Ekonom: Pendapatan Negara Naik 37,7 Persen, Sebuah Prestasi Besar...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendapatan negara yang mengalami pertumbuhan signifikan dinilai dapat menjadi bantalan yang kuat bagi perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global yang terjadi saat ini.

Kepala Ekonom PT Bahana TCW Investment Management Budi Hikmat mengatakan, berdasarkan data yang dikeluarkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pada periode Januari-Februari 2022, penerimaan negara mencapai Rp 302,4 Triliun atau tumbuh sebesar 37,7 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Capaian tersebut setara dengan 17 persen dari target penerimaan APBN 2022 yakni sebesar Rp 1.743 triliun.

"Tentu saja ini sebuah prestasi besar di tengah kondisi ekonomi dunia yang dinamis ini dan patut diapresiasi. Secara porsi, salah satu kontributor terbesar dalam penerimaan negara adalah pajak dengan nilai mencapai Rp 119,4 Triliun," ujar dia dalam keterangannya, Senin (4/4/2022).

Baca juga: Luhut: Sejak Diumumkan Jadi Syarat Mudik, Vaksinasi Booster Meningkat Cukup Tinggi

Menurutnya, kenaikkan pendapatan tersebut akan mampu meredam dampak dari kenaikkan harga komoditas, yang dikhawatirkan akan membebani keuangan negara, khususnya dalam hal peningkatan subsidi.

"Kenaikan harga komoditas tidak selalu membawa dampak buruk bagi keuangan negara," kata Budi.

Lebih lanjut ia mencotohkan, pada tahun 2021, minyak sawit, batu bara, dan logam dasar menyumbang 38 persen dari ekspor Indonesia dan menyumbang surplus perdagangan yang lebih besar 4 kali lipat dari defisit perdagangan minyak.

Adapun kenaikkan harga komoditas diprediksi dapat meningkatkan sumbangan pendapatan negara khususnya pada komponen Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yakni sebesar Rp 8,5 triliun per bulannya.

"Pada 2 bulan pertama 2022 ini saja, perolehan PPh Migas telah mencapai 28,6 persen dari target tahunan. PPh Migas ini dikutip dari arus keluar masuk migas,” tutur Budi.

Baca juga: Driver Gojek Bakal Kebagian Saham GoTo Senilai Rp 310 Miliar

Pada akhirnya, kenaikkan harga komoditas yang masih berlanjut diperkirakan dapat memperbaiki postur fiskal Indonesia, di mana ini akan berdampak baik pada proyeksi defisit APBN yang berpotensi menipis.

Selain itu, pendapatan negara yang tumbuh positif ditopang oleh harga komoditas sepanjang tahun 2021, menyebabkan bertambahnya kelebihan pendanaan atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan tambahan yang mendesak.

Dengan masih berlanjutnya harga komoditas yang tinggi, realisasi APBN di bulan Januari 2022 mengalami surplus, dan menyumbang SILPA sebesar Rp 25,9 triliun.

Buffer fiskal ini diyakini menjadi salah satu komponen yang dapat digunakan Pemerintah dalam mengendalikan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia jika kondisi mendesak.

"Dengan melihat posisi APBN ini, dapat dikatakan bahwa APBN kita sudah berjalan on track dan pemerintah akan mampu membuat kebijakan guna merespon perkembangan situasi saat ini," ucap Budi.

Baca juga: Syarat Lengkap Naik Pesawat Saat Mudik Lebaran 2022