Menaker: Sesuai Arahan Presiden, Mungkin Belum Saatnya Mengembalikan Fungsi JHT Sesuai Perintah UU

Kompas.com - 16/03/2022, 13:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, manfaat jaminan hari tua (JHT) pada akhirnya tidak bisa mengacu sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Di dalam UU SJSN tersebut menyatakan bahwa manfaat JHT dibayarkan sekaligus ketika peserta memasuki masa pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.

Terlebih lagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan pengklaiman JHT bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) dipermudah.

Baca juga: Buruh Tagih Janji Menaker Soal Revisi JHT: Sudah 3 Minggu Lebih Belum Juga Terbukti

"Dalam praktiknya membutuhkan waktu untuk mengembalikan sistem jaminan sosial itu sebagaimana fungsinya. Jadi butuh waktu untuk mengembalikan jaminan hari tua sebagaimana fungsinya," katanya di Jakarta, Rabu (16/3/2022).

"Sesuai arahan dari Presiden, mungkin belum saatnya untuk mengembalikan fungsi jaminan hari tua itu sebagaimana perintah undang-undang. Jadi, sepanjang undang-undang ini tidak diubah, maka sebenarnya pengaturan jaminan sosial itu mengacu kepada Undang-undang Jaminan Sosial Nasional," lanjut Ida.

Baca juga: Revisi Permenaker Dikebut, Aturan Klaim JHT Usia 56 Tahun Dihilangkan atau Tidak?

Kendati demikian, pihaknya berupaya secara bertahap agar JHT ini sesuai dengan fungsinya yang diatur dalam UU SJSN.

"Kecuali kalau undang-undangnya berubah, kita ingin tahap demi tahap sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini. Saya kira butuh waktu," ucapnya.

Menteri berlatarbelakang Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menjelaskan, UU SJSN tersebut dicetuskan di era kepemimpinan Megawati Soekarno Putri.

Baca juga: 2 Kali Jokowi Berubah Pikiran Batalkan Aturan JHT

 

Tentunya, kata Menaker, dengan UU SJSN tersebut diharapkan para pekerja mendapatkan perlindungan yang layak.

"Sistem jaminan sosial kita itu diatur dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004. Undang-undang ini sudah lama sekali. Ini sebuah langkah maju pada saat itu pada pemerintahan Ibu Megawati Soekarno Putri ingin membangun sistem jaminan sosial yang tiap tahapan dari pekerja atau buruh itu dilindungi," tuturnya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kode Bank BCA Syariah dan Bank Lain untuk Keperluan Transfer Beda Bank

Kode Bank BCA Syariah dan Bank Lain untuk Keperluan Transfer Beda Bank

Spend Smart
Setoran Awal dan Cara Buka Rekening BRI Britama X secara Online

Setoran Awal dan Cara Buka Rekening BRI Britama X secara Online

Whats New
Erick Thohir Sebut Pertamina Belum Dapat Penugasan Naikkan Harga Pertalite

Erick Thohir Sebut Pertamina Belum Dapat Penugasan Naikkan Harga Pertalite

Whats New
Mudah, Begini Cara Tarik Tunai Saldo OVO di ATM BCA dan Bank Lainnya

Mudah, Begini Cara Tarik Tunai Saldo OVO di ATM BCA dan Bank Lainnya

Whats New
Ini Upaya Menteri ESDM Atasi Subsidi BBM Agar Tak 'Jebol'

Ini Upaya Menteri ESDM Atasi Subsidi BBM Agar Tak "Jebol"

Whats New
Tahun Depan Diperkirakan Stagflasi, Masyarakat Menengah ke Bawah Harus Waspada

Tahun Depan Diperkirakan Stagflasi, Masyarakat Menengah ke Bawah Harus Waspada

Whats New
Promo XL Axiata dalam Rangka HUT Ke-77 RI

Promo XL Axiata dalam Rangka HUT Ke-77 RI

Rilis
Bangun Infrastruktur Dasar IKN, Kementerian PUPR dapat Anggaran Rp 20,8 Triliun di 2023

Bangun Infrastruktur Dasar IKN, Kementerian PUPR dapat Anggaran Rp 20,8 Triliun di 2023

Whats New
Respons Pernyataan Ketua MPR, Sri Mulyani: Rasio Utang RI Sudah Turun Tajam

Respons Pernyataan Ketua MPR, Sri Mulyani: Rasio Utang RI Sudah Turun Tajam

Whats New
Jika Harga BBM Naik, Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Mengikuti Desain Sebelumnya

Jika Harga BBM Naik, Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Mengikuti Desain Sebelumnya

Whats New
Ketua DPR Sebut Belum Ada Usulan Kenaikan Harga BBM dari Pemerintah

Ketua DPR Sebut Belum Ada Usulan Kenaikan Harga BBM dari Pemerintah

Whats New
Pemerintah Targetkan Angka Kemiskinan Ekstrem 0 Persen pada 2024

Pemerintah Targetkan Angka Kemiskinan Ekstrem 0 Persen pada 2024

Whats New
Menkop: Harga Minyak Makan Merah Bisa Lebih Murah dari Minyak Goreng

Menkop: Harga Minyak Makan Merah Bisa Lebih Murah dari Minyak Goreng

Whats New
Menko Perekonomian: Tantangan Hiperinflasi Rasanya Dapat Kita Tangani

Menko Perekonomian: Tantangan Hiperinflasi Rasanya Dapat Kita Tangani

Whats New
Belanja Negara Tahun 2023 Capai Rp 993,2 Triliun, Untuk Apa Saja?

Belanja Negara Tahun 2023 Capai Rp 993,2 Triliun, Untuk Apa Saja?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.