Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dirut Pertamina Proyeksikan Konsumsi Solar Bakal Melebihi Kuota

Kompas.com - 29/03/2022, 10:46 WIB
Yohana Artha Uly,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati memproyeksikan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi akan melebihi kuota yang ditetapkan pemerintah untuk tahun 2022.

Ia menjelaskan, melihat perekonomian yang mulai pulih di tahun ini, maka konsumsi solar subsidi bisa saja mencapai 16 juta kiloliter (KL), melebihi kuota yang ditetapkan yakni 14,09 juta KL.

"Jadi kalau lihat targetnya 14,9 juta KL, tapi kami prediksi naik ke 16 juta KL. Jadi sampai dengan akhir tahun ada peningkatan 14 persen kuotanya," ungkap Nicke dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Senin (28/3/2022).

Baca juga: Ibu-ibu Antre Minyak Goreng, Bapak-bapak Antre Solar

Menurut dia, konsumsi solar subsidi hingga per Februari 2022 pun sudah melebihi kuota hingga 10 persen. Realisasi penyaluran solar subsidi per Februari 2022 mencapai 2,49 juta KL dari yang seharusnya 2,27 juta KL.

Sayangnya, lanjut Nicke, tren peningkatan konsumsi itu tidak dibarengi dengan peningkatan dari sisi suplai. Dia bilang, kuota solar subsidi tahun ini menurun 5 persen ketimbang kuota di tahun 2021.

"Gap ini lah yang menyebabkan terjadinya masalah di suplai," kata dia.

Di sisi lain, tingginya permintaan solar subsidi juga diduga karena adanya peralihan dari industri seperti sawit dan tambang yang tidak berhak mengkonsumsi solar subsidi.

Terlebih, saat ini disparitas harga antara solar subsidi dan non-subsidi atau Dex Series semakin tinggi yaitu mencapai Rp 7.800 per liter, berdasarkan perhitungan Pertamina.

Dugaan tersebut nampak dari meningkatkan penjualan solar hingga mencakup 93 persen, sementara penjualan solar non-subsidi menurun menjadi hanya 7 persen.

"Ini kami duga, karena penjualan solar non-subsidi itu turun dan penjualan solar subsidi naik. Padahal industri sedang naik, jadi memang semuanya ke sana (beralih produk)," ujar Nicke.

Menurutnya, dibutuhkan petunjuk teknis dari pemerintah melalui regulasi level Keputusan Menteri untuk bisa mengantisipasi potensi penyelewengan solar subsidi. Hal ini guna memastikan bahwa penyaluran solar subsidi bisa tepat sasaran.

Selain itu, ia menilai, dengan potensi peningkatan konsumsi solar subsidi hingga akhir tahun maka diperlukan kembali penyesuaian kuota solar subsidi.

"Kami memohon dukungan, jika memang solar subsidi ini adalah bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka kuotanya perlu disesuaikan dengan kebutuhan," ungkapnya.

Baca juga: Solar Langka, Dirut Pertamina Duga Ada Penyelewangan Perusahaan Sawit dan Tambang

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Spend Smart
Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Whats New
Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Whats New
Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan 'Open Side Container'

Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan "Open Side Container"

Whats New
Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Whats New
Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Whats New
Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Whats New
Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Whats New
Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Whats New
Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Whats New
Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Whats New
Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

Whats New
Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Whats New
Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com