Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Organda: Keputusan Pemerintah Perbolehkan Mudik Ambigu

Kompas.com - 25/03/2022, 14:10 WIB
Isna Rifka Sri Rahayu,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Organisasi Angkutan Darat (Organda) menilai keputusan pemerintah memperbolehkan mudik lebaran tahun ini ambigu.

Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta Shafruhan Sinungan mengatakan, persyaratan mudik yang diminta oleh pemerintah justru mempersulit masyarakat untuk mudik, khususnya masyarakat kalangan bawah.

"Iya yang tersiratnya seperti itu (melarang mudik dengan cara halus), karena masyarakat diberatkan. Karena berat kan orang jadi bingung," ujar Shafruhan kepada Kompas.com, Jumat (25/3/2022).

Baca juga: Vaksin Booster Jadi Syarat Mudik, YLKI: Sama Saja Melarang Mudik Secara Halus...

Seperti diketahui, pemerintah memperbolehkan masyarakat mudik lebaran jika sudah divaksinasi boster.

Bagi masyarakat yang baru melakukan vaksin dosis 1 diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes PCR, begitu pun dengan masyarakat yang sudah vaksin dosis 2 harus melakukan tes Antigen.

Sementara capaian vaksinasi booster per hari ini baru 8,77 persen sehingga dapat diprediksi saat masa mudik nanti akan ada lebih banyak masyarakat yang melakukan tes antigen dan PCR.

Persyaratan inilah yang akan memberatkan masyarakat kelas bawah yang mana mereka mayoritas menggunakan angkutan umum untuk mudik lebaran.

Baca juga: Komisi IX DPR Soroti Syarat Mudik Lebaran 2022: Sudah Banyak Pelonggaran, tapi...

Padahal momen mudik ini sangat ditunggu oleh masyarakat setelah selama 2 tahun belakangan dilarang oleh pemerintah karena pandemi Covid-19.

"Contoh kecilnya saja, Antigen itu buat masyarakat bawah misalnya sekeluarga 5 orang dan harga antigen minimal Rp 60.000, dia mesti keluar uang cuma-cuma Rp 300.000 dan untuk balik mudik kan jadi Rp 600.000. Belum beli tiketnya. Bayangkan itu masyarakat di bawah sudah kejepit, dijepit lagi oleh kebijakan pemerintah," ucapnya.

Dia menilai, persyaratan tersebut juga tidak sejalan dengan aturan dibolehkannya kapasitas angkutan umum darat hingga 100 persen.

Selain itu, pemerintah juga akan kesulitan mengontrol pemberlakuan syarat vaksinasi Covid-19 tersebut untuk pengguna kendaraan pribadi karena berpotensi menyebabkan kemacetan.

"Menurut saya lebih baik boleh dilakukan (tes PCR/antigen) asalkan itu gratis. Kalau tidak, kasihan masyarakat kondisi ekonominya lagi terpuruk yang di level bawah. Kalau di level menengah sih tidak ada masalah mereka soal duit," tutur Shafruhan.

Baca juga: Kemenhub Perkirakan Sekitar 80 Juta Orang Akan Mudik Lebaran

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Spend Smart
Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Whats New
Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Whats New
Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Whats New
Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Spend Smart
Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com