Berikan Efek Jera Pelaku Usaha Industri Minyak Goreng, KPPU Lakukan Dua Pendekatan

Kompas.com - 30/03/2022, 10:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menempuh dua pendekatan bagi pembenahan persaingan usaha di industri kelapa sawit. Dua pendekatan tersebut berupa penegakan hukum dan pemberian saran.

Kedua tindakan tersebut ditempuh KPPU menyikapi persoalan tingginya harga dan kelangkaan minyak goreng sejak awal tahun 2022.

"Pendekatan tersebut melalui upaya penegakan hukum untuk memberikan efek jera atas pelaku usaha yang melakukan pelanggaran undang-undang, serta upaya pemberian saran dan pertimbangan bagi kebijakan pemerintah untuk menjamin adanya persaingan usaha yang sehat di industri tersebut," ujar Direktur Investigasi KPPU Gopprera Panggabean dalam keterangan tertulis, Rabu (30/3/2022).

Baca juga: Babak Baru Dugaan Kartel Minyak Goreng, 8 Produsen Kelas Kakap Dibidik KPPU

Sebagaimana diketahui, KPPU telah mulai melakukan proses penegakan hukum sejak 26 Januari 2022 guna menemukan alat bukti adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 1999. Dalam proses pra penyelidikan, Tim Investigasi telah menemukan satu alat bukti dan meningkatkan status penegakan pada tahapan Penyelidikan.

Khususnya atas dugaan pelanggaran pasal 5 (penetapan harga), pasal 11 (kartel), dan pasal 19 huruf c (penguasaan pasar melalui pembatasan peredaran barang/jasa). Kegiatan Penyelidikan akan memperkuat alat bukti yang ada dan menemukan satu alat bukti tambahan sebelum diputuskan cukup bukti untuk dibawa ke tahapan Pemeriksaan oleh Sidang Majelis Komisi.

Selain penegakan hukum, KPPU juga melakukan upaya pembenahan melalui pemberian saran dan pertimbangan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 14 Maret 2022 dengan Nomor Surat 43/K/S/III/2022 perihal saran dan pertimbangan KPPU terkait Kebijakan Industri Minyak Goreng.

Dalam surat kepada Presiden tersebut, KPPU mengangkat rekomendasi jangka pendek dan jangka menengah atau panjang bagi pembenahan persaingan usaha di industri tersebut. Pada jangka pendek, KPPU merekomendasikan pemerintah perlu memperkuat pengendalian terhadap stok CPO sebagai tindak lanjut kebijakan Domestic Market Obligation-Domestic Price Obligation (DMO-DPO).

Baca juga: Cari Bukti Kartel, KPPU Selidiki Laporan Keuangan Produsen Minyak Goreng

"Saran dan pertimbangan tersebut disampaikan KPPU sebelum terjadi perubahan kebijakan terakhir oleh Pemerintah, khususnya terkait DMO dan harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng kemasan. Dari perubahan kebijakan terakhir, beberapa poin saran KPPU telah terakomodasi," katanya.

Terutama kata dia, mengenai perlunya pelacakan dan pengecekan stok di tingkat produsen dan distributor melalui sistem informasi pasar yang terbuka. Dalam praktiknya, pengawasan ini dikembangkan pemerintah melalui sistem teknologi digital Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH).

Untuk pembenahan jangka menengah dan panjang, KPPU menyarankan kepada pemerintah untuk segera menyediakan insentif untuk mendorong hadirnya produsen baru minyak goreng skala kecil dan menengah (UKM) yang mendekati lokasi perkebunan sawit. Upaya ini terutama perlu dilakukan di daerah dimana tidak terdapat produsen minyak goreng untuk memastikan ketersediaan pasokan di daerah tersebut.

Langkah selanjutnya, pemerintah perlu mendorong pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dan pelaku usaha minyak goreng yang terintegrasi agar bermitra dengan pelaku usaha UMK dalam mengalokasikan CPO yang dihasilkan untuk keperluan bahan baku produsen minyak goreng skala UMK. Hal ini penting untuk menjamin ketersediaan pasokan bagi pelaku usaha UMK yang memproduksi minyak goreng.

