Pemerintah Janji Libatkan Masyarakat Lokal dalam Pemerintahan di IKN Nusantara

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa mengatakan, pemerintah akan melibatkan masyarakat lokal dalam pemerintahan dan pengembangan ekonomi di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Pemerintah berjanji akan mempertimbangkan agar masyarakat lokal menduduki jabatan strategis. Sementara dalam pengembangan ekonomi, penduduk lokal akan didorong untuk mengembangkan potensi di daerah.

“Jangan sampai masyarakat terpinggirkan dari tempat mereka,” kata Suharso lewat keterangan tertulis, Jumat (18/3/2022).

Suharso mengatakan sebagai upaya implementasi pelibatan masyarakat dan peningkatan potensi sumber daya manusia di Kalimantan, pemerintah akan menggandeng para pakar dan ahli.

Baca juga: ADB Siap Bantu RI Bangun IKN Nusantara

“Wilayah yang beririsan dengan IKN tidak akan digusur, kampung itu tetap menjadi bagian kota inti dan kita bikin smart village,” kata dia.

Suharso menuturkan kesuksesan pembangunan IKN tak hanya bersumber dari dukungan masyarakat lokal, termasuk penduduk Kalimantan Timur, tetapi juga bertumpu pada seluruh masyarakat Indonesia.

Ia juga mengatakan IKN tidak akan berdiri sendiri, tetapi akan dikembangkan dalam rencana kerangka regional yang secara keseluruhan akan terintegrasi dengan seluruh wilayah Kalimantan.

Selain itu, pemeritah juga berjanji akan membangun Rumah Adat Dayak di wilayah kawasan inti pemerintahan di IKN Nusantara. Nilai-nilai lokal juga akan menjadi elemen penting dalam kesatuan pembangunan IKN.

Baca juga: Luhut: Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi WA Saya Tanya Progres Investasi IKN Nusantara

Suharso sudah mendengar harapan dan aspirasi masyarakat Dayak yang disampaikan dalam audiensi dengan lembaga adat dan tokoh masyarakat Kalimantan di Gedung Bappenas, Menteng, Jakarta, Jumat.

Ketua Dewan Pakar Majelis Adat Dayak Nasional sekaligus Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong menyampaikan, masyarakat lokal menjadi aspek yang penting dalam pembangunan

“Kami berharap mata rantai pembangunan IKN perlu memperhatikan masukan dan pandangan dari pemangku kepentingan lokal, masyarakat Kalimantan,” ujar Alue.

Baca juga: Luhut Tepis Anggapan Proyek IKN Nusantara Tidak Menguntungkan Investor