Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak Orang Enggan Bayar Pajak, Sri Mulyani: Dikiranya Hanya untuk Bangun Tol

Kompas.com - 26/03/2022, 05:49 WIB
Muhammad Idris

Penulis

KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan fenomena keengganan warga negara membayar pajak cukup sering terjadi di Indonesia. Ini terjadi karena masih banyak masyarakat yang belum memahami pemanfaatan uang pajak.

Selain anggapan tingginya praktik korupsi di Tanah Air, saat ini banyak masyarakat yang mengira bahwa uang pajak lebih banyak dipakai untuk membangun infrastruktur seperti jalan tol.

"Orang bayangannya (bayar pajak) untuk bangun infrastruktur, jalan tol. (Mereka bilang), 'Saya enggak makan jalan tol jadi aku enggak perlu, lah, bayar pajak'. Dikiranya pajak itu (hanya) untuk bangun jalan tol (saja)," kata Sri Mulyani dikutip dari Kompas TV, Sabtu (26/3/2022).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu berujar, uang pajak juga banyak membiayai subsidi kepada rakyat kurang mampu, tidak melulu banyak digelontorkan untuk infrastruktur.

Baca juga: Istri Juragan 99 Bantah Omzet MS Glow Rp 600 Miliar, Sebut Itu Cuma Asumsi

"Makan ketela rebus, itu pasti dimasak pakai elpiji. Charge HP pasti pakai listrik. Itu semuanya ada elemen subsidinya dari pajak. Jadi pajak itu hadir di hampir semua sisi kehidupan kita," ucap Sri Mulyani.

Pajak juga digunakan untuk menjaga keamanan negeri, infrastruktur pendidikan, dan infrastruktur kesehatan. Negara menggaji anggota TNI dan Polri, serta dokter-dokter di rumah sakit pemerintah dengan menggunakan uang pajak.

"Jadi orang memikirkan konsep pajak itu harus untuk bikin gedung yang tinggi, atau infrastruktur yang besar, bendungan, enggak juga," ujar Sri Mulyani.

Lanjut dia, anggapan lainnya orang enggan membayar pajak karena merasa mereka tak merasakan langsung pembangunan yang dibiayai uang pajak.

Baca juga: Membandingkan Omzet Rp 7,2 Triliun MS Glow Vs 2 Raksasa Kosmetik RI

"Banyak yang mengatakan, 'Saya enggak merasakan tuh (manfaat pajak), so why should I pay? (jadi mengapa saya harus bayar pajak?)' Seolah-olah itu adalah tanggung jawabnya somebody else (orang lain)," ungkap Sri Mulyani.

"Padahal kalau kita lihat negara lain bahkan keamanan dasar saja enggak ada, itu kita bisa memelihara negara ini dari uang pajak," kata dia lagi.

Ketergantungan APBD

Sri Mulyani juga menyebutkan, sepertiga dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disalurkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Namun bukan berarti Pemda hanya mendapat anggaran sebesar 1/3 atau sekitar Rp 800 triliun dari total pagu Rp 2.700 triliun.

Baca juga: Setelah Minyak Goreng, Kini Warga Harus Antre Berjam-jam demi Solar

Bendahara negara ini mengungkapkan, dua per tiga dari anggaran ujung-ujungnya juga banyak disalurkan kepada Pemda.

"Jangan dikira, 'Oh, kalau gitu kita daerah cuma dapat 1/3'. Enggak juga, Bapak/Ibu sekalian. Belanja yang 2/3 (dari APBN) itu ujungnya (larinya) di daerah juga," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani lantas mencontohkan hasil dari belanja negara yang menggunakan anggaran dua per tiga di luar pagu TKDD tersebut.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com