Sudah Tepatkah Mahendra Siregar Jadi Pimpinan Baru OJK?

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test Komisi XI DPR RI menetapkan Mahendra Siregar sebagai ketua dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2022-2027.

Mahendra Siregar yang saat ini menjabat sebagai wakil menteri luar negeri berhasil mengalahkan saingannya, Darwin Cyril Noerhadi, dan akan menggantikan Wimboh Santoso yang akan habis masa jabatannya.

Berbagai agenda prioritas dan program kerja telah disiapkan oleh Mahendra untuk mendongkrak kinerja OJK, dalam rangka mendukung maksimalisasi potensi industri jasa keuangan nasional.

Baca juga: Respons Wimboh Santoso Soal Terpilihnya Dewan Komisioner OJK 2022-2027

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan, penetapan Mahendra Siregar sebagai pimpinan OJK sudah bisa diprediksi dari awal, sebab komposisi Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Komisioner OJK didominasi oleh teknokrat.

"Tapi terlepas dari pemilihannya yang cenderung bersifat politis, saya rasa sangat mumpuni di bidang keuangan," kata dia, kepada Kompas.com, Jumat (8/4/2022).

Sebagaimana diketahui, pada era Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Mahendra Siregar pernah menjabat sebagai kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), wakil menteri keuangan, dan wakil menteri perdagangan.

Selain dalam ranah pemerintahan, Mahendra Siregar juga diketahui pernah berperan sebagai komisaris dari PT Dirgantara Indonesia dan PT Aneka Tambang.

"Tidak ada yang surprise dari terpilihnya Mahendra. Pengalaman di swasta dan birokrasi sepertinya jadi poin utama," ujar Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira.

Baca juga: Mahendra Siregar, Wakil Menteri Era SBY yang Kini Jadi Ketua OJK, Apa saja Visi Misinya?

Dengan berbagai pengalaman yang dimiliki, banyak harapan yang ditaruh kepada Mahendra Siregar dalam menahkodai OJK selama 5 tahun ke depan.

Bhima mengatakan, saat ini OJK setidaknya memiliki 5 permasalahan utama, yakni mulai dari mempercepat pemulihan ekonomi melalui berbagai bauran kebijakan.

"Kedua, sinergi antar lembaga sehingga harmonisasi kebijakan dapat semakin efektif," ujar Bhima.

Kemudian, OJK juga dinilai perlu meningkatkan pengawasan terhadap fintech P2P dan mendorong agar ekspansi dilakukan pada pembiayaan produktif dan luar Jawa.

"Permasalahan keempat, ialah menghapus silo-silo dalam pengawasan sektor keuangan sehingga keputusan dapat diambil lebih cepat. Kelima, mendorong literasi keuangan baik dipasar modal maupun IKNB," tutur Bhima.

Sementara itu Huda berharap, DK OJK baru dapat mencipatakan iklim yang kondusif, kuat, dan inklusif baik di industri jasa keuangan baik perbankan maupun non perbankan.

Kemudian, DK OJK juga diharapkan dapat menciptakan intermediasi perbankan dan sektor riil yang lebih optimal.

"Ketiga adalah terciptanya inklusivitas layanan sektor keuangan perbankan dan non perbankan," ucap Huda.

Baca juga: Mahendra Siregar dan Mirza Adityaswara Pimpin OJK 2022-2027, Ini Prioritas yang Disiapkan