Aturan Baru Pajak Layanan Fintech: Dari Pinjol, Uang Elektronik, Asuransi Online, Paylater, hingga Blockchain

PEMERINTAH memberlakukan pajak bagi perusahaan dan layanan teknologi finansial (financial technology atau fintech). Berlaku mulai 1 Mei 2022, payung hukum pengenaan pajak atas fintech ini adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69/PMK.03/2022.

Perusahaan dan layanan fintech akan terkena pajak penghasilan (PPh) dan atau pajak pertambahan nilai (PPN) dengan terbitnya PMK 69/PMK.03/2022. Cakupan yang terkena PPh dan PPN fintech ini mulai dari pinjol, uang elektronik, dompet elektronik, asuransi online, sampai layanan berbasis blockchain alias kripto dan kawan-kawan.

Baca juga: Aturan Baru dan Daftar 332 Tujuan Investasi Tax Amnesty Jilid II

Pinjol kena PPh 23/26

Pajak penghasilan dikenakan kepada pemberi pinjaman dan penyelenggara layanan pinjaman berbasis teknologi informasi, peer to peer lending, yang di sini jamak dikenal sebagai pinjaman online alias pinjol.

Pajak penghasilan yang dikenakan kepada pemberi pinjaman dan atau penyelenggara pinjol adalah PPh 23 atau PPh 26. Yang dikenai PPh ini adalah penghasilan berupa bunga pinjaman yang didapat dari nasabahnya.

Baca juga: Aturan Baru Pajak Transaksi Aset Kripto: Kena PPN dan PPh 22 Mulai 1 Mei 2022

Merujuk Pasal 3 PMK 69/PMK.03/2022, penjelasannya adalah:

• PPh 23 dikenakan kepada pemberi pinjaman dan atau perusahaan pinjol di dalam negeri (wajib pajak dalam negeri) dan memiliki bentuk usaha tetp, dengan tarif 15 persen dari jumlah bruto bunga yang didapat dari nasabah.
• PPh 26 dikenakan kepada pemberi pinjaman berbasis luar negeri (wajib pajak luar negeri) yang bukan berbentuk usaha tetap, dengan tarif sebesar 20 persen dari jumlah bruto bunga yang didapat dari nasabah.

Dalam hal pembayaran bunga pinjaman dilakukan tidak melalui penyelenggara pinjol yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemotongan PPh atas penghasilan bunga pinjol dilakukan oleh penerima pinjaman sesuai peraturan perundangan terkait pajak penghasilan.

Baca juga: Aturan dan Daftar Baru Barang Impor dan Ekspor Kena PPh 22

Penghasilan bunga yang dimaksud oleh regulasi ini mencakup:

• fee, komisi, ujrah, imbalan lain dengan nama dan bentuk lain yang diterima penyelenggara pinjol dari penerima pinjaman dan atau dari pemberi pinjaman.
• selisih nilai bunga pinjaman, yaitu ketika nominal bunga yang dibayarkan penerima pinjaman ke penyelanggara pinjol dengan lebih besar dibandingkan nominal bunga yang dibayarkan penyelenggara pinjol kepada pemberi pinjaman.

Untuk penghasilan yang dibayarkan melalui penyelenggara pinjol yang terdaftar di OJK, penerima dan atau pemberi pinjaman tidak dikenai PPh. 

Baca juga: NFT Lagi Heboh, Bagaimana Kewajiban Perpajakannya?

