Aset Kripto Tak Berizin Bappebti Kena Pajak 2 Kali Lipat, Ditjen Pajak: Itu Konsekuensi

Kompas.com - 08/04/2022, 07:00 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah resmi memungut pajak atas penjualan, pembelian, hingga tukar-menukar aset kripto melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Pajak aset kripto ini berupa Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku mulai 1 Mei 2022.

Beleid yang mengaturnya adalah PMK Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

Baca juga: Tukar Menukar Aset Kripto Kena Dobel Pungutan PPh dan PPN, Ini Alasan Ditjen Pajak

Kepala Sub Direktorat Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan, Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya DJP, Bonarsius Sipayung menyatakan, tarif pajak atas transaksi aset kripto beragam.

Jika transaksi dilakukan di pedagang fisik aset kripto yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan (Bappebti), tarifnya akan lebih tinggi dua kali lipat dibanding yang sudah terdaftar.

"Kalau exchanger (penjual aset kripto) yang terdaftar di luar Bappebti, dikenakan 2 kali lipat," kata Bonarsius dalam media briefing, dikutip Kompas.com dari Youtube DJP, Jumat (8/4/2022).

Baca juga: Aturan Baru Pajak Transaksi Aset Kripto: Kena PPN dan PPh 22 Mulai 1 Mei 2022

Syarat transaksi aset kripto kena PPN dan PPh

Mengacu pada PMK, transaksi aset kripto dikenakan PPN jika terjadi jual beli mata kripto dengan mata uang fiat, tukar-menukar kripto dengan aset kripto lainnya (swap), dan tukar-menukar kripto dengan barang selain aset kripto dan/atau jasa lainnya.

Dalam pasal 5 dijelaskan, PPN yang dipungut oleh PMSE dari pembeli aset kripto adalah 1 persen dikali dengan nilai transaksi aset kripto, jika pedagang PMSE merupakan pedagang fisik aset kripto. Sedangkan jika bukan pedagang fisik aset kripto, PPN-nya dikenakan sebesar 2 persen.

Kemudian, PPh yang dikenakan mencapai 0,1 persen dari nilai transaksi tidak termasuk PPN dan PPnBM, jika PMSE telah mendapat persetujuan dari pemerintah menjual aset kripto, dalam hal ini Bappebti. Adapun PPh 0,2 persen dikenakan jika PMSE tidak memperoleh persetujuan dari Bappebti.

Baca juga: Pajak Kripto Wajar, tetapi...

 

Konsekuensi tak masuk sistem Bappebti

"Kenapa dibedakan? Karena mestinya harus dibedakan, sebab Bappebti terdaftar, kelihatan dengan baik, dan teradministrasi dengan baik di Bappebti," ucap dia.

Sementara itu, penjual aset kripto yang belum terdaftar di Bappebti tidak teradministrasi dengan baik oleh pemerintah.

Namun kata Bonarsius, Ditjen Pajak bersifat netral dan tidak melarang cara seseorang berbisnis selama mereka tetap mengikuti aturan perpajakan negara.

"DJP itu bersifat netral, tidak melarang bagaimana orang berbisnis. Tapi aturan, dari sisi regulasi, kalau kamu enggak mau masuk sistem di Bappebti, berarti kamu kena tarif lebih tinggi. Itu konsekuensinya," tandas dia.

Cara hitung PPN dan PPh transaksi jual beli aset kripto

Berikut ini cara menghitung PPh dan PPN dari transaksi jual beli aset kripto.

Misalnya Tuan A memiliki 1 koin aset kripto dan Tuan B memiliki uang Rupiah, yang disimpan pada e-wallet yang disediakan oleh Pedagang Fisik Aset Kripto X.

Kemudian, Tuan A menjual 0,7 koin aset kripto dan Tuan B membeli 0,7 koin aset kripto, pada harga 1 koin aset kripto adalah Rp 500 juta.

Transaksi jual beli tersebut dilakukan melalui platform yang disediakan oleh Pedagang Fisik Aset Kripto X, pada tanggal 5 Mei 2022.

