[POPULER MONEY] Bambang Trihatmo Vs Sri Mulyani Soal Utang SEA Games | Juragan 99 Pamer Omzet MS Glow Rp 600 M Per Bulan

1. Bambang Trihatmodjo Minta Sri Mulyani Setop Tagih Utang SEA Games 1997

Pihak Bambang Trihatmodjo meminta pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk berhenti menagih utang dana talangan penyelenggaraan SEA Games XIX tahun 1997. Saat ini, dana talangan itu masih dianggap sebagai piutang negara.

Kuasa Hukum Bambang Trihatmodjo, Shri Hardjuno Wiwoho mengatakan, sejak awal uang Rp 35 miliar yang diberikan untuk dana talangan bukan bersumber dari APBN, melainkan dari dana pungutan reboisasi pihak swasta yang ditampung di Kementerian Kehutanan.

Oleh sebab itu, ia menilai, persoalan dana talangan ini seperti sekedar menyinggung pribadi Bambang Trihatmodjo sebagai anak Presiden Soeharto yang merupakan bagian dari orde baru. Padahal, menurut Hardjuno, penggunaan dana talangan tidak untuk kepentingan pribadi kliennya.

"Bila pemerintah bisa bijak bisa melihat masalah ini, bukan pada tendensi pribadi dan diduga kaitan Pak Bambang Trihatmodjo sebagai putra Presiden Soeharto. Apakah tidak bisa Kemenkeu menutup masalah ini?" ujar Hardjuno dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (23/3/2022).

Selengkapnya klik di sini. 

2. Juragan 99 Gilang Widya Pamer Omzet MS Glow Rp 600 Milar Per Bulan, Stafsus Sri Mulyani: Wow Gurih Nih, Tinggal Cocokkan SPT

Staf khusus (Stafsus) Menteri Keuangan Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, angkat bicara soal pernyataan Bos MS Glow, Gilang Widya, soal kekayaannya dari penjualan MS Glow.

Melalui akun Twitter pribadinya, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis ini mengomentari pernyataan Gilang Widya tentang pendapatan salah satu unit bisnisnya MS Glow.

Gilang Widya, yang sering disebut Juragan 99 itu, mengklaim omzet penjualan MS Glow tembus Rp 600 miliar per bulan. Hal tersebut sontak membuat Yustinus Prastowo berkomentar.

Selengkapnya baca di sini. 

3. Luhut ke Tesla: Jangan Kau yang Bikin Syarat...

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku ditelepon pihak Tesla pada Kamis (24/3/2022) pagi. Luhut mengatakan perusahaan mobil listrik asal Amerika Serikat (AS) itu menyampaikan keinginannya membangun pabrik baterai lithium di Indonesia.

Namun Luhut justru mengingatkan Tesla agar tidak lagi mendikte Pemerintah Indonesia. Sebab, Tesla juga sempat menyampaikan minatnya berinvestasi di Indonesia pada 2 tahun lalu.

"Tadi pagi, saya ditelepon dari Amerika. Tesla bilang, dia mau bikin built di rumah kita (Indonesia). Saya bilang begini 'Anda itu dua tahun lalu sudah telepon saya mau bikin lithium baterai. Anda buat semua, mau mendikte'," kata Luhut saat menutup Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri yang disiarkan secara virtual. 

Selengkapnya baca di sini. 

4. Bertemu dengan Kemenaker, Bos SiCepat Bantah Lakukan PHK Massal

Manajemen PT SiCepat Ekspress Indonesia memenuhi panggilan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terkait isu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang sempat ramai di media sosial.

Dalam pertemuan itu, perusahaan ekspedisi itu menegaskan, tidak melakukan PHK massal. CEO SiCepat Ekspress The Kim Hai mengatakan, kabar PHK terhadap sebanyak 365 orang karyawan yang sedang viral di media sosial tidak benar.

Ia menjelaskan, pemangkasan itu merupakan hasil pekerjaan karyawan tersebut sedang dievaluasi dan dipantau oleh manajemen, karena hasil kinerja mereka menunjukkan low productivity.

Terkait dengan hal tersebut, SiCepat mengklaim telah memberikan penjelasan dan pembinaan kepada oknum karyawan yang menyebarkan data tersebut. 

Selengkapnya baca di sini. 

5. Sri Lanka Terlilit Utang hingga Krisis Ekonomi, Bensin Langka, SPBU Sampai Dijaga Tentara

Ratusan tentara Sri Lanka menjaga ketat SPBU di wilayahnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan distribusi bahan bakar. Diduga, kenaikan harga komoditas secara tiba-tiba jadi biang keroknya.

Dilansir dari CNN, hal ini juga membuat puluhan ribu masyarakat harus antre bensin berjam-jam. Sri Lanka memang dikabarkan sedang berjuang melawan krisis valuta asing.

Keadaan ini memaksa devaluasi mata uang dan menekan pembayaran untuk impor penting seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bakar. Oleh karena itu, Sri Langka sedang dalam upaya untuk meminta bantuan International Monetary Fund (IMF).

Selengkapnya baca di sini.