Dicap Jadi Menteri Tukang Utang, Sri Mulyani: Untuk Menyelamatkan Masyarakat...

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kerap dianggap sebagai menteri yang suka mengutang, dengan menerbitkan instrumen surat utang negara, utamanya saat pandemi Covid-19.

Namun bendahara negara ini mengungkapkan, penerbitan utang dilakukan untuk masyarakat. Utang digunakan untuk memberikan bantuan sosial dan meningkatkan fasilitas kesehatan saat pandemi Covid-19, ketika penerimaan negara menurun drastis karena tidak ada bisnis yang bergerak.

Pendapatan negara yang anjlok itu kemudian dikompensasi dengan kenaikan utang.

Baca juga: Sri Mulyani soal Kenaikan PPN: Bukan untuk Menyusahkan Rakyat

"Walaupun kita defisit, kita masih bisa berutang tapi ini untuk menyelamatkan masyarakat, ekonomi, dan sosial. Maka walau instrumen APBN mengalami ancaman, dia harus hadir untuk bisa menyetop ancaman ini kalau tidak dominan akan ambruk semua," kata Sri Mulyani dalam CNBC Economic Outlook, Selasa (22/3/2022).

Wanita yang akrab disapa Ani ini menjelaskan, utang menjadi salah satu pilihan ketika negara dihadapkan pada kondisi tidak ideal.

Kala itu, beban APBN terlalu berat sementara rakyat diliputi ancaman kesehatan, ancaman PHK, ancaman sosial dan ekonomi. Sektor keuangan pun membutuhkan dukungan agar tidak mengalami krisis berkepanjangan.

Dengan berutang, pemerintah memiliki dana untuk memperbanyak fasilitas kesehatan, membangun pusat isolasi terpusat, memenuhi kebutuhan alat-alat kesehatan yang dibutuhkan nakes, dan mengimpor vaksin Covid-19.

Baca juga: Tarif PPN Bakal Naik Jadi 11 Persen, Sri Mulyani: Rata-rata di Dunia Sudah 15 Persen

"Kita menggunakan space itu untuk tujuan tadi. Yang diancam siapa dalam shock (pandemi) ini? Rakyat dulu. Makanya kita gunakan (utang tersebut) untuk kesehatan. Itu (anggaran kesehatan) naik luar biasa tinggi dari 2020 ke 2021," ucap Ani.

Selain memfasilitasi bidang kesehatan, utang juga digunakan untuk menambah bantuan sosial kepada masyarakat miskin dan rentan miskin, di luar bantuan sosial primer.

Tak ayal selama pandemi Covid-19, ada ragam bantuan sosial baru yang muncul, mulai dari Kartu Prakerja; BLT untuk UMKM; bantuan untuk pedagang kaki lima (PKL), pemilik warung, dan nelayan; serta subsidi upah kepada pekerja.

"Masyarakat kehilangan pekerjaan atau dalam hal ini jam kerjanya turun sehingga pendapatan mereka turun, maka kita lapisi mereka dengan bantalan sosial, PKH, BLT pedagang UMKM, sampai dana desa, bantuan subsidi upah itu kita melakukan langsung," jelas Sri Mulyani.

Lebih kecil dibanding negara lain

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga menjelaskan, kenaikan rasio utang Indonesia saat pandemi Covid-19 jauh lebih kecil dibanding negara lain.

Sri Mulyani bilang, beberapa negara emerging hingga negara maju mengalami lonjakan rasio utang sebesar 60-100 persen. Negara tersebut, yakni India, AS, Prancis, Inggris, hingga Jerman.

"Jadi kalo orang mengatakan kenapa utang, ya karena kita bisa mendapatkan penerimaan waktu ekonomi pulih kembali. Itu yang dipakai untuk membayar kembali utangnya," tandas Sri Mulyani.

Baca juga: Sri Mulyani: Indonesia Butuh Rp 3.460 Triliun untuk Kurangi Emisi Karbon, APBN Tak Kuat Biayai