Pedagang Fisik Aset Kripto X sebagai penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik merupakan exchanger yang terdaftar di Bappebti.

Atas transaksi dalam contoh kasus perdagangan kripto tersebut, Pedagang Fisik Aset Kripto X wajib memungut PPh Pasal 22 kepada Tuan A.

Besaran PPh Pasal 22 yang harus dipungut oleh Pedagang Fisik Aset Kripto X adalah sebesar = 0,1 persen x (0,7 koin x Rp 500 juta) = Rp 350.000.

Selain itu, Pedagang Fisik Aset Kripto X juga wajib memungut PPN kepada Tuan B sebesar = 1 persen x 10 persen x (0,7 koin x Rp 500 juta) = Rp 350.000.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bea Cukai Musnahkan Rokok Ilegal dan Minuman Beralkohol Senilai Rp 10 Miliar

Bea Cukai Musnahkan Rokok Ilegal dan Minuman Beralkohol Senilai Rp 10 Miliar

Whats New
SWI Temukan 18 Entitas Investasi Ilegal, Ada Perdagangan Kripto hingga Robot Trading

SWI Temukan 18 Entitas Investasi Ilegal, Ada Perdagangan Kripto hingga Robot Trading

Whats New
6 Cara Cek Tagihan Listrik PLN Online, Bisa tanpa Aplikasi

6 Cara Cek Tagihan Listrik PLN Online, Bisa tanpa Aplikasi

Spend Smart
Bersiap PPPK Guru 2022, Pendaftaran Melalui Laman sscasn.bkn.go.id

Bersiap PPPK Guru 2022, Pendaftaran Melalui Laman sscasn.bkn.go.id

Whats New
IHSG Parkir di Zona Merah, Saham GOTO, EMTK, dan BUKA jadi Top Gainers LQ45

IHSG Parkir di Zona Merah, Saham GOTO, EMTK, dan BUKA jadi Top Gainers LQ45

Whats New
Waspadai 'Pig Butchering', Modus Penipuan Kripto yang Jadi Sorotan FBI

Waspadai "Pig Butchering", Modus Penipuan Kripto yang Jadi Sorotan FBI

Whats New
BPOM Kawal dan Uji Asupan Pangan dan Jajanan Sekitar Lokasi Pelaksanaan KTT G20

BPOM Kawal dan Uji Asupan Pangan dan Jajanan Sekitar Lokasi Pelaksanaan KTT G20

Whats New
Mengenal Apa Itu BI-FAST, Biaya, hingga Limit Transaksinya

Mengenal Apa Itu BI-FAST, Biaya, hingga Limit Transaksinya

Whats New
Satgas Waspada Investasi Temukan 105 Pinjol Ilegal pada September 2022

Satgas Waspada Investasi Temukan 105 Pinjol Ilegal pada September 2022

Whats New
Simak Kurs Rupiah di BRI, BNI, Bank Mandiri, BCA, dan CIMB Niaga Hari ini

Simak Kurs Rupiah di BRI, BNI, Bank Mandiri, BCA, dan CIMB Niaga Hari ini

Whats New
DBS Group Research Perkirakan Suku Bunga Acuan BI akan Naik 75 Bps Sampai Akhir Tahun

DBS Group Research Perkirakan Suku Bunga Acuan BI akan Naik 75 Bps Sampai Akhir Tahun

Whats New
Fitur Baru KAI Access, Penumpang Bisa Nonton Film Tanpa Kuota Internet

Fitur Baru KAI Access, Penumpang Bisa Nonton Film Tanpa Kuota Internet

Whats New
Setiap Tanggal Berapa Petugas PLN Mencatat Meteran?

Setiap Tanggal Berapa Petugas PLN Mencatat Meteran?

Spend Smart
5 Strategi agar Bisnis Dilirik Pasar lewat TikTok

5 Strategi agar Bisnis Dilirik Pasar lewat TikTok

Smartpreneur
Besok, BPJT Akan Umumkan Kenaikan Tarif Tol

Besok, BPJT Akan Umumkan Kenaikan Tarif Tol

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.