Tarif PPN Jadi 11 Persen Per 1 April 2022, Masih Bisa Naik Lagi Juga

Barang ini merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

Adapun jasa yang tak dikenai PPN berdasarkan ketentuan Pasal 4A UU PPN adalah:

• jasa keagamaan seperti pelayanan rumah ibadah, khotbah atau dakwah, penyelenggaraan kegiatan keagamaan, dan jasa lain di bidang keagamaan. 
• jasa kesenian dan hiburan yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah
• jasa perhotelan yan gmasuk objek pajak daerah dan retribusi daerah
• jasa pemerintah
• jasa parkir yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah
• jasa boga atau katering yang masuk objek pajak daerah dan retribusi daerah

Fasilitas bebas PPN

Siaran pers Kementerian Keuangan yang dilansir pada 31 Maret 2022 menyatakan, sejumlah barang dan jasa tertentu mendapatkan fasilitas bebas PPN, sekalipun tidak lagi diatur secara eksplisit di UU PPN, yaitu:

• barang kebutuhan pokok, yakni beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan gula konsumsi.
• jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa angkutan umum, dan jasa tenaga kerja.
• vaksin, buku pelajaran, dan kitab suci.
• air bersih, termasuk biaya sambung atau pasang dan biaya beban tetap.
• listrik, kecuali untuk rumah tangga dengan daya lebih dari 6.600 VA.
• rusun sederhana, rusunami, rumah sederhana, dan rumah sangat sederhana.
• jasa konstruksi untuk rumah ibadah dan jasa konstruksi untuk bencana nasional.
• mesin, hasil kelautan perikanan, ternak, bibit atau benih, pakan ternak, pakan ikan, bahan pakan, jangat dan kulit mentah, bahan baku kerajinan perak.
• minyak bumi, gas bumi (gas melalui pipa, LNG dan CNG), dan panas bumi.
• emas batangan dan emas granula.
• senjata atau alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan alat foto udara.

Masing-masing barang dan jasa yang masuk kategori mendapat fasilitas bebas PPN ini telah dan akan diatur tersendiri melalui peraturan menteri keuangan (PMK).

Misal, rumah yang mendapat fasilitas pembebasan PPN pada 2022 diatur dalam PMK 6/PMK.010/2022 tentang PPN atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022. 

Naskah: KOMPAS.com/PALUPI ANNISA AULIANI