Garuda Indonesia Kena Denda KPPU Rp 1 Miliar gara-gara Tiket Umrah, Ini Penjelasan Dirut

Kompas.com - 23/03/2022, 13:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dikenakan sanksi denda Rp 1 miliar oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) karena terbukti melakukan diskriminasi terkait pemilihan mitra penjualan tiket umrah.

Sanksi berlaku setelah Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi Garuda Indonesia atas putusan KPPU tersebut. Maskapai pelat merah ini pun wajib membayar denda Rp 1 miliar kepada negara dalam tempo 30 hari.

Baca juga: Kasasi Ditolak MA, Garuda Indonesia Harus Bayar Denda Rp 1 Miliar

Menanggapi putusan MA yang memperkuat keputusan KPPU itu, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, perseroan sepenuhnya menghormati ketetapan hukum terkait putusan tersebut.

Meski demikian, ia mengaku, Garuda Indonesia belum masih menunggu pemberitahuan resmi dari MA terkait putusan penolakan kasasi. Nantinya, perseroan akan mempelajari putusan tersebut untuk memutuskan langkah selanjutnya.

Baca juga: Kata Kementerian BUMN Soal Dirut Pelita Air Terseret Kasus Dugaan Korupsi Garuda Indonesia

"Saat ini kami masih menunggu pemberitahuan resmi dari MA untuk kemudian dipelajari lebih lanjut, guna memastikan tindak lanjut dalam kaitan upaya kepatuhan terhadap aspek legalitas yang berlaku berjalan dengan optimal, termasuk pemenuhan kewajiban perusahaan terhadap putusan KPPU tersebut," ungkap Irfan dalam keterangannya, Rabu (23/3/2022)

Menurutnya, Garuda Indonesia berkomitmen untuk mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, salah satunya dengan memastikan kegiatan bisnis yang dijalankan perusahaan selaras dengan iklim persaingan usaha yang sehat.

Baca juga: Cerita Tentang Pesawat Garuda Indonesia

Garuda sesuaikan skema bisnis tiket umrah sejak akhir 2019

Selaras dengan misi itu, guna memperkuat ekosistem industri penerbangan yang kondusif, Garuda Indonesia secara berkesinambungan juga telah melakukan penyesuaian skema bisnis penjualan tiket umrah sejak akhir 2019 lalu.

Melalui penyesuaian itu, seluruh penyedia jasa perjalanan umrah yang telah memiliki izin resmi dari otoritas terkait dapat menjadi mitra usaha penjualan tiket penerbangan Garuda Indonesia untuk perjalanan umrah.

Baca juga: PKPU Garuda Indonesia Diperpanjang hingga 60 Hari

"Kami meyakini bahwa iklim usaha yang sehat merupakan pondasi penting dalam upaya peningkatan daya saing industri penerbangan pada umumnya, termasuk kami sebagai pelaku industri penerbangan nasional," kata dia.

Irfan menambahkan, dalam menjalankan kegiatan bisnis ke depannya, Garuda Indonesia terus berkomitmen untuk terus menjunjung tinggi penerapan prinsip good corporate governance (GCG) dalam praktik tata kelola perusahaan.

"Khususnya di tengah tantangan industri penerbangan pada situasi pandemi saat ini yang berdampak signifikan terhadap kinerja Garuda Indonesia," pungkas dia.

Baca juga: Kemenhub Pastikan Boeing 737-800 Tetap Beroperasi, walau Ada Kecelakaan Pesawat China Eastern Airline

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Harga TBS Sawit Anjlok, Komisi IV DPR: Pemerintah Harus Selamatkan Petani

Harga TBS Sawit Anjlok, Komisi IV DPR: Pemerintah Harus Selamatkan Petani

Whats New
Daftar Utang Pemerintah Indonesia yang Mencapai Rp 7.002 Triliun

Daftar Utang Pemerintah Indonesia yang Mencapai Rp 7.002 Triliun

Whats New
Sepekan, Dana Asing yang Keluar dari Pasar Modal Mencapai Rp 4,2 Triliun

Sepekan, Dana Asing yang Keluar dari Pasar Modal Mencapai Rp 4,2 Triliun

Whats New
[POPULER MONEY] Cara Sri Lanka Bangkit dari Bangkrut | Beli Migor Pakai PeduliLindungi | Cara Naik KRL Pakai Gojek dan LinkAja

[POPULER MONEY] Cara Sri Lanka Bangkit dari Bangkrut | Beli Migor Pakai PeduliLindungi | Cara Naik KRL Pakai Gojek dan LinkAja

Whats New
Apa Saja Akibatnya bila Seseorang Terkena Sanksi BI Checking?

Apa Saja Akibatnya bila Seseorang Terkena Sanksi BI Checking?

Spend Smart
PeduliLindungi, Aplikasi Tracing Corona yang Kini Jadi Pengawas Migor

PeduliLindungi, Aplikasi Tracing Corona yang Kini Jadi Pengawas Migor

Whats New
Serikat Buruh Dukung RUU KIA Segera Disahkan DPR

Serikat Buruh Dukung RUU KIA Segera Disahkan DPR

Whats New
Geram Terjadi Pelecehan Seksual di KA, Erick Thohir Pastikan Pelaku Diproses Hukum

Geram Terjadi Pelecehan Seksual di KA, Erick Thohir Pastikan Pelaku Diproses Hukum

Whats New
Harga Cabai dan Bawang Merah Diprediksi Turun Bulan Depan

Harga Cabai dan Bawang Merah Diprediksi Turun Bulan Depan

Whats New
RUU KIA yang Atur Cuti Melahirkan 6 Bulan Diyakini Tak Bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan

RUU KIA yang Atur Cuti Melahirkan 6 Bulan Diyakini Tak Bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan

Whats New
Panduan Cara Beli Minyak Goreng Rp 14.000 Pakai Peduli Lindungi

Panduan Cara Beli Minyak Goreng Rp 14.000 Pakai Peduli Lindungi

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 34 Telah Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 34 Telah Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Whats New
Minat Beli Rumah? Simak Daftar Suku Bunga Dasar KPR Bank 2022

Minat Beli Rumah? Simak Daftar Suku Bunga Dasar KPR Bank 2022

Whats New
Cara Buka Blokir ATM BCA Online, Bisa lewat HP Tanpa ke Bank

Cara Buka Blokir ATM BCA Online, Bisa lewat HP Tanpa ke Bank

Whats New
Citra Tubindo Ekspansi Bisnis ke Sektor EBT lewat Geo Dipa

Citra Tubindo Ekspansi Bisnis ke Sektor EBT lewat Geo Dipa

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.