IMF Kembali Pangkas Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 5,4 Persen Tahun 2022

JAKARTA, KOMPAS.com - Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) kembali memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini.

Melalui laporan terbarunya, IMF memangkas proyeksi menjadi 5,4 persen, dari 5,6 persen sebelumnya. Sementara untuk tahun 2023, IMF tetap menahan proyeksi di 6 persen.

Pemangkasan proyeksi pertumbuhan ekonomu Indonesia ini sedikit banyak sebagai pengaruh dari pandemi Covid-19, yang telah menyebabkan hilangnya nyawa secara tragis dan memicu bencana besar keterpurukan ekonomi di Indonesia.

Baca juga: Lima Catatan Penting IMF Untuk Perekonomian Indonesia

Meski pemerintah telah berani mengambil paket kebijakan yang komprehensif dan terkoordinasi dengan baik, ada jaringan parut dan scaring effect pada perekonomian.

"Pandemi telah menyebabkan jaringan parut dan memperkuat kebutuhan untuk mengatasi tantangan yang sudah berlangsung lama, termasuk pemasukan pendapatan yang rendah dan pasar keuangan yang dangkal," tulis IMF dalam laporannya dikutip Kompas.com, Kamis (24/3/2022).

Sementara itu, pertumbuhan 6 persen pada tahun 2023 akan banyak didukung oleh tingginya harga komoditas global yang menguntungkan Indonesia, pelonggaran pembatasan aktivitas, dan dukungan kebijakan yang berkelanjutan.

Lalu, peningkatan mobilitas, dan lebih percaya dirinya Indonesia mempercepat akselerasi vaksinasi ke daerah-daerah terluar, tertinggal, hingga terpencil.

Baca juga: Diminta IMF Sudahi Burden Sharing, BI Janji Berakhir Tahun Ini

"Inflasi juga tetap lebih rendah daripada negara berkembang lainnya. Perekonomian yang maju pun memungkinkan Bank Indonesia (BI) untuk mendukung pemulihan melalui kebijakan yang akomodatif, diperkirakan akan meningkat secara bertahap dalam kisaran sasaran inflasi pada tahun 2022," tulis IMF.

Rekomendasi IMF

IMF merekomendasikan kebijakan utama yang harus ditempuh Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat. Pertama, pagu defisit anggaran menjadi 3 persen seperti sebelum pandemi. Menurut lembaga internasional ini, adanya reformasi pajak dapat membantu menurunkan defisit yang tidak terlalu curam.

"(Dengan RUU) kecepatan dari penyesuaian (defisit) dapat dipertimbangkan kembali jika risiko penurunan yang parah terwujud," sebut IMF.

Adapun Bank Indonesia direkomendasikan tetap melanjutkan sikap kebijakan moneter yang akomodatif sampai pemulihan semakin mengakar kuat, selama inflasi dan ekspektasi inflasi tetap baik.

"Pembelian (SBN di) pasar perdana (oleh) BI harus berakhir sebagai telah disepakati pada akhir tahun 2022 dan terbatas pada periode disfungsi pasar yang parah," ucapnya.

Lalu, IMF merekomendasikan pemerintah untuk memajukan reformasi struktural yang luas, didukung oleh langkah-langkah untuk meningkatkan pendapatan fiskal. Hal ini akan membantu mengatasi bekas luka dari pandemi dan mendukung pertumbuhan jangka menengah.

"Pengenalan pajak karbon adalah langkah awal yang disambut baik untuk memitigasi perubahan iklim dan harus diperkuat dengan reformasi lebih lanjut, termasuk subsidi energi dan harganya," jelas IMF.

Baca juga: IMF Sebut Pemulihan Ekonomi 2022 Lebih Sulit Dibanding 2020, Apa Sebabnya?