Banyak Orang Enggan Bayar Pajak, Sri Mulyani: Dikiranya Hanya untuk Bangun Tol

KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan fenomena keengganan warga negara membayar pajak cukup sering terjadi di Indonesia. Ini terjadi karena masih banyak masyarakat yang belum memahami pemanfaatan uang pajak.

Selain anggapan tingginya praktik korupsi di Tanah Air, saat ini banyak masyarakat yang mengira bahwa uang pajak lebih banyak dipakai untuk membangun infrastruktur seperti jalan tol.

"Orang bayangannya (bayar pajak) untuk bangun infrastruktur, jalan tol. (Mereka bilang), 'Saya enggak makan jalan tol jadi aku enggak perlu, lah, bayar pajak'. Dikiranya pajak itu (hanya) untuk bangun jalan tol (saja)," kata Sri Mulyani dikutip dari Kompas TV, Sabtu (26/3/2022).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu berujar, uang pajak juga banyak membiayai subsidi kepada rakyat kurang mampu, tidak melulu banyak digelontorkan untuk infrastruktur.

Baca juga: Istri Juragan 99 Bantah Omzet MS Glow Rp 600 Miliar, Sebut Itu Cuma Asumsi

"Makan ketela rebus, itu pasti dimasak pakai elpiji. Charge HP pasti pakai listrik. Itu semuanya ada elemen subsidinya dari pajak. Jadi pajak itu hadir di hampir semua sisi kehidupan kita," ucap Sri Mulyani.

Pajak juga digunakan untuk menjaga keamanan negeri, infrastruktur pendidikan, dan infrastruktur kesehatan. Negara menggaji anggota TNI dan Polri, serta dokter-dokter di rumah sakit pemerintah dengan menggunakan uang pajak.

"Jadi orang memikirkan konsep pajak itu harus untuk bikin gedung yang tinggi, atau infrastruktur yang besar, bendungan, enggak juga," ujar Sri Mulyani.

Lanjut dia, anggapan lainnya orang enggan membayar pajak karena merasa mereka tak merasakan langsung pembangunan yang dibiayai uang pajak.

Baca juga: Membandingkan Omzet Rp 7,2 Triliun MS Glow Vs 2 Raksasa Kosmetik RI

"Banyak yang mengatakan, 'Saya enggak merasakan tuh (manfaat pajak), so why should I pay? (jadi mengapa saya harus bayar pajak?)' Seolah-olah itu adalah tanggung jawabnya somebody else (orang lain)," ungkap Sri Mulyani.

"Padahal kalau kita lihat negara lain bahkan keamanan dasar saja enggak ada, itu kita bisa memelihara negara ini dari uang pajak," kata dia lagi.

Ketergantungan APBD

Sri Mulyani juga menyebutkan, sepertiga dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disalurkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Namun bukan berarti Pemda hanya mendapat anggaran sebesar 1/3 atau sekitar Rp 800 triliun dari total pagu Rp 2.700 triliun.

Baca juga: Setelah Minyak Goreng, Kini Warga Harus Antre Berjam-jam demi Solar

Bendahara negara ini mengungkapkan, dua per tiga dari anggaran ujung-ujungnya juga banyak disalurkan kepada Pemda.

"Jangan dikira, 'Oh, kalau gitu kita daerah cuma dapat 1/3'. Enggak juga, Bapak/Ibu sekalian. Belanja yang 2/3 (dari APBN) itu ujungnya (larinya) di daerah juga," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani lantas mencontohkan hasil dari belanja negara yang menggunakan anggaran dua per tiga di luar pagu TKDD tersebut.