Konsorsium Swasta Tata Insani Mukti Buka Soal Polemik Dana Talangan SEA Games 1997

Kompas.com - 07/04/2022, 09:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kisruh dana talangan SEA Games 1997 yang ditagihkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada Bambang Trihatmodjo masih berlanjut.

Kali ini, Direktur Utama PT Tata Insani Mukti (TIM) sekaligus Ketua Harian Konsorsium Swasta Mitra Penyelenggara SEA Games XIX 1997, Bambang Riyadi Soegama, buka suara terkait ihwal kisruh tersebut.

Ia mengatakan, uang Rp 35 miliar yang diberikan untuk dana talangan bukanlah bersumber dari APBN, melainkan dari dana pungutan reboisasi pihak swasta yang ditampung di Kementerian Kehutanan. Maka tagihan dari Kemenkeu ke Bambang Trihatmodjo dinilai salah sasaran.

Baca juga: Bambang Trihatmodjo Emoh Bayar Utang ke Pemerintah, Begini Alasannya

Menurut Bambang Riyadi, jika dilihat dari fakta sejarah yang menyeluruh, seharusnya negara berterima kasih kepada konsorsium swasta yaitu PT TIM, termasuk juga Bambang Trihatmodjo.

"Sebenarnya dilihatlah dari kepatutan kewajaran, fakta sejarah yang menyeluruh, tidak sepotong-potong dan ada tendensi, seharusnya negara malah memberikan apresiasi kepada kami dan semua orang yang membantu suksesnya acara tersebut sampai Indonesia menjadi juara umum, apalagi Pak Bambang Trihatmodjo," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (6/4/2022).

Dia menceritakan, ide awal konsorsium swasta sebenarnya dari Enggartiasto Lukita, setelah pihaknya mendapat informasi Brunei Darussalam mundur menjadi tuan rumah. Selanjutnya, Enggartiasto mengajak Bambang Trihatmodjo untuk membuat konsorsium swasta dan anak Presiden RI ke-2 itu mengiyakan ajakan tersebut.

Kemudian konsorsium swasta melakukan koordinasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) untuk menentukan arahan berapa dana yang dibutuhkan. Melalui koordinasi itu diperoleh angka kebutuhan dana sebesar Rp 70 miliar.

Namun seiring waktu berjalan, ternyata diperlukan biaya lain yang di minta oleh KONI untuk melakukan pembinaan atlet dan sarana pendukung lainnya sebesar Rp 35 miliar. Konsorsium swasta akhirnya meminta dana dari pemerintah untuk menutupi biaya tersebut.

Baca juga: Bambang Trihatmodjo Minta Sri Mulyani Setop Tagih Utang SEA Games 1997

Oleh karena itu, keluarlah keputusan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 01/IHHT/1997 tentang Pinjaman dana dengan bunga 15 persen. Akan tetapi, laporan pertanggung jawaban pinjaman tersebut akan dialihkan menjadi bantuan presiden karena penyelenggaraan SEA Games pada dasarnya merupakan kepentingan negara.

"Faktanya memang di keluarkan oleh Kemensetneg secara administratif keuangan negara juga tidak berasal dari APBN, namun berasal dari dana reboisasi," ucap Bambang Riyadi.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.