Ikuti Arahan Jokowi, LKPP Pangkas Tahapan Masuk Katalog Elektronik

Kompas.com - 02/04/2022, 05:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam Inpres tersebut, Jokowi menginstruksikan kepada seluruh jajaran kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah untuk memacu belanja produk dalam negeri (PDN) dan UMK. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas mengatakan, sesuai Inpres, LKPP langsung bergerak.

"Presiden menginstruksikan agar PDN dan UMK-Koperasi semakin banyak yang tayang di e-katalog. Bagaimana caranya? Tentu saja birokrasi atau tahapannya harus dipangkas," ujarnya dalam siaran pers, Jumat (1/4/2022)..

"Maka hal pertama yang kita lakukan adalah memangkas birokrasi atau tahapan untuk masuk ke e-katalog, baik itu e-katalog nasional maupun lokal. Soal e-katalog nasional, kini dalam proses meringkas alur penayangan produk yang sebelumnya butuh 8 tahap menuju hanya 2 tahap saja," sambung dia.

Baca juga: LKPP Luncurkan Aplikasi BISA, Produk UMKM Tak Sesuai Kategori Langsung Dicabut dari Katalog

Sebelumnya kata dia, tidak banyak Pemda yang memiliki katalog lokal karena berbagai faktor.
Maka atas saran arahan Presiden Jokowi dan Kemenko Kemaritiman dan Investasi, LKPP menghapus beberapa syarat.

Mekanisme pengelolaan katalog lokal disederhanakan dari sebelumnya 4 tahapan menjadi 1 tahapan saja. Hal ini dinilai akan membuka kesempatan pengusaha daerah, UMKM daerah, untuk masuk ke e-katalog.

Selain itu, LKPP sedang menyiapkan pengembangan sistem pada rencana umum pengadaan pemerintah baik kementerian, lembaga, maupun Pemda. Sistem tersebut diyakini akan mengontrol alokasi belanja PDN dan UMK-Koperasi sejak dari perencanaan.

"Yang ketiga dari sisi pembayaran. Sekarang kita harmonisasi kebijakan Mendagri akan menerbitkan aturan soal kemudahan pembayaran dengan mendorong penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah," tuturnya.

Baca juga: LKPP Targetkan 1 Juta Produk di Katalog Elektronik

"Kemarin teman-teman di daerah agak susah dalam menggunakan kartu kredit pemerintah, ini regulasinya sudah proses. Dengan adanya fasilitas ini, UMK tidak lagi kesulitan bertransaksi dengan Pemda karena Pemda bisa langsung bayar, sehingga UMK tidak akan kesulitan cashflow. Ini bagian dari mendorong PDN dan UMK terlibat lebih dalam mengakses APBN/APBD," sambung Anas

Beberapa poin instruksi Presiden dalam Inpres tersebut di antaranya menetapkan atau mengubah kebijakan atau peraturan perundang-undangan untuk mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan UMK-Koperasi.

Selain itu, paling sedikit 40 persen nilai anggaran belanja barang atau jasa harus digunakan membeli produk UMK-Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

Ada juga ketentuan pengurangan impor paling lambat pada tahun 2023 sampai dengan 5 persen bagi kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang masih melakukan pemenuhan belanja melalui impor.

Baca juga: LKPP Dorong Optimalisasi APBN-APBD agar Serap Produk UMKM

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Minta Sri Mulyani Bikin 'Stress Test' APBN Hadapi Gejolak Ekonomi Global

Jokowi Minta Sri Mulyani Bikin "Stress Test" APBN Hadapi Gejolak Ekonomi Global

Whats New
Ekonom: Dampak Ketegangan China-Taiwan Lebih Buruk dari Perang Rusia-Ukraina

Ekonom: Dampak Ketegangan China-Taiwan Lebih Buruk dari Perang Rusia-Ukraina

Whats New
Hubungan China-Taiwan 'Memanas', Bahlil: Harus Kita Waspadai

Hubungan China-Taiwan "Memanas", Bahlil: Harus Kita Waspadai

Whats New
Bahlil: Mau Tahun Politik, Jangan Sampai Terjadi 'Wait and See' Investasi

Bahlil: Mau Tahun Politik, Jangan Sampai Terjadi "Wait and See" Investasi

Whats New
Kejahatan Perbankan Meningkat, Mitigasi dari Sisi Teknologi Makin Diperlukan

Kejahatan Perbankan Meningkat, Mitigasi dari Sisi Teknologi Makin Diperlukan

Rilis
Jokowi Minta APBN 2023 Kredibel dan Sehat untuk Hadapi Gejolak Ekonomi Global

Jokowi Minta APBN 2023 Kredibel dan Sehat untuk Hadapi Gejolak Ekonomi Global

Whats New
Apa Itu Teori Keunggulan Mutlak dalam Perdagangan Internasional

Apa Itu Teori Keunggulan Mutlak dalam Perdagangan Internasional

Earn Smart
Simak Cara Transfer Pulsa XL dan 3 dengan Mudah

Simak Cara Transfer Pulsa XL dan 3 dengan Mudah

Whats New
Tesla Beli Nikel ke Perusahaan China di Morowali, Ekonom: Jelas Lecehkan Posisi Indonesia...

Tesla Beli Nikel ke Perusahaan China di Morowali, Ekonom: Jelas Lecehkan Posisi Indonesia...

Whats New
Percepat Transformasi Digital, Perbankan Butuh Solusi TI Terkini

Percepat Transformasi Digital, Perbankan Butuh Solusi TI Terkini

Whats New
Kinerja Ekspor RI Dinilai Bisa Raup Untung dari Gejolak Situasi Global

Kinerja Ekspor RI Dinilai Bisa Raup Untung dari Gejolak Situasi Global

Whats New
Mentan SYL: Pertanian Menjadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Mentan SYL: Pertanian Menjadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Whats New
Kerja Sama ESB-Asensi Bantu UMKM Kuliner Kembangkan Bisnis Lebih Luas

Kerja Sama ESB-Asensi Bantu UMKM Kuliner Kembangkan Bisnis Lebih Luas

Whats New
Kapan Kemungkinan BI Bakal Naikkan Suku Bunga Acuan?

Kapan Kemungkinan BI Bakal Naikkan Suku Bunga Acuan?

Whats New
Sri Mulyani Waspadai Penurunan Harga Komoditas di 2023

Sri Mulyani Waspadai Penurunan Harga Komoditas di 2023

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.