Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Sudah Tebar "Kode", Harga Pertamax Bakal Segera Naik?

Kompas.com - 23/03/2022, 10:10 WIB
Yohana Artha Uly,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Harga minyak mentah dunia yang terus naik hingga di atas 100 dollar AS per barrel akan berimbas pada harga bahan bakar minyak (BBM).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memberi "kode-kode" mengizinkan PT Pertamina (Persero) menaikkan harga Pertamax.

Mulanya Kementerian ESDM menyatakan bahwa harga keekonomian BBM RON 92 atau setara Pertamax menjadi sebesar Rp 14.526 per liter. Namun, Pertamina diketahui masih menjual Pertamax di kisaran harga Rp 9.000-Rp 9.400 per liter.

Baca juga: Banyak Mobil Mewah Minum Pertamax, Stafsus Erick Usul Harganya Naik

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Agung Pribadi mengatakan, harga jual BBM RON 92 di SPBU memang bervariasi tergantung para badan usaha. Ia bilang, saat ini semua SPBU menjual RON 92 di kisaran Rp.11.000-14.400 per liter, hanya Pertamina yang masih di kisaran Rp 9.000 per liter.

"Untuk harga BBM jenis umum memang ditetapkan badan usaha, yang penting tidak boleh melebihi batas atas yang ditetapkan yaitu Rp 14.526 per liter untuk Maret 2022," ujarnya dalam keterangan tertulis Senin (21/3/2022).

Usul penyesuaian ulang harga jual Pertamax pun dilontarkan Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga. Menurutnya, jika Pertamax tetap dijual dengan harga kisaran Rp 9.000 per liter, itu artinya Pertamina malah mensubsidi mobil-mobil mewah.

Ia mengatakan, porsi konsumsi Pertamax sekitar 13 persen dari total konsumsi BBM nasional, yang sebagian besar penggunanya adalah masyarakat mampu atau pemilik mobil mewah.

Baca juga: Harga Pertamax Disarankan Naik, tapi Tak Melebihi Harga Pesaing

"Jadi bisa dikatakan sekarang ini Pertamina mensubsidi Pertamax. Ini jelas artinya, Pertamina mensubsidi mobil mewah yang pakai Pertamax. Jadi ini perlu dihitung ulang supaya ada keadilan, jangan sampai Pertamina beri subsidi besar kepada mobil mewah yang pakai Pertamax," ujar Arya kepada media, Selasa (22/3/2022).

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani berkomentar bahwa Pertamax selama ini dikonsumsi oleh masyarakat golongan atas. Ia menilai, Pertamax bisa saja terkena imbas dari kenaikan harga minyak dunia karena termasuk BBM non subsidi.

Baca juga: Stafsus Erick Thohir: Perlu Penghitungan Ulang Harga Jual Pertamax

"Pertamax bisa saja terkena imbas kenaikan harga minyak dunia karena termasuk BBM yang enggak disubsidi dan dia konsumsi masyarakat golongan atas," ungkapnya dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2022, Selasa (22/3/2022).

Harga Pertamax tak pengaruhi daya beli

Kalangan pengamat pun turut menilai harga Pertamax perlu disesuaikan kembali, mengingat ada gap yang tinggi antara harga jual dan keekonomiannya. Kenaikan harga Pertamax disebut tidak akan menggangu daya beli masyarakat karena memang konsumennya kalangan mampu.

Research Director Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah mengatakan, penyesuaian harga Pertamax diperkirakan tidak mengganggu daya beli masyarakat, sehingga tidak banyak berdampak pada indikator ekonomi makro.

Baca juga: Berapa Sebenarnya Harga Keekonomian Pertamax?

"Harga Pertamax idealnya naik sesuai harga keekonomiannya. Selama yang naik bukan BBM bersubsidi, Premium dan bukan juga Pertalite, kenaikan harga BBM tidak banyak berdampak ke inflasi,” ujar Piter dalam keterangannya, Selasa (15/3/2022).

Begitu pula dengan Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi yang menilai harga jual Pertamax sudah seharusnya mengikuti harga keekonomiannya. Jika harga Pertamax tidak dinaikkan, beban Pertamina pun akan semakin berat.

Menurutnya, kenaikan harga Pertamax akan berdampak kecil pada inflasi. Hal itu mengingat porsi konsumsi Pertamax sekitar 12-13 persen dari total konsumsi BBM nasional, yang sebagian besar penggunanya adalah masyarakat menengah ke atas.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Whats New
Lebaran 2024, KAI Sebut 'Suite Class Compartment' dan 'Luxury'  Laris Manis

Lebaran 2024, KAI Sebut "Suite Class Compartment" dan "Luxury" Laris Manis

Whats New
Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Whats New
Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Whats New
Giatkan Pompanisasi, Kementan Konsisten Beri Bantuan Pompa untuk Petani

Giatkan Pompanisasi, Kementan Konsisten Beri Bantuan Pompa untuk Petani

Whats New
IHSG Turun 19,2 Poin, Rupiah Melemah

IHSG Turun 19,2 Poin, Rupiah Melemah

Whats New
Catat, Ini Jadwal Perjalanan Ibadah Haji Indonesia 2024

Catat, Ini Jadwal Perjalanan Ibadah Haji Indonesia 2024

Whats New
Pada Liburan ke Luar Negeri, Peruri Sebut Permintaan Paspor Naik 2,5 Lipat Pasca Pandemi

Pada Liburan ke Luar Negeri, Peruri Sebut Permintaan Paspor Naik 2,5 Lipat Pasca Pandemi

Whats New
Jakarta, Medan, dan Makassar  Masuk Daftar Smart City Index 2024

Jakarta, Medan, dan Makassar Masuk Daftar Smart City Index 2024

Whats New
Pentingnya Transparansi Data Layanan RS untuk Menekan Klaim Asuransi Kesehatan

Pentingnya Transparansi Data Layanan RS untuk Menekan Klaim Asuransi Kesehatan

Whats New
Apakah di Pegadaian Bisa Pinjam Uang Tanpa Jaminan? Ini Jawabannya

Apakah di Pegadaian Bisa Pinjam Uang Tanpa Jaminan? Ini Jawabannya

Earn Smart
Bea Cukai Kudus Berhasil Gagalkan Peredaran Rokol Ilegal Senilai Rp 336 Juta

Bea Cukai Kudus Berhasil Gagalkan Peredaran Rokol Ilegal Senilai Rp 336 Juta

Whats New
Ditanya Bakal Jadi Menteri Lagi, Zulhas: Terserah Presiden

Ditanya Bakal Jadi Menteri Lagi, Zulhas: Terserah Presiden

Whats New
Ekonom: Kenaikan BI Rate Tak Langsung Kerek Suku Bunga Kredit

Ekonom: Kenaikan BI Rate Tak Langsung Kerek Suku Bunga Kredit

Whats New
Sepakati Kerja Sama Kementan-Polri, Kapolri Listyo: Kami Dukung Penuh Swasembada

Sepakati Kerja Sama Kementan-Polri, Kapolri Listyo: Kami Dukung Penuh Swasembada

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com