Ini Upaya Pemerintah Atasi Kesenjangan Gender di Industri Kelapa Sawit

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah melakukan berbagai langkah strategis atasi kesenjangan gender di industri kelapa sawit. Salah satu upayanya dengan melakukan analisis gender pada Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan.

Hal tersebut diatur di dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 Tahun 2020, tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.

Baca juga: Sejatinya, Kelapa Sawit Milik Para Konglomerat Ditanam di Tanah Negara

"Analisis gender ini bertujuan untuk mengkaji peluang pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Analisis ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan berbagai kebutuhan perempuan di lingkungan kerja industri sawit termasuk mengenai penyediaan sarana kerja yang responsif gender dan peduli anak sesuai amanah Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2015," jelas Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga secara virtual, Selasa (22/3/2022).

Ia menambahkan, hasil analisis gender menunjukkan bahwa Permentan tersebut telah menyediakan banyak peluang untuk pengarusutamaan gender. Pengarusutamaan gender tidak hanya berlaku pada prinsip-prinsip yang dekat dengan isu gender seperti pada aspek ketenagakerjaan dan pemberdayaan ekonomi, namun berlaku juga pada semua aspek.

Baik pada ISPO untuk perusahaan perkebunan dan pekebun maupun aspek penyediaan ruang yang luas untuk mendorong keadilan gender dan inklusi sosial.

Baca juga: Sri Mulyani: Butuh Hampir 100 Tahun untuk Menutup Gender Gap

Selain itu, KemenPPPA bersama dengan Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pelaksanan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024 yang telah ditandatangani pada tanggal 11 Maret 2022 lalu.

Poin-poin kerja sama yang akan dilaksanakan oleh KemenPPPA antara lain penyediaan data terpilah dan analisa gender sector kelapa sawit dari hulu ke hilir; melakukan analisis gender terhadap industri kelapa sawit yang lebih komprehensif; serta turut serta meningkatkan kapasitas para pengambil kebijakan terkait pengarusutamaan gender dan perencanaan dan penganggaran responsif gender.

"Diharapkan langkah-langkah konkrit ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam perwujudan industri kelapa sawit yang responsif gender dan berkelanjutan," ucap dia.

Kemudian, untuk menjamin perlindungan perempuan di tempat kerja, Kementerian PPPA juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyediaan Sarana Kerja yang Responsif Gender dan Peduli Anak di Tempat Kerja serta Peraturan Menteri PPPA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyediaan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3) di Tempat Kerja.

"Tujuannya untuk mempromosikan kesetaraan gender serta memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi pekerja/buruh dan pegawai perempuan dari segala diskriminasi di tempat kerja, termasuk kekerasan berbasis gender," ujarnya.

Baca juga: Kebijakan Pro-Perempuan ANJ: Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Pekerja Perempuan