Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kenaikan Harga Pertamax dan Wanti-wanti untuk Pemerintah

Kompas.com - 01/04/2022, 15:37 WIB
Yohana Artha Uly,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

Menurutnya, pemerintah berusaha terus berusaha untuk hadir bagi masyarakat dengan memberikan subsidi pada komoditas tertentu dan memberikan bantuan sosial bagi yang membutuhkan.

Baca juga: Ada Potensi Migrasi dari Pertamax, Stok Pertalite Aman?

Wanti-wanti untuk pemerintah

Ekonom sekaligus mantan Menteri Keuangan Chatib Basri mewanti-wanti pemerintah terkait dengan kenaikan harga Pertamax.

Ia meminta pemerintah mengantisipasi potensi migrasi konsumsi masyarakat dari BBM Pertamax ke Pertalite.

"Ada yang perlu diantisipasi terkait kenaikan Pertamax: soal price gap (gap harga). Dengan Pertamax naik ke Rp 16.000, Pertalite tetap di Rp 7.650, maka bisa terjadi migrasi dari Pertamax ke Pertalite," ungkapnya seperti dikutip dari akun twitternya @ChatibBasri, Kamis (31/3/2022).

Menurut Chatib, bila terjadi migrasi konsumsi dari Pertamax ke Pertalite, maka hal tersebut akan menyebabkan over kuota pada Pertalite dan beban terhadap APBN pun naik tajam.

Hal itu mengingat Pertalite telah ditetapkan menjadi Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP). Artinya distribusi Pertalite menjadi diatur oleh pemerintah ke wilayah penugasan dan bakal diberikan subsidi dalam bentuk kompensasi ke PT Pertamina (Persero).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan yang diteken tanggal 10 Maret 2022.

"(Jika terjadi migrasi dari Pertamax ke Pertalite) Bisa terjadi over quota dan beban APBN naik tajam. Lebih baik targeted subsidy orang daripada barang," tulis Chatib.

Baca juga: Harga Pertamax Bakal Naik, Chatib Basri Wanti-wanti Pemerintah soal Migrasi ke Pertalite

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Whats New
Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Whats New
Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Spend Smart
Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Whats New
Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Work Smart
PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

Whats New
Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

Whats New
Ini Sejumlah Faktor di Indonesia yang Mendorong CCS Jadi Peluang Bisnis Baru Masa Depan

Ini Sejumlah Faktor di Indonesia yang Mendorong CCS Jadi Peluang Bisnis Baru Masa Depan

Whats New
ITMG Bakal Tebar Dividen Rp 5,1 Triliun dari Laba Bersih 2023

ITMG Bakal Tebar Dividen Rp 5,1 Triliun dari Laba Bersih 2023

Whats New
Kemenaker Siapkan Aturan Pekerja Berstatus Kemitraan, Ini Tanggapan InDrive

Kemenaker Siapkan Aturan Pekerja Berstatus Kemitraan, Ini Tanggapan InDrive

Whats New
Kaum Mumpung-mumpung, Maksimalkan Penawaran Terbaik Lazada untuk Belanja Aneka Kebutuhan Ramadhan

Kaum Mumpung-mumpung, Maksimalkan Penawaran Terbaik Lazada untuk Belanja Aneka Kebutuhan Ramadhan

BrandzView
Musim Hujan, Petani Harus Waspadai Serangan Hama

Musim Hujan, Petani Harus Waspadai Serangan Hama

Whats New
Contoh Surat Perjanjian Utang Piutang di Atas Materai yang Benar

Contoh Surat Perjanjian Utang Piutang di Atas Materai yang Benar

Whats New
Pemerintah Belum Berencana Revisi Permendag soal Pengaturan Impor

Pemerintah Belum Berencana Revisi Permendag soal Pengaturan Impor

Whats New
Sebanyak 15 Proyek CCS/CCUS dalam Tahap Studi, Direncanakan Beroperasi Mulai 2030

Sebanyak 15 Proyek CCS/CCUS dalam Tahap Studi, Direncanakan Beroperasi Mulai 2030

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com