Pemerintah Wajibkan Pengusaha Sediakan Minyak Goreng Curah

Kompas.com - 21/03/2022, 12:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mewajibkan pengusaha atau perusahaan minyak goreng menyediakan minyak goreng curah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 yang diundangkan 18 Maret 2022 dan ditandatangani oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Kewajiban penyediaan minyak goreng curah ini untuk menjamin ketersediaan dan kestabilan harga minyak goreng curah agar terjangkau untuk masyarakat dan pelaku UMK.

Baca juga: Asosiasi Pedagang: Harga Minyak Goreng, Kedelai, hingga Daging Sapi Naik Tidak Wajar

Penyediaan minyak goreng curah ini dilakukan untuk jangka waktu enam bulan dan dapat diperpanjang oleh Menperin berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Pelaku Usaha wajib turut serta dalam penyediaan Minyak Goreng Curah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2," bunyi Pasal 4 Permenperin Nomor 8 Tahun 2022.

Dalam penyediaan minyak goreng curah tersebut, perusahaan harus melakukan pendaftaran dan mengisi data secara online melalui SIINas.

Data yang harus diisi berupa nama perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), perizinan berusaha, kapasitas produksi, rencana produksi, rencana penggunaan bahan baku crude palm oil (CPO), dan rencana distribusi.

Perusahaan juga harus menyantumkan data terkait jumlah bahan baku CPO yang digunakan dan asal-usul bahan baku CPO miliknya.

Perusahaan juga diminta untuk memberikan data jumlah minyak goreng curah yang akan didistribusikan, profil jaringan distribusi, lokasi tujuan distribusi di kabupaten atau kota, dan waktu pelaksanaan distribusi.

Baca juga: Heran Minyak Goreng Mendadak Melimpah, Mendag: Saya Juga Bingung

Setelah melakukan pendaftaran, perusahaan akan mendapatkan nomor registasi. Setelah itu, perusahaan wajib melakukan penyediaan minyak goreng curah ke masyarakat dan UMK.

"Dilarang mendistribusikan Minyak Goreng Curah ke industri besar atau industri menengah, mengemas ulang, dan/atau mengekspor Minyak Goreng Curah," tulis Permenperin tersebut.

Dalam regulasi tersebut, minyak goreng curah ini ditetapkan Harga Acuan Keekonomian (HAK) sebesar Rp 14.000 per kilogram.

Baca juga: Pengamat: Subsidi Minyak Goreng Curah Harusnya Menggunakan Dana APBN

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.