KKP Gunakan Satelit untuk Awasi Penangkapan Ikan secara Terukur

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan program penangkapan terukur akan dikawal ketat melalui pengawasan berbasis teknologi.

Hal tersebut dilakukan untuk memastikan praktik kecurangan dan penangkapan ikan secara berlebihan (overfishing) tidak terjadi.

“Ada teknologi satelit, dan kapal pengawas di setiap zona dan terkoneksi dengan pesawat pemantau (air surveillance), sehingga tidak ada praktik penangkapan ikan yang melebihi kuota,” kata Menteri Trenggono dalam siaran pers, Selasa (29/3/2022).

Baca juga: KKP Pastikan Stok dan Harga Ikan Aman Saat Ramadhan dan Idul Fitri

Trenggono mengatakan, pemantauan berbasis satelit saat ini dalam proses pengembangan. Teknologi ini memiliki kemampuan untuk mendeteksi praktik penangkapan ikan secara ilegal dan mampu mendeteksi sampah yang dibuang ke laut.

Trenggono berharap teknologi pemantauan berbasis teknologi tersebut mulai bisa dioperasikan di tahun ini, berbarengan dengan penerapan penangkapan ikan terukur.

“Sekarang ini kami masih dalam tahap mengembangkannya melalui proses trial, harapannya tahun ini sudah bisa diterapkan,” jelas Trenggono.

Ia juga menyampaikan, penerapan penangkapan ikan terukur dengan pengawasan yang ketat merupakan komitmen KKP untuk melaksanakan tata kelola perikanan yang berkelanjutan.

Trenggono juga menampik anggapan bahwa penangkapan ikan terukur bersifat eksploitatif.

Baca juga: KKP Imbau Ibu-ibu Masak Ikan tanpa Digoreng: Lebih Sehat

“Ini yang perlu diluruskan, jadi penangkapan ikan terukur ini justru untuk mengubah perilaku eksploitatif melalui penerapan kuota sesuai kaidah saintifik, lalu diawasi secara ketat, dan apabila ada kelebihan penangkapan, kita berikan punishment,” jelas dia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin menyampaikan, dalam mengawal program penangkapan ikan terukur, pihaknya akan mendorong penguatan sinergi dengan aparat penegak hukum lain.