Solar Langka, Dirut Pertamina Duga Ada Penyelewangan Perusahaan Sawit dan Tambang

Kompas.com - 28/03/2022, 21:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menduga adanya penyelewengan penggunaan solar subsidi oleh industri besar, seperti perusahaan tambang dan sawit. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab terjadinya kelangkaan solar subsidi.

Ia mengungkapkan dugaan tersebut nampak dari meningkatkan penjualan solar hingga mencakup 93 persen, sementara penjualan solar non-subsidi atau Dex Series menurun menjadi hanya 7 persen.

Baca juga: Ibu-ibu Antre Minyak Goreng, Bapak-bapak Antre Solar

"Ini yang harus kita lihat, apakah betul ini untuk industri logistik dan industri yang tidak termasuk industri besar? Antrean-antrean yang kita lihat ini, kelihatannya justru dari industri-industri besar seperti sawit, tambang. Ini yang harus ditertibkan," ungkap Nicke dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Senin (28/3/2022).

Dia menjelaskan, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, ada ketentuan terkait transportasi yang bisa dan tidak bisa menggunakan solar subsidi. Adapun dalam beleid itu mobil pengangkut hasil tambang dan perkebunan dengan roda lebih dari 6 tidak bisa menggunakan solar subsidi.

"Jadi itu sebanyak 93 persen, termasuk (industri tambang dan sawit), harusnya tidak meng-cover tambang dan sawait. Ini yang kami duga," katanya.

Nicke mengatakan, hingga saat ini Pertamina terus mendistribusikan solar subsidi guna mengurai antrean panjang kendaraan yang terjadi di sejumlah SPBU. Bahkan, penyaluran per Februari 2022 sudah melebihi kuota sekitar 10 persen, dari yang seharusnya 2,27 juta kilo liter (KL) menjadi 2,49 juta KL.

Baca juga: Setelah Minyak Goreng, Kini Warga Harus Antre Berjam-jam demi Solar

"Kami memahami bahwa sekarang industri tumbuh, maka kita tetap suplai, walaupun sekarang sudah over kuota, per bulan kan ada kuota. Tapi sudah over 10 persen sampai dengan Februari," imbuhnya.

Oleh sebab itu, menurut Nicke, dibutuhkan petunjuk teknis dari pemerintah untuk bisa mengantisipasi potensi penyelewengan solar subsidi. Hal ini guna memastikan bahwa penyaluran solar subsidi bisa tepat sasaran sehingga tidak mengalami kelangkaan.

"Solar subdisi memang ada aturannya di Perpres (Peraturan Presiden), tapi mungkin perlu ada level Kepmen (Keputusan Menteri) yang mengatur petunjuk teknis untuk bisa digunakan di level lapangan," ungkap dia.

Baca juga: Pertamina: Penyaluran Solar Subsidi di Februari Sudah Melebihi Kuota 10 Persen

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Proyeksi IHSG Hari Ini, Bakal Lanjutkan Kenaikan?

Proyeksi IHSG Hari Ini, Bakal Lanjutkan Kenaikan?

Whats New
Selain Inflasi, Ini Sederet Dampak Kenaikan Tarif Ojol

Selain Inflasi, Ini Sederet Dampak Kenaikan Tarif Ojol

Whats New
[POPULER MONEY] Maksimalkan Bandara Soekarno Hatta | Kenaikan Tarif Ojek Online Diundur

[POPULER MONEY] Maksimalkan Bandara Soekarno Hatta | Kenaikan Tarif Ojek Online Diundur

Whats New
Diundur, Tarif Baru Ojol Berlaku Mulai 29 Agustus 2022

Diundur, Tarif Baru Ojol Berlaku Mulai 29 Agustus 2022

Whats New
Cara Bayar Shopee PayLater Sebelum Jatuh Tempo di ATM hingga Alfamart

Cara Bayar Shopee PayLater Sebelum Jatuh Tempo di ATM hingga Alfamart

Spend Smart
Simak 5 Cara Pindah Faskes BPJS Kesehatan dan Syaratnya

Simak 5 Cara Pindah Faskes BPJS Kesehatan dan Syaratnya

Whats New
Pengertian E-commerce dan Bedanya dengan Marketplace

Pengertian E-commerce dan Bedanya dengan Marketplace

Whats New
Mengapa Rakyat Harus Menanggung Bunga Utang BLBI yang Dikorupsi Para Konglomerat?

Mengapa Rakyat Harus Menanggung Bunga Utang BLBI yang Dikorupsi Para Konglomerat?

Whats New
Mentan: Penghargaan Swasembada Beras dari IRRI Jadi Kado HUT Ke-77 RI

Mentan: Penghargaan Swasembada Beras dari IRRI Jadi Kado HUT Ke-77 RI

Whats New
Apa Itu Pendapatan per Kapita: Definisi, Fungsi, dan Rumusnya

Apa Itu Pendapatan per Kapita: Definisi, Fungsi, dan Rumusnya

Earn Smart
Indonesia Raih Penghargaan Swasembada Beras, Jokowi: Terima Kasih Para Petani atas Kerja Kerasnya...

Indonesia Raih Penghargaan Swasembada Beras, Jokowi: Terima Kasih Para Petani atas Kerja Kerasnya...

Whats New
IHSG Sepekan Naik 0,63 Persen, Kapitalisasi Pasar BEI Tembus Rp 9.333 Triliun

IHSG Sepekan Naik 0,63 Persen, Kapitalisasi Pasar BEI Tembus Rp 9.333 Triliun

Whats New
Lupa Nomor NPWP? Ini Cara Mudah Cek NPWP dengan NIK

Lupa Nomor NPWP? Ini Cara Mudah Cek NPWP dengan NIK

Whats New
Kenaikan Tarif Ojek Online Diundur, Gojek: Kami Pergunakan untuk Sosialisasi ke Mitra Driver

Kenaikan Tarif Ojek Online Diundur, Gojek: Kami Pergunakan untuk Sosialisasi ke Mitra Driver

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 41 Resmi Dibuka, Daftar di www.prakerja.go.id

Kartu Prakerja Gelombang 41 Resmi Dibuka, Daftar di www.prakerja.go.id

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.