Organda: Keputusan Pemerintah Perbolehkan Mudik Ambigu

Kompas.com - 25/03/2022, 14:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Organisasi Angkutan Darat (Organda) menilai keputusan pemerintah memperbolehkan mudik lebaran tahun ini ambigu.

Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta Shafruhan Sinungan mengatakan, persyaratan mudik yang diminta oleh pemerintah justru mempersulit masyarakat untuk mudik, khususnya masyarakat kalangan bawah.

"Iya yang tersiratnya seperti itu (melarang mudik dengan cara halus), karena masyarakat diberatkan. Karena berat kan orang jadi bingung," ujar Shafruhan kepada Kompas.com, Jumat (25/3/2022).

Baca juga: Vaksin Booster Jadi Syarat Mudik, YLKI: Sama Saja Melarang Mudik Secara Halus...

Seperti diketahui, pemerintah memperbolehkan masyarakat mudik lebaran jika sudah divaksinasi boster.

Bagi masyarakat yang baru melakukan vaksin dosis 1 diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes PCR, begitu pun dengan masyarakat yang sudah vaksin dosis 2 harus melakukan tes Antigen.

Sementara capaian vaksinasi booster per hari ini baru 8,77 persen sehingga dapat diprediksi saat masa mudik nanti akan ada lebih banyak masyarakat yang melakukan tes antigen dan PCR.

Persyaratan inilah yang akan memberatkan masyarakat kelas bawah yang mana mereka mayoritas menggunakan angkutan umum untuk mudik lebaran.

Baca juga: Komisi IX DPR Soroti Syarat Mudik Lebaran 2022: Sudah Banyak Pelonggaran, tapi...

Padahal momen mudik ini sangat ditunggu oleh masyarakat setelah selama 2 tahun belakangan dilarang oleh pemerintah karena pandemi Covid-19.

"Contoh kecilnya saja, Antigen itu buat masyarakat bawah misalnya sekeluarga 5 orang dan harga antigen minimal Rp 60.000, dia mesti keluar uang cuma-cuma Rp 300.000 dan untuk balik mudik kan jadi Rp 600.000. Belum beli tiketnya. Bayangkan itu masyarakat di bawah sudah kejepit, dijepit lagi oleh kebijakan pemerintah," ucapnya.

Dia menilai, persyaratan tersebut juga tidak sejalan dengan aturan dibolehkannya kapasitas angkutan umum darat hingga 100 persen.

Selain itu, pemerintah juga akan kesulitan mengontrol pemberlakuan syarat vaksinasi Covid-19 tersebut untuk pengguna kendaraan pribadi karena berpotensi menyebabkan kemacetan.

"Menurut saya lebih baik boleh dilakukan (tes PCR/antigen) asalkan itu gratis. Kalau tidak, kasihan masyarakat kondisi ekonominya lagi terpuruk yang di level bawah. Kalau di level menengah sih tidak ada masalah mereka soal duit," tutur Shafruhan.

Baca juga: Kemenhub Perkirakan Sekitar 80 Juta Orang Akan Mudik Lebaran

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.