Yang kena dan tidak kena PPN

Melalui PMK 69/PMK.03/2022, pajak pertambahan nilai (PPN) dikenakan atas penyerahan jasa penyelenggaraan fintech oleh pengusaha kena pajak. Merujuk ke Pasal 2 dan Pasal 6 PMK 69/PMK.03/2022, cakupannya adalah: 

• penyediaan jasa pembayaran, meliputi uang elektronik, dompet elektronik, gerbang pembayaran, layanan switching, kliring, penyelesaian akhir, transfer dana. 
• penyelenggaraan penyelesaian transaksi (settlement) investasi, yang setidaknya berupa layanan penyediaan sarana komunikasi elektronik terpadu yang mendukung aktivitas penyelesaian transaksi efek secara pemindahbukuan.
• penyelenggaraan penghimpunan modal, yang setidaknya menangani layanan urun dana (equity crowdfunding), yaitu penyelenggaraan layanan penawaran efek yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual Efek secara langsung kepada pemodal melalui jaringan  sistem elektronik yang bersifat terbuka
• penyelenggaraan pinjol (peer to peer lending).
• penyelenggaraan pengelolaan investasi.
• layanan penyediaan produk asuransi online; yaitu layanan penyediaan sarana komunikasi elektronik dalam rangka memfasilitasi transaksi antara perusahaan asuransi dengan  pemegang polis yang paling sedikit berupa penawaran produk asuransi perjalanan oleh penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik.
• layanan pendukung pasar, yang kegiatan pelayanannya paling tidak adalah penyediaan data pembanding informasi produk dan penyediaan data perbandingan layanan keuangan.
• layanan pendukung keuangan digital dan aktivitas jasa keuangan lainnya, setidaknya mencakup eco crowdfunding, Islamic digital financing, ewaqf, e-zakat, robo advise, credit scoring, invoice trading, voucher atau token, dan produk berbasis aplikasi blockchain. 

SHUTTERSTOCK/D.EE_ANGELO Ilustrasi pajak dan administrasi perpajakan

Besaran PPN yang dikenakan dihitung menggunakan peraturan perundangan terkait PPN atas dasar pengenaan pajak, yang saat ini merujuk ke UU PPN dengan perubahan kelima di UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). 

Baca juga: Tarif PPN Jadi 11 Persen Per 1 April 2022, Masih Bisa Naik Lagi Juga

PMK 69/PMK.03/2022 merinci lebih lanjut apa saja yang dikenai dan yang tidak dikenai PPN, sekalipun sama-sama menjadi bagian dari suatu layanan dan atau aktivitas fintech.

Pasal 7 dan Pasal 8 PMK 69/PMK.03/2022, misalnya, merinci soal apa yang kena dan yang tidak kena PPN dari layanan uang elektronik, dompet elektronik, dan layanan transfer, yaitu:

• Dalam hal uang elektronik atau dompet elektronik, nominal uang di uang elektronik dan dompet elektronik yang itu termasuk bonus point, top up point, reward point, dan loyalty point, tidak dikenai PPN.
• Yang dikenai PPN dari uang elektronik dan dompet elektronik adalah layanan uang elektronik, layanan dompet elektronik, layanan gerbang pembayaran, layanan switching, layanan kliring, layanan penyelesaian akhir, dan layanan transfer dana. 
• Cakupan layanan uang elektronik yang terkena PPN adalah registrasi pemegang uang elektronik, isi ulang (top up), pembayaran transaksi, transfer, dan tarik tunai. 
• Cakupan layanan dompet elektronik yang terkena PPN adalah isi ulang (top up), tarik tunai, pembayaran transaksi, pembayaran tagihan, transfer, dan layanan paylater.
• Termasuk dalam layanan transfer dana yang dikenai PPN adalah layanan teknologi blockchain atau distributed ledger untuk penyelenggaraan transfer dana. 

Baca juga: Takut Dipajaki Lagi, Apakah Investasi Saham Wajib Dilaporkan di SPT?

Adapun Pasal 9 ayat (6) PMK 69/PMK.03/2022 juga membebaskan pengenaan PPN untuk transfer dana  dalam bank yang sama bagi nasabah pemilik giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain. 

Terkait crowdfunding sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 12 PMK 69/PMK.03/2022, Pasal 15 PMK 69/PMK.03/2022 menyatakan bahwa jasa penempatan dana atau pembiayaan merupakan jasa keuangan yang dibebaskan dari pengenaan PPN.