Jokowi Perbolehkan Mudik, Kemenhub Mulai Persiapkan Angkutan Lebaran 2022

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menggelar rapat koordinasi persiapan angkutan lebaran 2022 dengan para pemangku kepentingan.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan, rapat ini untuk menindaklanjuti arahan dari Presiden Joko Widodo untuk memperbolehkan masyarakat melakukan mudik lebaran tahun ini.

"Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo terkait kebijakan mudik saat Hari Raya Idul Fitri 2022 yang diperbolehkan dengan ketentuan syarat perjalanan yakni sudah dua kali vaksin primer dan satu kali vaksin booster," ujar Budi dalam keterangannya, Jumat (25/4/2022).

Baca juga: Organda: Keputusan Pemerintah Perbolehkan Mudik Ambigu

Oleh karenanya, diperlukannya koordinasi antar pemangku kepentingan mengenai pelaksanaan teknis di lapangan agar angkutan lebaran 2022 dapat berjalan dengan aman, tertib, selamat, dan lancar.

Salah satu yang diperlukan pengaturan lebih detail yaitu simpang susun Cileunyi yang seringkali membuat pengendara kebingungan setelah adanya perubahan.

Pasalnya, jika tidak diatur dengan detail dikhawatirkan berdampak pada kelambatan arus lalu lintas maupun konflik antar kendaraan. Padahal tujuan pemerintah membangun Simpang Susun Cileunyi ini untuk memperlancar arus lalu lintas.

"Adapun fokus yang dibahas dalam rapat ini terkait memastikan kelancaran arus lalu lintas di Simpang Susun Cileunyi, Nagrek, Limbangan, sampai Garut saat arus mudik dan arus balik nanti," ucapnya.

Baca juga: Garuda Indonesia Prediksi Kenaikan Jumlah Penumpang di Periode Mudik 2022

Dia melanjutkan, mulai dari Simpang Susun Cileunyi sampai Sumedang, pihaknya juga sudah meminta agar Bupati dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang untuk melakukan penataan ulang melihat masih banyaknya hambatan tidak hanya saat momentum Lebaran tetapi saat akhir pekan.

"Hingga saat ini masih banyak terlihat kendaraan roda dua yang melawan arus serta kawasan yang rawan banjir. Sementara itu untuk di Nagrek sendiri setelah adanya pembangunan fly over sudah terlihat lebih baik namun Pemerintah Daerah perlu mengedukasi masyarakat agar tidak berjualan di sembarang tempat," kata Budi.

Sementara itu, Budi menegaskan bahwa permasalahan lalu lintas merupakan kondisi nyata yang harus dibahas bersama-sama.

"Apakah nantinya akan dibuat rekayasa lalu lintas seperti sistem one way (satu arah) atau semacam simulasi sebagai persiapan menjelang Angleb tahun ini," ujarnya.

Dia pun berharap dengan adanya koordinasi antar instansi ini dapat meningkatkan pola penyelesaian permasalahan arus lalu lintas yang selaras.

Rapat koordinasi ini dihadiri juga Direktur Lalu Lintas Jalan Cucu Mulyana, Direktur Prasarana Transportasi Jalan Popik Montanasyah, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IX Provinsi Jawa Barat Denny Michels Adlan, Wadir Lantas Polda Jawa Barat AKBP Matrius, perwakilan Kepala Dinas Perhubungan kabupaten atau kota seluruh Jawa Barat, Jasa Raharja, dan Jasa Marga.

Baca juga: Vaksin Booster Jadi Syarat Mudik, YLKI: Sama Saja Melarang Mudik Secara Halus...