Sebelumnya dalam konferensi pers, KPPU menyebutkan sebanyak 8 produsen minyak goreng kelas kakap diduga kartel sehingga menimbulkan kelangkaan minyak goreng di pasaran ketika pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 14.000 per liter sejak 19 Januari 2022.

Awalnya KPPU memanggil 44 pihak terkait mulai dari produsen, distributor, pedagang, paket pengemasan, asosiasi, dan pemerintah untuk dimintai keterangan. Pada akhirnya, dari ke-44 pihak tersebut mengerucut menjadi 8 saat KPPU memasuki proses penyelidikan yang telah dimulai pekan ini.

Baca juga: Kasus Dugaan Kartel Minyak Goreng Masuk Tahap Penyelidikan KPPU

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gaji ke-13 Cair Awal Juli, Simak Komponen hingga Daftar ASN Penerima

Gaji ke-13 Cair Awal Juli, Simak Komponen hingga Daftar ASN Penerima

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Alasan Pertamina Pilih 11 Wilayah Wajib Daftar MyPertamina Buat Beli Pertalite dan Solar

Alasan Pertamina Pilih 11 Wilayah Wajib Daftar MyPertamina Buat Beli Pertalite dan Solar

Whats New
Pengumuman, Gaji ke-13 PNS Cair Jumat Lusa

Pengumuman, Gaji ke-13 PNS Cair Jumat Lusa

Earn Smart
PUPR Pastikan Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Penunjang KTT G20 Rampung Agustus

PUPR Pastikan Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Penunjang KTT G20 Rampung Agustus

Rilis
Banyak Warga Masih Bingung, Beli Pertalite dan Solar Bayarnya Wajib Pakai MyPertamina?

Banyak Warga Masih Bingung, Beli Pertalite dan Solar Bayarnya Wajib Pakai MyPertamina?

Spend Smart
Garuda Ubah Strategi Bisnis, Mau Fokus Jadi 'Jago Kandang'

Garuda Ubah Strategi Bisnis, Mau Fokus Jadi "Jago Kandang"

Whats New
Ubah Skema Sewa Pesawat Jadi Per Durasi, Garuda Indonesia Berhasil Tekan Biaya Operasional

Ubah Skema Sewa Pesawat Jadi Per Durasi, Garuda Indonesia Berhasil Tekan Biaya Operasional

Whats New
Anggota Agen Asuransi 'Elit' MDRT Turun Jadi 2.643 Orang Per Mei 2022

Anggota Agen Asuransi "Elit" MDRT Turun Jadi 2.643 Orang Per Mei 2022

Whats New
IHSG Diprediksi Lanjut Melemah Hari Ini, Simak Rekomendasi Sahamnya

IHSG Diprediksi Lanjut Melemah Hari Ini, Simak Rekomendasi Sahamnya

Whats New
Bitcoin dkk Masih Merah, Cek Harga Kripto Hari Ini

Bitcoin dkk Masih Merah, Cek Harga Kripto Hari Ini

Earn Smart
'Ngapain Beli Migor Pakai PeduliLindungi, Pakai KTP Saja Sudah Ribet, Pembeli Maunya Simpel...'

"Ngapain Beli Migor Pakai PeduliLindungi, Pakai KTP Saja Sudah Ribet, Pembeli Maunya Simpel..."

Whats New
Indeks Kepercayaan Konsumen Turun, Wall Street Berakhir Merah

Indeks Kepercayaan Konsumen Turun, Wall Street Berakhir Merah

Whats New
BPH Migas Kaji Mobil di Atas 2.000 CC dan Motor 250 CC ke Atas Dibatasi Beli Pertalite

BPH Migas Kaji Mobil di Atas 2.000 CC dan Motor 250 CC ke Atas Dibatasi Beli Pertalite

Whats New
Hasil Uji Lab Keluar, Daging Kerbau Impor Bulog dari India Bebas Wabah PMK

Hasil Uji Lab Keluar, Daging Kerbau Impor Bulog dari India Bebas Wabah PMK

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.