Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Punya Target Defisit 3 Persen, Kemenkeu Wanti-wanti Pembengkakan Subsidi Energi

Kompas.com - 22/03/2022, 11:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mewanti-wanti pembengkakan subsidi energi akibat ketidakpastian global yang menyebabkan melonjaknya harga komoditas termasuk minyak dan gas alam.

Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Hadiyanto mengatakan, pembengkakan subsidi energi menjadi salah satu risiko yang dipantau kementerian, mengingat adanya target konsolidasi fiskal 3 persen di tahun 2023.

"Banyak yang jadi perhatian, ketidakpastian global yang menyebabkan meningkatnya berbagai harga komoditas sehingga kita lebih banyak menyiapkan anggaran untuk kenaikan anggaran yang berkaitan dengan subsidi dan sebagainya, misalnya seperti itu," kata Hadiyanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI, Senin (21/3/2022).

Baca juga: Sri Mulyani Yakin, Defisit Fiskal Tahun Ini Cuma 4 Persen

Dia berharap, konsolidasi fiskal bisa berjalan di tengah risiko-risiko tersebut. Di samping itu, pihaknya bakal memaksimalkan penerimaan negara dengan mengakurasi perencanaan penerimaan, mengoptimalkan belanja, dan menargetkan pembiayaan yang pragmatis.

Pun akan memanfaatkan Sisa Lebih Anggaran (SAL) dan SiLPA agar memperkecil penerbitan surat utang.

"Dan itu sudah kita rintis, bahkan di 2021, capaiannya di bawah target defisit jadi itu semakin membaik. Dan di 2022 sudah mulai mendekati 3 persen, sehingga besaran defisit di 2023 akan di bawah 3 persen," beber Hadiyanto.

Lebih lanjut dia menjelaskan, ada dua strategi yang ditetapkan untuk menjalankan konsolidasi fiskal.

Baca juga: Perang, Pandemi, dan Ekonomi Roller Coaster Menurut Sri Mulyani

Pertama adalah menambah penerimaan negara (collect more) melalui instrumen pajak dan turunannya. Hadiyanto mengungkapkan, adanya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) mampu meningkatkan basis pajak (tax based).

UU tersebut mengatur peningkatan pajak untuk orang kaya dengan pendapatan di atas Rp 5 miliar/tahun. Orang-orang tajir ini akan dipajaki dengan tarif PPh final paling tinggi, yakni 35 persen.

"Demikian juga ada pajak baru, tax based-nya diperluas, serta intensifikasi sehingga diharapkan tren penerimaan perpajakan akan semakin baik," bebernya.

Kedua, penganggaran belanja yang lebih baik (spending better). Belanja ini diarahkan pada belanja yang mendukung pembangunan, serta sesuai dengan program kerja dan output outcome.

"Mungkin di perlinsos yang masih perlu ada penguatan di situ, belanja K/L lebih strenghten lagi dengan alignment antara program dan output outcome-nya, dan kita bisa kendalikan SiLPA dan SAL yang akan berdampak pada SAL akhir tahun," tandas Hadiyanto.

Baca juga: Defisit APBN 2022 Diproyeksi Lebih Rendah, Ini Sebabnya

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kunjungan ke APRIL Group, Kadin Ajak Swasta Contoh Pembangunan Panel Surya

Kunjungan ke APRIL Group, Kadin Ajak Swasta Contoh Pembangunan Panel Surya

BrandzView
Menpan-RB: Tidak Ada Lagi Istilah ASN Pegawai Seumur Hidup yang Tidak Bisa Dipecat

Menpan-RB: Tidak Ada Lagi Istilah ASN Pegawai Seumur Hidup yang Tidak Bisa Dipecat

Whats New
Rincian Harga BBM di SPBU BP AKR dan Shell per 1 Februari 2023

Rincian Harga BBM di SPBU BP AKR dan Shell per 1 Februari 2023

Whats New
Kolaborasi dengan Ekosistem, Kredit Bank Jago Melaju 75 Persen

Kolaborasi dengan Ekosistem, Kredit Bank Jago Melaju 75 Persen

Whats New
Ditanya soal 'Reshuffle', Erick Thohir: Rabu Pon Hari yang Baik untuk Investasi

Ditanya soal "Reshuffle", Erick Thohir: Rabu Pon Hari yang Baik untuk Investasi

Whats New
IHSG Bangkit, Tiga Saham Ini Jadi 'Top Gainers' LQ45

IHSG Bangkit, Tiga Saham Ini Jadi "Top Gainers" LQ45

Whats New
Limit Transfer myBCA ke Rekening Sendiri, Sesama BCA, dan Bank Lain

Limit Transfer myBCA ke Rekening Sendiri, Sesama BCA, dan Bank Lain

Spend Smart
Belum Terima Usulan Calon Gubernur BI, Ketua Banggar: Selambatnya Pekan Ketiga Februari

Belum Terima Usulan Calon Gubernur BI, Ketua Banggar: Selambatnya Pekan Ketiga Februari

Whats New
Daftar Harga BBM SPBU Pertamina Terbaru per 1 Februari 2023

Daftar Harga BBM SPBU Pertamina Terbaru per 1 Februari 2023

Whats New
Kemenhub Diminta Pidanakan Berat Perusahaan Pelanggar Aturan Truk ODOL

Kemenhub Diminta Pidanakan Berat Perusahaan Pelanggar Aturan Truk ODOL

Whats New
Kepala LKPP Soroti Banyak ASN Takut Terlibat Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Kepala LKPP Soroti Banyak ASN Takut Terlibat Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Whats New
Terapkan GCG, Elnusa Petrofin Raih Excellence Good Corporate Governance Ethics 2023

Terapkan GCG, Elnusa Petrofin Raih Excellence Good Corporate Governance Ethics 2023

Rilis
Inflasi Januari 2023 Capai 5,82 Persen, Beras hingga Rokok Jadi Penyebabnya

Inflasi Januari 2023 Capai 5,82 Persen, Beras hingga Rokok Jadi Penyebabnya

Whats New
Menteri Teten Sebut UU P2SK Jadi Momentum Pengembalian Jati Diri Koperasi

Menteri Teten Sebut UU P2SK Jadi Momentum Pengembalian Jati Diri Koperasi

Whats New
Januari 2023, Nilai Tukar Petani Naik Jadi 109,84

Januari 2023, Nilai Tukar Petani Naik Jadi 109,84

Rilis
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+