Kompas.com - 26/03/2022, 20:58 WIB


KOMPAS.com – Informasi seputar mekanisme penyusunan APBN banyak dicari pembaca, khususnya bagi yang sedang mencari tahu bagaimana proses penyusunan RAPBN hingga menjadi APBN.

APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sedangkan kepanjangan dari RAPBN adalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Terkait hal ini, beberapa pertanyaan kerap mencuat terkait siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBN.

Baca juga: Kenapa Setiap Negara Memerlukan APBN?

APBN diajukan oleh siapa? Apakah APBN diajukan oleh pemerintah dan disetujui oleh DPR? Siapa yang mengesahkan APBN?

Selain itu, ada pula pertanyaan seperti, bila RAPBN tidak disetujui DPR maka APBN yang mana yang digunakan? Kapan RAPBN disahkan menjadi APBN?

Karena itu, artikel ini akan membantu pembaca menjawab sederet pertanyaan tersebut dengan menyajikan informasi seputar mekanisme penyusunan APBN.

Aturan penyusunan APBN

Dasar hukum penyusunan APBN mengacu didasarkan pada ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diubah menjadi Pasal 23 Ayat (1), (2) dan (3) Amandemen UUD 1945.

Baca juga: Mengapa Negara Singapura Lebih Berfokus pada Perdagangan dan Industri?

Berdasarkan ketentuan tersebut, mekanisme penyusunan APBN harus mengikuti prosedur sebagai berikut:

  1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  2. Rancangan undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
  3. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.

Dengan demikian, bila RAPBN yang diajukan oleh pemerintah telah disetujui oleh DPR, kemudian akan disahkan menjadi APBN melalui UU.

Sementara apabila RAPBN ditolak harus maka pemerintah harus melakukan revisi kemudian diajukan lagi ke DPR atau pemerintah bisa memilih menggunakan APBN tahun sebelumnya.

Baca juga: Mengapa dalam Ekonomi Modern Setiap Negara Memiliki Bank Sentral?

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Per Agustus 2022, Pemerintah Kantongi Rp 126,75 Miliar dari Pajak Kripto

Per Agustus 2022, Pemerintah Kantongi Rp 126,75 Miliar dari Pajak Kripto

Whats New
Ditjen Pajak Evaluasi Insentif PPN Rumah dan PPnBM Kendaraan Bermotor

Ditjen Pajak Evaluasi Insentif PPN Rumah dan PPnBM Kendaraan Bermotor

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 46 Dibuka, Ini Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 46 Dibuka, Ini Cara Daftarnya

Whats New
Dirjen Pajak Pastikan Data Wajib Pajak Masih Aman dari Serangan Hacker

Dirjen Pajak Pastikan Data Wajib Pajak Masih Aman dari Serangan Hacker

Whats New
Nilai Tukar Rupiah Kembali Ke Level Rp 15.250 Per Dollar AS

Nilai Tukar Rupiah Kembali Ke Level Rp 15.250 Per Dollar AS

Whats New
Optimalisasi Sistem dan Teknologi Jadi Kunci Kesuksesan Digitalisasi Distribusi Pupuk PKT

Optimalisasi Sistem dan Teknologi Jadi Kunci Kesuksesan Digitalisasi Distribusi Pupuk PKT

Whats New
Perpres 112/2022 Dinilai Tak Dukung Transisi dari PLTU Batubara, Mengapa?

Perpres 112/2022 Dinilai Tak Dukung Transisi dari PLTU Batubara, Mengapa?

Whats New
Menkop: Minyak Makan Merah Sudah SNI, Jangan Ada Lagi Keraguan

Menkop: Minyak Makan Merah Sudah SNI, Jangan Ada Lagi Keraguan

Whats New
Ajak Dokter Diaspora Kembali ke Indonesia, Erick Thohir Janjikan KEK Kesehatan Canggih

Ajak Dokter Diaspora Kembali ke Indonesia, Erick Thohir Janjikan KEK Kesehatan Canggih

Whats New
Pemerintah Tambah Kuota Pertalite dan Solar, Bagaimana Kualitasnya?

Pemerintah Tambah Kuota Pertalite dan Solar, Bagaimana Kualitasnya?

Whats New
BLK Komunitas Diminta Dorong Minat Masyarakat dalam Berwirausaha

BLK Komunitas Diminta Dorong Minat Masyarakat dalam Berwirausaha

Rilis
Harga Minyak Mentah ICP September 2022 Turun, Jadi 86,07 Dollar AS Per Barrel

Harga Minyak Mentah ICP September 2022 Turun, Jadi 86,07 Dollar AS Per Barrel

Whats New
Hadapi Resesi Global, UMKM Harus Diperkuat

Hadapi Resesi Global, UMKM Harus Diperkuat

Whats New
Kementerian PUPR Ungkap Investor Asing Minat Bangun Perumahan di IKN Nusantara

Kementerian PUPR Ungkap Investor Asing Minat Bangun Perumahan di IKN Nusantara

Whats New
Keppel, MHI, dan DNV Jajaki Implementasi Turbin Gas Berbahan Bakar Amonia di Singapura

Keppel, MHI, dan DNV Jajaki Implementasi Turbin Gas Berbahan Bakar Amonia di Singapura

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.