LKPP Targetkan 1 Juta Produk di Katalog Elektronik

Kompas.com - 29/03/2022, 15:21 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menargetkan 1 juta produk dalam sistem katalog elektronik, sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas menyampaikan, hingga akhir Maret 2022, LKPP telah menayangkan 213.000 produk dalam sistem katalog elektronik.

“Hingga saat ini, produk yang telah tayang dalam e-katalog sudah lebih dari 213.000 produk. Dan akan kami kejar sesuai arahan Presiden Jokowi untuk mencapai 1 juta produk hingga akhir 2022, terutama untuk produk dalam negeri dan UMK.“ kata Anas dalam siaran pers, Jakarta, Selasa (29/3/2022).

Baca juga: Pertamina Hulu Energi Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Ini Posisi dan Syaratnya

LKPP menerapkan sejumlah kebijakan strategis, salah satunya yakni pembekuan produk impor di e-katalog jika ada produk substitusi produksi dalam negeri.

“Jadi mestinya jika ada barang-barang yang sudah diproduksi dalam negeri, tidak boleh beli impor. Tapi untuk barang-barang yang memang tidak ada di dalam negeri misalnya terkait alat-alat pertahanan tertentu yang tidak bisa dibuat (di dalam negeri) memang dibolehkan beli di luar (impor),“ kata Anas.

Selai itu, LKPP juga meminta minimum 40 persen anggaran APBN atau APBD 2022 sebesar Rp 1.171 triliun, dialokasikan bagi UMK dan koperasi.

Menurut Anas, Presiden Jokowi sudah pasang target meminta agar Rp 400 triliun terlebih dahulu dialokasikan untuk produk dalam negeri (PDN) UMK. Berdasarkan perhitungan bersama BPS, hal itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kita 1.5-1,71 persen.

LKPP menerapkan kebijakan pemangkasan birokrasi agar mempermudah UMK damn koperasi masuk ke e-katalog. Mekanisme pengelolaan katalog lokal disederhanakan dari sebelumnya empat tahapan menjadi satu tahapan saja, sehingga seluruh pemerintah daerah otomatis sudah ditetapkan sebagai pengelola.

Baca juga: Walaupun Sudah Dilarang sejak 2005, Masih Saja Pemda Nakal Rekrut Tenaga Honorer

Selain itu, LKPP juga menghapus pemberlakuan SNI (Standar Nasional Indonesia) untuk produk yang tidak menyangkut keselamatan jiwa.

“Mendorong produk UMK ini tidak mudah. Sekarang SNI sudah kita drop, sehingga teman-teman UMK di daerah bisa masuk ke katalog dan Pemda bisa langsung membeli tanpa perlu pesan ke kota besar,“ kata Anas.

Sementara terkait dengan pembayaran, Anas mengatakan pemerintah akan menerbitkan kartu kredit pemerintah daerah (KKPD).

“Kemarin sudah di meja Presiden. Per bulan depan sudah bisa dilakukan. Maka ini kesempatan bagi pengusaha lokal untuk masuk ke e-katalog. Selama kualitasnya bagus, pasti dibeli oleh pemerintah. “ ucap Anas.

Baca juga: Belajar dari Kasus Affiliator Binary Option, Ini Tips Menghindari Investasi Bodong

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mudah, Begini Cara Top Up ShopeePay lewat BRImo dan ATM BRI

Mudah, Begini Cara Top Up ShopeePay lewat BRImo dan ATM BRI

Spend Smart
Ciri-ciri Pinjol Ilegal dan Tips untuk Menghindarinya

Ciri-ciri Pinjol Ilegal dan Tips untuk Menghindarinya

Whats New
Komut PTPP Minta Proyek di Jakarta dan Tangerang Rampung Lebih Cepat dari Target

Komut PTPP Minta Proyek di Jakarta dan Tangerang Rampung Lebih Cepat dari Target

Whats New
Usaha Modifikasi Mobil Terus Bertumbuh, Menko Airlangga: Bisa Topang Perekonomian

Usaha Modifikasi Mobil Terus Bertumbuh, Menko Airlangga: Bisa Topang Perekonomian

Whats New
Syarat dan Cara Buka Tabungan Emas Pegadaian 2022

Syarat dan Cara Buka Tabungan Emas Pegadaian 2022

Spend Smart
Harga Turun, Simak Rincian Harga BBM Terbaru SPBU Vivo Per 1 Oktober

Harga Turun, Simak Rincian Harga BBM Terbaru SPBU Vivo Per 1 Oktober

Whats New
Cara Cek Penerima BSU Tahap 4 yang Cair Senin Depan

Cara Cek Penerima BSU Tahap 4 yang Cair Senin Depan

Whats New
Peringati Hari Kesaktian Pancasila, ASN Diingatkan untuk Pegang Teguh Ideologi Pancasila

Peringati Hari Kesaktian Pancasila, ASN Diingatkan untuk Pegang Teguh Ideologi Pancasila

Whats New
Erick Thohir Sebut Eropa Tertarik Beli Komponen Biodiesel Pertamina

Erick Thohir Sebut Eropa Tertarik Beli Komponen Biodiesel Pertamina

Whats New
Menaker Tinjau Penyaluran  BSU Nakes RS di Jawa Timur

Menaker Tinjau Penyaluran BSU Nakes RS di Jawa Timur

Whats New
Kementerian ESDM Apresiasi Perusahaan yang Terapkan Teknik Pertambangan yang Baik

Kementerian ESDM Apresiasi Perusahaan yang Terapkan Teknik Pertambangan yang Baik

Whats New
Perbandingan Harga BBM Terbaru, Pertamax Turun, Vivo Revvo 92 dan Shell Super Ikutan Turun

Perbandingan Harga BBM Terbaru, Pertamax Turun, Vivo Revvo 92 dan Shell Super Ikutan Turun

Whats New
Update Harga BBM Terbaru di Semua SPBU per Oktober 2022

Update Harga BBM Terbaru di Semua SPBU per Oktober 2022

Whats New
Mulai November 2022, Bandara Kertajati Layani 4 Penerbangan Umrah

Mulai November 2022, Bandara Kertajati Layani 4 Penerbangan Umrah

Whats New
Lowongan Kerja Tempo Scan untuk Lulusan S1, Cek Posisi dan Syaratnya

Lowongan Kerja Tempo Scan untuk Lulusan S1, Cek Posisi dan Syaratnya

Work Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.