Kerap Dinikmati Golongan Mampu, Harga Gas LPG 3 Kg Bakal Naik?

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengungkapkan, 93 persen masyarakat di Indonesia telah menggunakan gas LPG 3 kilogram (kg). Padahal gas LPG 3 kg merupakan gas bersubsidi yang ditujukan kepada masyarakat tidak mampu.

"Pertanyannya apakah betul yang 93 persen (itu memang yang seharusnya menerima subsidi). Faktanya, hari ini LPG yang 93 persen terjual itu disubsidi sebesar Rp 11.250 per kilogram. Jadi, subsidi dari pemerintah totalnya Rp 33.750 (per tabung 3 kg)," kata Nicke dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (6/4/2022).

Baca juga: Dirut Pertamina: Tenteng Satu Tabung Elpiji 3 Kilogram, Itu Pemerintah Subsidi Rp 33.750

Sinyal kenaikan gas LPG 3 kg

Sebelumnya, sinyal kenaikan harga tabung gas LPG 3 kg dikemukakan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan. Luhut mengungkapkan, rencana kenaikan harga LPG 3 kg ini akan dilakukan secara bertahap.

Luhut juga mengungkapkan, kenaikan harga juga terjadi pada Bahan Bakar Minyak (BBM). Kenaikan juga mempertimbangkan, sejak tahun 2007 harga LPG 3 kg ini tidak mengalami kenaikan.

"Secara overall, akan terjadi kenaikan, mengenai gas (LPG) 3 kg (kenaikan) kita lakukan bertahap. Jadi 1 April, Juli, dan bulan September, itu semua bertahap dilakukan oleh pemerintah," kata Luhut pekan lalu.

Baca juga: Luhut Beri Kode Bakal Ada Kenaikan Harga Pertalite, Premium, Elpiji 3 Kg Tahun Ini

Harapan Bos Pertamina, subsidi LPG 3 kg tepat sasaran...

Nicke berharap penyaluran gas LPG 3 kilogram bisa lebih tepat sasaran kedepannya, seperti keluarga kurang mampu dan pedagang warteg.

Ia juga memastikan pihaknya akan terus melakukan monitoring. Di sisi lain, dia juga meminta pemerintah untuk bisa mendetailkan teknis pemberian subsidi Elpiji agar menjadi tepat sasaran.

"Jadi mohon ini juga harus tepat sasaran. Kan tidak mungkin 93 persen masyarakat Indonesia itu kurang mampu dan jualan warteg kan? Kami juga meminta pemerintah untuk mendetailkan lagi kriteria pengguna agar Pertamina dan juga APH (anak perusahaan hulu), serta pemerintah daerah bisa melakukan monitoring yangg lebih baik di lapangan dan penindakannya," ungkap Nicke.

Baca juga: Pertalite dan Elpiji 3 Kg Bakal Naik, Airlangga: Kami Kaji dan Akan Kami Umumkan...