"Apalagi pembangunan IKN itu berlangsung dalam jangka panjang, setidaknya 15 tahun - 20 tahun baru selesai. Itu artinya 20 persen yang menjadi kontribusi APBN itu bersifat multiyear,” sambung dia.
Said juga menuturkan, kontribusi APBN pada pembangunan IKN ini hanya untuk infrastruktur dasar dan strategis karena menyangkut kepentingan politik dan keamanan negara. Sehingga, tidak mungkin diminta keterlibatan swasta.
Baca juga: BPN Bantah Harga Tanah di IKN Melonjak hingga 10 Kali Lipat
Di sisi lain, kontribusi APBN pada pembangunan IKN sebagai stimulasi untuk mendorong keterlibatan badan usaha, baik BUMN maupun swasta, baik swasta asing maupun dalam negeri.
“Sebab, mereka tidak akan tertarik untuk terlibat pembiayaan IKN kalau IKN nya sendiri tidak menjanjikan return investment,” katanya.
Oleh sebab itu, menurut Said,rencana induk IKN yang menjadi tanggungjawab kepala otoritas IKN agar dapat menyusun pembangunan IKN menjadi sangat strategis, membantu melibatkan posisi badan usaha agar bisa terlibat, dan menjanjikan apa yang bisa dilakukan dari sisi usaha.
“Pada sisi inilah yang justru menjadi tantangan pemerintah melakukan lobi lobi ke banyak pihak,” tuturnya.
Baca juga: Softbank Mundur, DPR Minta Pemerintah Jangan Perbesar Penggunaan APBN Dalam Pembangunan IKN
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.