Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Lahan Pertanian di Padang Kekeringan, Petani Diminta Kementan Ikuti AUTP

Kompas.com - 07/04/2022, 21:10 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Lahan pertanian seluas 12 hektar (ha) milik petani di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) mengalami kekeringan akibat kemarau panjang.

Untuk mengantisipasi kerugian itu, Kementerian Pertanian (Kementan) meminta kepada petani agar mengikuti program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) atau asuransi pertanian.

Direktur Jenderal (Dirjen) Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Ali Jamil mengatakan, para petani akan mendapatkan pertanggungan setiap kali mengalami gagal panen apabila mengikuti program AUTP .

"Tentu ada beberapa persyaratan gagal panen yang dipertanggungkan oleh asuransi, setiap kali petani mengalami gagal panen karena beberapa persoalan yang dipersyaratkan pihak asuransi,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (7/4/2022).

Baca juga: Area Persawahan Banyuwangi Terendam Banjir, Kementan Imbau Petani Ikut Asuransi Pertanian

Asuransi pertanian, lanjut Ali, akan memberikan pertanggungan kepada petani senilai Rp 6 juta per ha per musim.

Dengan program asuransi pertanian, ia meyakini, petani tetap dapat mengupayakan kembali budi daya pertanian mereka ketika mengalami gagal panen.

"Lewat program AUTP, kami ingin ketahanan pangan dan produktivitas pertanian tak terganggu. Dengan asuransi ini, petani dapat memiliki modal kembali untuk mengembangkan kembali pertanian mereka," ucap Ali.

Senada dengan Ali, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan, program AUTP diluncurkan untuk melindungi petani agar tak mengalami kerugian akibat gagal panen karena serangan organisme pengganggu tumbuhan (OTP) maupun perubahan iklim.

Baca juga: Perubahan Iklim Ancam Ketahanan Pangan Indonesia, Apa Dampaknya?

Sebab, kata dia, pertanian merupakan sektor yang rentan terhadap serangan hama OTP dan perubahan iklim.

"Oleh karenanya harus ada program perlindungan bagi petani," kata SYL.

Sementara itu, Direktur Pembiayaan Direktorat Jenderal (Ditjen) PSP Kementan, Indah Megahwati menjelaskan, ada beberapa persyaratan apabila petani berminat mengikuti program AUTP.

Pertama, imbuh dia, petani harus tergabung dalam kelompok tani (poktan).

Baca juga: Tingkatkan Produktivitas Pertanian, Kementan Salurkan Alsintan untuk 2 Poktan di Sumbar

"Lalu, petani cukup membayar premi sebesar Rp 36.000 per musim per ha dari total premi Rp 180.000 per musim per ha," ucap Indah.

Untuk sisanya, lanjut dia, sebesar Rp 144.000 per musim per ha akan ditanggung oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Adapun persyaratan selanjutnya, sebut Indah, petani harus mendaftarkan areal persawahan mereka dalam kurun waktu 30 hari sebelum memasuki musim tanam.

"Ada banyak manfaat dari program asuransi pertanian. Jadi, kami mengimbau agar petani mengikuti program perlindungan ini agar budi daya pertanian mereka dapat berjalan dengan baik," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Prabowo Minta Saran untuk Pilih Dirjen Pajak, Erick Thohir Mengaku Kaget

Prabowo Minta Saran untuk Pilih Dirjen Pajak, Erick Thohir Mengaku Kaget

Whats New
Krakatau Posco Bantu Kembangkan SDM Unggul Industri Baja

Krakatau Posco Bantu Kembangkan SDM Unggul Industri Baja

Whats New
Kedapatan 'Illegal Fishing,' KKP Tangkap Kapal Asing Berbendera Malaysia di Selat Malaka

Kedapatan "Illegal Fishing," KKP Tangkap Kapal Asing Berbendera Malaysia di Selat Malaka

Whats New
Terapkan Tarif Dinamis, Kereta Cepat Whoosh Layani 2 Juta Penumpang

Terapkan Tarif Dinamis, Kereta Cepat Whoosh Layani 2 Juta Penumpang

Whats New
Kemenkop UKM Gelar Inabuyer Expo Mei 2024, Targetkan Kerja Sama UMKM hingga Rp 2 Triliun

Kemenkop UKM Gelar Inabuyer Expo Mei 2024, Targetkan Kerja Sama UMKM hingga Rp 2 Triliun

Whats New
Bumi Resources dan Anak Usaha Lakukan Reklamasi Lahan Pascatambang di Kalsel dan Kaltim

Bumi Resources dan Anak Usaha Lakukan Reklamasi Lahan Pascatambang di Kalsel dan Kaltim

Whats New
Luhut: Belanja Produk Dalam Negeri Tahun 2023 Serap 1,82 Juta Tenaga Kerja

Luhut: Belanja Produk Dalam Negeri Tahun 2023 Serap 1,82 Juta Tenaga Kerja

Whats New
Pelaku Usaha: Industri Kripto RI Tidak dalam Posisi Sehat

Pelaku Usaha: Industri Kripto RI Tidak dalam Posisi Sehat

Whats New
Induk Shopee dan SeaBank Cetak Laba untuk Pertama Kali

Induk Shopee dan SeaBank Cetak Laba untuk Pertama Kali

Whats New
Klaim Asuransi Tumbuh 10,5 Persen, Allianz Life Sebut Ada Overutilisasi dari Rumah Sakit

Klaim Asuransi Tumbuh 10,5 Persen, Allianz Life Sebut Ada Overutilisasi dari Rumah Sakit

Whats New
Harga Bitcoin Tembus Rp 1 Miliar, Indodax: Memicu Lahirnya 'OKB'

Harga Bitcoin Tembus Rp 1 Miliar, Indodax: Memicu Lahirnya "OKB"

Whats New
Sri Mulyani Pastikan THR PNS, TNI-Polri Cair 100 Persen

Sri Mulyani Pastikan THR PNS, TNI-Polri Cair 100 Persen

Whats New
Brantas Abipraya Buka Lowongan Kerja Management Trainee, Simak Syaratnya

Brantas Abipraya Buka Lowongan Kerja Management Trainee, Simak Syaratnya

Work Smart
Kemenhub Kaji Kenaikan Tarif KRL, Pengamat Berikan 5 Catatan

Kemenhub Kaji Kenaikan Tarif KRL, Pengamat Berikan 5 Catatan

Whats New
Soal Aksi Boikot Produk Pro Israel, Hippindo: Itu Rugikan Bangsa Sendiri

Soal Aksi Boikot Produk Pro Israel, Hippindo: Itu Rugikan Bangsa Sendiri

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com