Luhut Tolak Didikte Tesla: Indonesia Bukan Republik Pisang

Sejumlah syarat yang diminta Pemerintah Indonesia kepada investor asing di antaranya transfer teknologi, teknologi yang ramah lingkungan, wajib mendidik tenaga kerja lokal, serta memberikan nilai tambah.

"Saya enggak mau kalau datang deal, jangan kau (Tesla) yang bikin syarat ke kami. Saya yang bikin syarat ke kamu karena itu yang saya lakukan kepada Tiongkok," ucap Luhut.

Baca juga: Luhut: Dulu Saya Dituduh Sama China Segala Macam, Lihat Dampaknya ke RI...

"Tidak pernah Tiongkok kasih syarat ke saya, saya (yang) kasih syarat. Kau mau enggak kalau kita harus B to B? Harus teknologi transfer, harus first class technology, harus yang ramah lingkungan. Dia bilang mampu, (jadi), oke deal," katanya.

Ditegur Dubes AS

Dalam kesempatan yang sama, Luhut juga mengaku pernah ditegur oleh Pemerintah Amerika Serikat. Sebab, Pemerintah Indonesia menghilangkan produk AS dalam e-katalog pemerintah.

Hal itu dirasa merugikan ekspor Negeri Paman Sam. Luhut kemudian menjawab bahwa hal itu dilakukan karena mencontoh AS.

"Memang saya pernah dikritik oleh Pemerintahan Amerika, dubesnya (AS) datang ke saya dengan timnya mengatakan, 'Kenapa Mister Luhut, banyak produk kami dicabut dari e-katalog?'," kata Luhut dikutip dari Kompas TV.

Baca juga: Luhut Sebut Pebalap MotoGP Dapat Oleh-oleh Bumbu Rendang hingga Kerupuk

Ia bilang, banyak negara maju sejatinya tidak akan mau membantu negara berkembang menjadi setara dengan mereka. Itu sebabnya, jangan pernah berharap negara lain akan membantu mewujudkan ekonomi Indonesia bisa melesat.

"Jadi apa yang mau saya katakan kepada kita semua, bangsa ini kalau mau jadi bangsa maju jangan pernah bermimpi bangsa maju itu mendorong negara berkembang seperti kita untuk menjadi negara maju. Jangan pernah bermimpi. Kita yang harus membuat negara kita ini maju," tutur Luhut.

Menurut mantan Dubes Indonesia untuk Singapura itu, hal yang bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi adalah dengan mengurangi impor dan menggunakan sebanyak-banyaknya produk lokal melalui e-katalog.

"Kita coba perbaikin sana sini, sana sini, kungfu kiri kanan enggak beres-beres. Saya lapor ke Bapak Presiden, mesti ada reform mengenai e-katalog," ucap Luhut.

"Karena ada Rp 1.170 triliun (dana APBN) dan tiap tahun angka itu naik. Ini yang menjadi masalah. Padahal, kalau kita belanjakan itu dalam negeri akan menciptakan dampak luar biasa," sambung dia.

Baca juga: Luhut: Sudah 7 Tahun Masalah Tata Kelola dan Penegakan Hukum Laut RI Tak Kunjung Tuntas