatan penyerapan produk dalam negeri sesuai arahan Presiden. Pertama meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan pemerintah tidak boleh impor jika produk tersebut bisa diproduksi di dalam negeri.

Baca juga: Ombudsman: Minyak Goreng Bukan Cuma Mahal, tapi Juga Langka

Kedua, meningkatkan porsi UMKM dan koperasi, dan ketiga melakukan percepatan penyerapan APBN dan APBD.

“Semua Kepala Daerah akan diaudit oleh BPKP dan akan diumumkan daerah yang pencapaian pengadaan barang tidak sampai 40 persen,” kata Azwar.

Ia mengatakan segala persyaratan yang menghambat akan dihilangkan dan dipermudah. Salah satunya memperkuat dan mempermudah masuk katalog nasional.

“Dulu masuk katalog nasional sangat sulit, perlu negosisasi untuk menaikkan barang di e-katalog sekarang tidak lagi, tidak ada lagi perpanjangan setiap dua tahun. Semua persyaratan kita permudah,” kata Azwar.

Baca juga: Simak Syarat dan Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 24

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

November Layani Penerbangan Umrah, Ini Persiapan Bandara Kertajati

November Layani Penerbangan Umrah, Ini Persiapan Bandara Kertajati

Rilis
Berapa Tarif Listrik Per kWh PLN Saat Ini?

Berapa Tarif Listrik Per kWh PLN Saat Ini?

Spend Smart
Lowongan Kerja Pegadaian untuk S1, Ini Persyaratannya

Lowongan Kerja Pegadaian untuk S1, Ini Persyaratannya

Work Smart
Ombudsman Minta DMO Dicabut, Mendag: Kalau Minyak Ngamuk, Emang di Sana Tanggung Jawab?

Ombudsman Minta DMO Dicabut, Mendag: Kalau Minyak Ngamuk, Emang di Sana Tanggung Jawab?

Whats New
[POPULER MONEY] Waktu Tepat untuk Membeli Emas | Mendag Zulhas: Masyarakat Tak Perlu Khawatir Kenaikan Harga Beras

[POPULER MONEY] Waktu Tepat untuk Membeli Emas | Mendag Zulhas: Masyarakat Tak Perlu Khawatir Kenaikan Harga Beras

Whats New
Ada Kasus BLT BBM Gagal Dicairkan, Mensos Risma Didesak Lakukan Pembenahan

Ada Kasus BLT BBM Gagal Dicairkan, Mensos Risma Didesak Lakukan Pembenahan

Whats New
Cara Transfer Pulsa Telkomsel, Indosat, XL, Tri, dan Smartfren

Cara Transfer Pulsa Telkomsel, Indosat, XL, Tri, dan Smartfren

Spend Smart
Syarat dan Cara Buka Rekening BRI, BNI, BSI, dan Mandiri Online

Syarat dan Cara Buka Rekening BRI, BNI, BSI, dan Mandiri Online

Whats New
Simak 3 Cara Transfer BCA ke DANA dengan Mudah dan Praktis

Simak 3 Cara Transfer BCA ke DANA dengan Mudah dan Praktis

Spend Smart
Cara Cek Nomor BPJS Ketenagakerjaan dengan Mudah, Cukup Siapkan NIK

Cara Cek Nomor BPJS Ketenagakerjaan dengan Mudah, Cukup Siapkan NIK

Whats New
Badan Pangan Nasional: Pemerataan Distribusi Kunci Menjaga Stabilitas Pangan

Badan Pangan Nasional: Pemerataan Distribusi Kunci Menjaga Stabilitas Pangan

Whats New
Stabilisasi Harga, Badan Pangan Nasional Serap Ayam Hidup Peternak Mandiri Kecil

Stabilisasi Harga, Badan Pangan Nasional Serap Ayam Hidup Peternak Mandiri Kecil

Rilis
Mendag Minta Anggaran Jumbo Rp 100 Triliun ke Jokowi, Buat Apa?

Mendag Minta Anggaran Jumbo Rp 100 Triliun ke Jokowi, Buat Apa?

Whats New
Jaga Harga Beras Stabil, Mendag: Impor Pun Saya Rela

Jaga Harga Beras Stabil, Mendag: Impor Pun Saya Rela

Whats New
Syarat Daftar BPJS Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Jenis Kepesertaan

Syarat Daftar BPJS Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Jenis Kepesertaan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.