Luhut Soal E-Katalog: Digitalisasi Ini Akan Membuat Indonesia Jauh Lebih Bagus Dari yang Diduga Orang

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam rangka meningkatkan pembelanjaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pemerintah akan meluncurkan platform E-Katalog pada 24 Maret mendatang. E-Katalog sendiri merupakan aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan saat menghadiri Kick-off Meeting untuk pertemuan Menteri G20 bidang Ekonomi Digital oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Baca juga: 3 Langkah BI Berdayakan UMKM: dari E-Katalog hingga Digitalisasi Pembayaran

"Jadi semua yang bisa dibuat dalam negeri kita paksa buatan dalam negeri, tentunya dengan secara bertahap berapa tahun ke depan itu akan jalan. Jadi ini juga show case dalam G20. Jadi digitalisasi ini akan membuat Indonesia jauh lebih bagus daripada yang diduga orang," tuturnya melalui keterangan tertulis, Selasa (15/3/2022).

Untuk E-Katalog tersebut, lanjut Luhut, nantinya bukan hanya makanan atau minuman saja yang diperjualbelikan, namun beberapa barang lainnya sampai sepeda motor dan mobil yang tentunya buatan dalam negeri. Luhut menjelaskan bahwa E-Katalog ini sudah disiapkan selama kurang lebih 7 bulan.

Terkait peluncuran E-Katalog ini sendiri, direncanakan akan dilaksanakan di Bali dengan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan periode 2000-2001 ini, dengan E-Katalog tidak hanya melihat dampak pertumbuhan ekonomi tetapi terciptanya peluang lapangan kerja untuk jutaan orang, serta inovasi anak-anak Indonesia.

Baca juga: Begini Cara Mendaftarkan Produk IKM ke E-Katalog LKPP

"Nah ini menjadi sangat penting karena dengan digitalisasi, semua nantinya di daerah, kabupaten/kota, bisa membuat digitalnya sendiri tetapi tetap link ke pusat. Bagaimana monitornya? Kita akan monitor semua, diaudit secara berkala oleh BPKP, kemudian nanti kalau tidak melaksanakan akan mendapatkan sanksi dengan sanksi yang sudah diatur dengan jelas. Nah kalau ini terjadi, ini akan membuat pemerataan ekonomi tanpa kita sadari," sambung Luhut.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menuturkan, adapun dukungan Kominfo terhadap E-Katalog ini antara lain memberikan dukungan dalam bentuk aplikasi E-Katalog itu sendiri, menyiapkan bandwith (terkait internet) yang memadai untuk pelaksanaan aplikasi tersebut, serta menyiapkan pusat data nasional di Kominfo yang berkaitan dengan tata kelola E-Katalog.

"Nah ini kerja sama kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk mendukung LKPP agar niat kita untuk memanfaatkan APBN yang utama dan terutamanya menggunakan atau membelanjakannya bagi produk-produk dalam negeri oleh putra-putri Indonesia," tutur Jhonny.

Baca juga: Luhut Sebut Tak Ada Pemimpin Daerah Kena OTT KPK dalam 7 Bulan Terakhir