Said Abdullah
Ketua Badan Anggaran DPR-RI

Ketua Badan Anggaran DPR-RI. Politisi Partai Demoraksi Indonesia Perjuangan.

Pemerintah Harus Bekerja untuk Kemandirian Pangan

Kompas.com - 17/03/2022, 10:10 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Kita menyaksikan kebijakan beras dipaksakan sebagai makanan pokok seluruh rakyat. Padahal tidak semua wilayah Indonesia makanan pokoknya beras. Sebagian besar wilayah di Indonesia Timur justru terbiasa dengan sagu dan umbi.

Kebijakan revolusi hijau cukup efektif untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Namun dalam perkembangannya menggerus keragaman pangan rakyat, dan menjebak rakyat pada ketergantungan bahan pangan tertentu saja, seperti beras hingga kini.

Menata warisan

Ada banyak hal yang harus kita benahi secara fundamental untuk meningkatkan ketahanan pangan kita. Lahan pertanian di Jawa mengalami alih fungsi besar-besaran, persawahan yang tersisa justru kritis akibat eksploitasi kimiawi bertahun-tahun, infrastruktur pertanian, khususnya pengairan dan jalan mengalami kerusakan, dan penurunan daya dukung.

Sumber daya dan teknologi pangan tidak mampu mengadaptasikan perubahan. Urusan pangan kita terjebak dalam birokratisme ketimbang gerakan sosial.

Di luar Jawa, terjadi ekspansi lahan perkebunan monokultur yang mengancam keanekaragaman pangan hayati rakyat. Produk pangan kita juga tidak beragam, sehingga sebagiannya menggantungkan pada suplai impor.

Di ranah hilir, tata niaga pangan rentan menjadi permainan kartel dan perburuan rente. Belum lagi ancaman perubahan iklim yang nyata telah terjadi, sehingga tempo perubahan musim sulit diprediksikan, termasuk bencana hidrologi yang makin intensif.

Undang-Undang No 18 tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan untuk memenuhi ketersediaan pangan perlu memperbaiki sektor hulu dan hilir. Amanat itu antara lain, upaya produksi pangan harus bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.

Oleh sebab itu, seluruh pranata pedesaan haruslah menjadi subyek penting dalam politik pangan kita. Melalui pranata pedesaan inilah pemerintah mendorong sistem efisiensi usaha, mengembangkan sarana, prasarana dan teknologinya, dan penanganan paska panen. Undang-undang pangan juga mewajibkan mempertahankan lahan produktif, disertai pengembangan lahan baru, serta membangun kawasan sentra pangan yang beragam.

Memperbaiki sektor pangan adalah salah satu agenda utama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun rintangannya tidak mudah disingkirkan. Presiden Joko Widodo menjanjikan sembilan juta hektar lahan menjadi obyek reforma agraria.

Presiden telah menerbitkan Perpres No 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Dua pokok pekerjaan dari Perpres Reforma Agraria itu adalah legalisasi dan redistribusi lahan kepada rakyat. Presiden Jokowi menargetkan sembilan juta lahan menjadi obyek reforma agraria, dengan rincian 4,5 juta lahan mendapatkan legalisasi, dan 4,5 juta lahan terbagikan ke rakyat untuk peningkatan produksi pangan.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tahun Depan Diperkirakan Stagflasi, Masyarakat Menengah ke Bawah Harus Waspada

Tahun Depan Diperkirakan Stagflasi, Masyarakat Menengah ke Bawah Harus Waspada

Whats New
Promo XL Axiata dalam Rangka HUT Ke-77 RI

Promo XL Axiata dalam Rangka HUT Ke-77 RI

Rilis
Bangun Infrastruktur Dasar IKN, Kementerian PUPR dapat Anggaran Rp 20,8 Triliun di 2023

Bangun Infrastruktur Dasar IKN, Kementerian PUPR dapat Anggaran Rp 20,8 Triliun di 2023

Whats New
Respons Pernyataan Ketua MPR, Sri Mulyani: Rasio Utang RI Sudah Turun Tajam

Respons Pernyataan Ketua MPR, Sri Mulyani: Rasio Utang RI Sudah Turun Tajam

Whats New
Jika Harga BBM Naik, Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Mengikuti Desain Sebelumnya

Jika Harga BBM Naik, Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Mengikuti Desain Sebelumnya

Whats New
Ketua DPR Sebut Belum Ada Usulan Kenaikan Harga BBM dari Pemerintah

Ketua DPR Sebut Belum Ada Usulan Kenaikan Harga BBM dari Pemerintah

Whats New
Pemerintah Targetkan Angka Kemiskinan Ekstrem 0 Persen pada 2024

Pemerintah Targetkan Angka Kemiskinan Ekstrem 0 Persen pada 2024

Whats New
Menkop: Harga Minyak Makan Merah Bisa Lebih Murah dari Minyak Goreng

Menkop: Harga Minyak Makan Merah Bisa Lebih Murah dari Minyak Goreng

Whats New
Menko Perekonomian: Tantangan Hiperinflasi Rasanya Dapat Kita Tangani

Menko Perekonomian: Tantangan Hiperinflasi Rasanya Dapat Kita Tangani

Whats New
Belanja Negara Tahun 2023 Capai Rp 993,2 Triliun, Untuk Apa Saja?

Belanja Negara Tahun 2023 Capai Rp 993,2 Triliun, Untuk Apa Saja?

Whats New
Cintai Produk Lokal UMKM, Blibli Luncurkan Kampanye Maju Tak Gentar Mendukung #PejuangLokal

Cintai Produk Lokal UMKM, Blibli Luncurkan Kampanye Maju Tak Gentar Mendukung #PejuangLokal

Rilis
Anggaran Infrastruktur 2023 Naik Jadi Rp 392 triliun

Anggaran Infrastruktur 2023 Naik Jadi Rp 392 triliun

Whats New
Anggaran Subsidi Energi Turun Tajam pada 2023, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Anggaran Subsidi Energi Turun Tajam pada 2023, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Whats New
BCA Raih 60 Penghargaan di Global Contact Center World Awards Asia Pacific

BCA Raih 60 Penghargaan di Global Contact Center World Awards Asia Pacific

Whats New
Defisit APBN 2023 Hanya 2,85 Persen, Jokowi Janji Kelola Utang secara Hati-hati

Defisit APBN 2023 Hanya 2,85 Persen, Jokowi Janji Kelola Utang secara Hati-hati

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.