OJK Punya Banyak PR di Industri Keuangan Non-bank

Kompas.com - 16/03/2022, 07:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwaikilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dijadwalkan untuk memilih Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajukan calonnya.

Seperti diketahui, Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (Pansel DK OJK) telah mengumumkan 21 nama calon pimpinan OJK kepada Presiden Jokowi.

Anggota DPR Komisi XI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Fathan mengaku optimis jajaran DK OJK mampu menghadapi tantangan industri keuangan.

"Yang jadi poin penting dalam kinerja DK OJK ke depan adalah sektor industri keuangan non-bank," kata dia pada diskusi Selasa (15/3/2022).

Baca juga: IHSG Diprediksi Melemah, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Ia menambahkan, Komisi XI DPR RI memberikan banyak catatan kepada OJK. Banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan oleh OJK.

"Beberapa isu yang mencuat ke publik seperti Jiwasraya, Bumiputra, Asabri dan beberapa investasi lain seperti Kresna, Narada, Minna Padi sampai hari ini belum selesai tuntas. Namun, kami melihat itikad untuk penyelesaiannya," jelas dia.

Seperti diketahui, salah satu masalah yang belum kelar adalah kisruh unit link. OJK diberitakan semakin dekat dengan rencana pengeluaran aturan terbaru terkait produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (paydi) atau unit link.

Kabarnya, OJK akan mengeluarkan peraturan terbaru paydi di awal tahun 2022. Namun, hingga sekarang belum ada kabar pasti kapan peraturan tersebut diterbitkan.

Baca juga: Bitcoin dkk Melemah, Simak Harga Kripto Hari Ini

Di lain kesempatan, Chief Marketing Officer Allianz Life Indonesia Karin Zulkarnaen mengatakan, pihaknya telah menerima rancangan dari peraturan baru OJK tersebut.

"Kami sedang melakukan diskusi internal untuk mengantisipasi aturan baru tesebut. Kami belum mengambil banyak langkah karena peraturan itu sifatnya masih rancangan," terang dia dalam konferensi pers, Selasa (15/3/2022).

Ia menceritakan, pada dasarnya peraturan tersebut akan membuat standar baru untuk perusahaan asuransi. Nantinya, peraturan OJK itu akan membuat perusahaan asuransi mendesain ulang produk unit link, cara pemasaran, hingga pelaporan hasilnya.

"Tujuannya akan lebih baik, karena akan bisa lebih transparan. Yang penting sebagai calon nasabah dan pemilik polis bisa lebih memahmi unit link," imbuh Karin.

Baca juga: Wall Street Ditutup Hijau, Saham Microsoft, Netflix, Apple, dan American Arlines Melesat

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Simak 4 Tips Investasi Emas untuk Investor Pemula

Simak 4 Tips Investasi Emas untuk Investor Pemula

Earn Smart
Luhut Targetkan Penanaman Mangrove 600.000 Hektar Selesai pada 2024

Luhut Targetkan Penanaman Mangrove 600.000 Hektar Selesai pada 2024

Whats New
Petrokimia Gresik Salurkan Beasiswa Rp 300 Juta untuk 331 Anak

Petrokimia Gresik Salurkan Beasiswa Rp 300 Juta untuk 331 Anak

Whats New
Bantu Pengrajin Limbah Kertas Punya Logo Brand, Sandiaga: Ini Adalah Bentuk Dukungan Pemerintah yang Konkret...

Bantu Pengrajin Limbah Kertas Punya Logo Brand, Sandiaga: Ini Adalah Bentuk Dukungan Pemerintah yang Konkret...

Whats New
Peningkatan Literasi Digital UMKM Berpotensi Tingkatkan Ekonomi Sebesar Rp 546,5 Triliun

Peningkatan Literasi Digital UMKM Berpotensi Tingkatkan Ekonomi Sebesar Rp 546,5 Triliun

Whats New
XL Axiata Dorong Percepatan Digitalisasi UMKM

XL Axiata Dorong Percepatan Digitalisasi UMKM

Rilis
Neraca Pembayaran Indonesia Surplus 2,4 Miliar Dollar AS di Kuartal II-2022

Neraca Pembayaran Indonesia Surplus 2,4 Miliar Dollar AS di Kuartal II-2022

Whats New
Apa Itu Manajemen: Pengertian, Fungsi, dan Tujuannya

Apa Itu Manajemen: Pengertian, Fungsi, dan Tujuannya

Earn Smart
Cara Transfer Uang lewat ATM BRI dan ATM Bersama dengan Mudah

Cara Transfer Uang lewat ATM BRI dan ATM Bersama dengan Mudah

Spend Smart
Harga Pertalite Diisukan Naik jadi Rp10.000, Blue Bird Belum Siapkan Kenaikan Tarif Buka Pintu

Harga Pertalite Diisukan Naik jadi Rp10.000, Blue Bird Belum Siapkan Kenaikan Tarif Buka Pintu

Whats New
Ketimbang Naikkan Harga Pertalite, Ekonom Sarankan Pemerintah Tunda Proyek Infrastruktur

Ketimbang Naikkan Harga Pertalite, Ekonom Sarankan Pemerintah Tunda Proyek Infrastruktur

Whats New
East Ventures Pimpin Pendanaan Tahap Awal untuk Startup Properti Kabina

East Ventures Pimpin Pendanaan Tahap Awal untuk Startup Properti Kabina

Whats New
Erick Thohir: Kontribusi BUMN dari Pajak dan Dividen ke Negara 3 Kali Lipat Lebih Besar Ketimbang Utang

Erick Thohir: Kontribusi BUMN dari Pajak dan Dividen ke Negara 3 Kali Lipat Lebih Besar Ketimbang Utang

Whats New
Targetkan Swasembada Pangan, Kementan Bersama Satgassus Pencegahan Korupsi Polri Kawal Distribusi Pupuk Bersubsidi

Targetkan Swasembada Pangan, Kementan Bersama Satgassus Pencegahan Korupsi Polri Kawal Distribusi Pupuk Bersubsidi

Rilis
6 Bandara AP I Layani Kepulangan 46.579 Jemaah Haji

6 Bandara AP I Layani Kepulangan 46.579 Jemaah Haji

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.