Negara Bakal Lelang Ulang Aset BLBI Tommy Soeharto Senilai Rp 2,15 Triliun, Ini Rinciannya

a. Jumlah yang disetor harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan, dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil), dalam bukti setoran pada kolom keterangan dicantumkan nomor virtual account dan nama peserta lelang.

b. Setoran uang jaminan harus efektif diterima KPKNL Purwakarta selambatnya 1 hari kalender sebelum pelaksanaan lelang pukul 23.59 WIB.

Baca juga: Tommy Soeharto dan Bos Texmaco Sama-sama Menolak Bayar Utang BLBI

4. Uang jaminan lelang disetorkan pada nomor virtual account pada PT BNI (Persero) Cabang Purwakarta. Nomor virtual account akan dikirim secara otomatis dari alamat domain di atas kepada kepada masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas yang dinyatakan valid.

5. Pemenang lelang akan diumumkan melalui email masing-masing peserta. Pemenang lelang wajib melunasi pokok lelang ditambah dengan bea lelang 2 persen paling lambat 5 hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak dilunasi, pemenang lelang akan dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan akan disetor seluruhnya ke kas negara.

6. Objek dilelang dalam kondisi apa adanya, calon peserta lelang dianggap dengan sungguh-sungguh sudah mengetahui segala bentuk kekurangan/kerusakan, bertanggung jawab atas segala risiko yang mungkin timbul di kemudian hari, baik aspek fisik maupun juridis/legal yang harus dibayar sesuai ketentuan yang berlaku.

7. Segala tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ditanggung oleh pembeli.

8. Pelaksanaan Aanwidjzing tanggal 26 April 2022 pukul 10.00 - 12.00 WIB di KPKNL Purwakarta.

9. Lelang dapat dibatalkan sesuai ketentuan yang berlaku dan peserta lelang tidak berhak menuntut ganti rugi atau tuntutan dalam bentuk apapun kepada pejabat lelang KPKNL Purwakarta.

10. Untuk informasi lebih lanjut terkait lelang, Anda dapat menghubungi KPKNL Jakarta V dengan nomor (021) 34835146 dan KPKNL Purwakarta (0264) 8304884.

Baca juga: Ini Komentar Tommy Soeharto saat Tahu Asetnya Dilelang Pemerintah