Kata Buruh Soal Revisi Permenaker JHT: Kami Tidak Anti Dialog dengan Pemerintah

Kompas.com - 16/03/2022, 18:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menanggapi rencana revisi permenaker oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.

Pihaknya menilai positif apa yang dilakukan pemerintah dengan mengembalikan peraturan ke Permenaker No. 19 Tahun 2015.

Saat diundang ke Kemenaker, ia menyetujui revisi permenaker setelah membaca pokok-pokok pemikiran yang diajukan pemerintah.

"Kami minta Bu Menteri untuk segera menerbitkan permenaker yang baru. Kami juga membuktikan pada publik bahwa kami tidak anti dialog dengan pemerintah. Hari ini kami datang ke Menaker," terang dia dalam konferensi pers di Kementerian Ketenagakerjaan Rabu (16/3/2022).

Baca juga: Menaker Revisi Permenaker, Pekerja Kontrak dan Pekerja Bukan Penerima Upah Akan Di-cover JHT

Andi juga menyoroti beberapa poin lain yang menambah positif peraturan tersebut. Misalnya, dalam permenaker yang baru, pekerja dan buruh akan dimudahkan dalam melakukan klaim Jaminan Hari Tua (JHT).

Dalam kesempatan itu ia berulang kali menampik opini di masyarakat yang mengatakan pihaknya anti kritik dan sulit diajak dialog. Buktinya, ia datang memenuhi undangan Menaker hari ini.

Setelah pertemuan ini, ia bilang poin revisi tersebut perlu segera diketahui oleh buruh. Oleh karena itu, ia akan segera sosialisasikan hasil revisi ini ke para buruh.

Baca juga: Menaker Revisi Permenaker, Pekerja Tetap Dapat Klaim JHT Sebelum 56 Tahun

Revisi Permenaker soal JHT

Seperti diketahui, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah pastikan akan merevisi Permenaker No. 2 tahun 2022.

Ia menyampaikan, isi dari revisi Permenaker No.2 Tahun 2022 adalah mengembalikan peraturan sesuai ketentuan Permenaker No. 19 Tahun 2015 ditambah dengan kemudahan administratif pengurusan Jaminan Hari Tua (JHT).

Menteri Ketenagakerjaan menyampaikan, Permenaker No. 19 Tahun 2015 masih berlaku sampai saat ini. Sementara, revisi permenaker ini akan selesai sebelum berlakunya permenaker yang lama, yakni tanggal 4 Mei 2022.

Dengan kata lain jika terjadi PHK, karyawan dan buruh dapat melakukan klaim untuk Jaminan Hari Tua (JHT) tanpa menunggu usia 56 tahun.

Asal tahu, sebelumnya Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah untuk menyederhanakan aturan klaim JHT.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rayakan Hari Jadi Ke-7, J&T Express Beri Pelanggan Bebas Ongkir 100 Persen

Rayakan Hari Jadi Ke-7, J&T Express Beri Pelanggan Bebas Ongkir 100 Persen

BrandzView
Indonesia Punya 4 Kekuatan untuk Menghadapi Ketidakpastian Global, Apa Saja?

Indonesia Punya 4 Kekuatan untuk Menghadapi Ketidakpastian Global, Apa Saja?

Whats New
Harga Minyak Mentah Dunia Menguat, Ini Penyebabnya

Harga Minyak Mentah Dunia Menguat, Ini Penyebabnya

Whats New
Lowongan Kerja BUMN PT LPP Agro Nusantara untuk S1 Psikologi, Ini Syaratnya

Lowongan Kerja BUMN PT LPP Agro Nusantara untuk S1 Psikologi, Ini Syaratnya

Work Smart
Aplikasi dan Medsos Pemerintah Bejibun, tapi Tidak Optimal

Aplikasi dan Medsos Pemerintah Bejibun, tapi Tidak Optimal

Whats New
Restrukturisasi dan Bersih-bersih di BUMN Harus Jadi Program Berkelanjutan

Restrukturisasi dan Bersih-bersih di BUMN Harus Jadi Program Berkelanjutan

Whats New
Simak Proyeksi Pergerakan IHSG Pasca Hari Kemerdekaan RI

Simak Proyeksi Pergerakan IHSG Pasca Hari Kemerdekaan RI

Whats New
Ini Cara Mengelola Pengeluaran untuk Mahasiswa Agar Uang Bulanan Tidak Cepat Habis

Ini Cara Mengelola Pengeluaran untuk Mahasiswa Agar Uang Bulanan Tidak Cepat Habis

Spend Smart
[POPULER MONEY] Harga Terbaru Pertalite | Segini Harga Pertalite Jika Tak Disubsidi Pemerintah

[POPULER MONEY] Harga Terbaru Pertalite | Segini Harga Pertalite Jika Tak Disubsidi Pemerintah

Whats New
Perusahaan Konsultan IT Asal AS Bidik Pasar 'Cloud Computing' di RI

Perusahaan Konsultan IT Asal AS Bidik Pasar "Cloud Computing" di RI

Whats New
Dekati UMKM, PT Pos Buka 7.700 'Drop Point' PosAja di 500 Kabupaten dan Kota

Dekati UMKM, PT Pos Buka 7.700 "Drop Point" PosAja di 500 Kabupaten dan Kota

Whats New
Mengapa Adopsi Komputasi Awan Penting untuk Transformasi Digital Perusahaan di Indonesia?

Mengapa Adopsi Komputasi Awan Penting untuk Transformasi Digital Perusahaan di Indonesia?

Whats New
Pemerintah Dinilai Perlu Tolak Intervensi Asing soal Kebijakan Industri Rokok

Pemerintah Dinilai Perlu Tolak Intervensi Asing soal Kebijakan Industri Rokok

Rilis
Genjot Produksi Jagung, Kementan Gandeng Bayer Indonesia

Genjot Produksi Jagung, Kementan Gandeng Bayer Indonesia

Whats New
Pertamina Kembangkan Teknologi Diesel Biohidrokarbon dan Bioavtur

Pertamina Kembangkan Teknologi Diesel Biohidrokarbon dan Bioavtur

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.