Tanya-tanya Pajak di Kompas.com
Konsultasi dan Update Pajak

Tanya-tanya Pajak merupakan wadah bagi Sahabat Kompas.com bertanya (konsultasi) dan memperbarui (update) informasi seputar kebijakan dan praktik perpajakan.

Sudah Terbit, 14 Aturan Turunan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Kompas.com - 08/04/2022, 22:54 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

 

PEMERINTAH melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan 14 aturan turunan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk penerapan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Baca juga: Poin Penting Perubahan dan Tambahan Aturan Pajak di UU HPP

Seperti dikutip dari siaran pers Sekretariat Kabinet, pemerintah berupaya merumuskan kebijakan yang seimbang untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.

“Kami berharap wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada UU HPP serta aturan turunannya,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jendral Pajak, Kemenkeu Neilmaldrin Noor, dikutip dari laman resmi Kemenkeu, Jumat (8/4/2022).

Baca juga: Ada Konsultasi Pajak di Kompas.com, Bertanyalah...

Berikut ini adalah 14 PMK turunan UU HPP

1. PMK Nomor 58/PMK.03/2022

PMK 58/PMK.03/2022 berisi pokok aturan mengenai penyerahan barang dan atau jasa yang dilakukan oleh rekanan dan pihak Lain sebagai pemungut atas transaksi pengadaan barang dan atau jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintah serta pajak yang dipungut oleh pihak lain yang meliputi pajak penghasilan (PPh) Pasal 22, pajak pertambahan nilai (PPN), atau PPN dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM).

2. PMK Nomor 59/PMK.03/2022

PMK 59/PMK.03/2022 berisi pokok aturan mengenai pengecualian pemotongan dan atau pemungutan pajak oleh instansi pemerintah untuk transaksi yang dilakukan melalui sistem informasi pengadaan pemerintah serta perlakuan pemungutan pajak untuk transaksi yang menggunakan kartu kredit pemerintah bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa menjadi sama dengan perlakuan untuk transaksi yang menggunakan kartu kredit pemerintah pusat.

3. PMK Nomor 60/PMK.03/2022

PMK 60/PMK.03/2022 berisi pokok aturan yang mengatur dalam hal pedagang luar negeri (LN) atau penyedia jasa LN melakukan transaksi dengan pembeli barang dan atau penerima jasa melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) LN atau penyelenggara PMSE dalam negeri (DN) maka PPN yang terutang atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dipungut, disetorkan, dan dilaporkan oleh pedagang LN, penyedia jasa LN, penyelenggara PMSE LN, atau penyelenggara PMSE DN yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE; 

Baca juga: Tarif PPN Jadi 11 Persen Per 1 April 2022, Masih Bisa Naik Lagi Juga

4. PMK Nomor 61/PMK.03/2022

PMK 61/PMK.03/2022 mengatur tentang PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri.

5. PMK Nomor 62/PMK.03/2022

PMK 62/PMK.03/2022 mengatur tentang PPN atas penyerahan liquified petroleum gas  (LPG) tertentu.

6. PMK Nomor 63/PMK.03/2022

PMK 63/PMK.03/2022 mengatur tentang PPN atas penyerahan hasil tembakau.

7. PMK Nomor 64/PMK.03/2022

PMK 64/PMK.03/2022 mengatur tentang PPN atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jangan Terjebak, Ini Modus yang Kerap Digunakan Pinjol Ilegal

Jangan Terjebak, Ini Modus yang Kerap Digunakan Pinjol Ilegal

Earn Smart
Lelang Lamborghini Gallardo GT3, Harga Mulai Rp 100 Juta

Lelang Lamborghini Gallardo GT3, Harga Mulai Rp 100 Juta

Spend Smart
Rupiah dan IHSG Kompak Melemah Pada Penutupan Perdagangan Hari Ini

Rupiah dan IHSG Kompak Melemah Pada Penutupan Perdagangan Hari Ini

Whats New
Permudah Warga Desa Berbelanja 'Online', Dagangan Hadirkan Layanan 'Same-Day Delivery'

Permudah Warga Desa Berbelanja "Online", Dagangan Hadirkan Layanan "Same-Day Delivery"

Rilis
Survei ABB Global: Industri Global Percepat Investasi Efisiensi Energi

Survei ABB Global: Industri Global Percepat Investasi Efisiensi Energi

Rilis
Syarat dan Cara Klaim JHT via Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan Online

Syarat dan Cara Klaim JHT via Lapak Asik BPJS Ketenagakerjaan Online

Work Smart
Gelar RUPST, Caturkarda Depo Bangunan Bakal Tebar Dividen Rp 35 Miliar

Gelar RUPST, Caturkarda Depo Bangunan Bakal Tebar Dividen Rp 35 Miliar

Whats New
Keran Ekspor CPO Dibuka, Harga Kelapa Sawit Naik

Keran Ekspor CPO Dibuka, Harga Kelapa Sawit Naik

Whats New
Mudik Lebaran 2022, Menhub: Jumlah Santunan Jasa Raharja Turun 50 Persen

Mudik Lebaran 2022, Menhub: Jumlah Santunan Jasa Raharja Turun 50 Persen

Whats New
Apresiasi Pertamina Jaga Stok BBM, Komisi Energi DPR: Jangan Sampai Ada Kelangkaan

Apresiasi Pertamina Jaga Stok BBM, Komisi Energi DPR: Jangan Sampai Ada Kelangkaan

Whats New
Penghapusan Nakes Honorer Bisa Berdampak ke Kinerja Puskesmas

Penghapusan Nakes Honorer Bisa Berdampak ke Kinerja Puskesmas

Whats New
Nasib Nakes Honorer Puskesmas, Gaji di Bawah UMR hingga Bekerja Sukarela

Nasib Nakes Honorer Puskesmas, Gaji di Bawah UMR hingga Bekerja Sukarela

Whats New
Sragen Jadi Lumbung Pangan Nasional, Bupati Yuni: Berkat Arahan Pak Presiden dan Mentan SYL

Sragen Jadi Lumbung Pangan Nasional, Bupati Yuni: Berkat Arahan Pak Presiden dan Mentan SYL

Rilis
Tak Impor Beras 3 Tahun Berturut-turut, Mentan SYL Dinilai Berhasil oleh Peneliti LPEM UI

Tak Impor Beras 3 Tahun Berturut-turut, Mentan SYL Dinilai Berhasil oleh Peneliti LPEM UI

Rilis
Dinilai Berjasa Bangun Transportasi Nasional, Menhub Dianugerahi Doktor Kehormatan oleh UGM

Dinilai Berjasa Bangun Transportasi Nasional, Menhub Dianugerahi Doktor Kehormatan oleh UGM

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.