KILAS

Sawah di Sumba Timur Diserang Hama, Kementan Imbau Petani Ikut AUTP Guna Hindari Kerugian

Kompas.com - 09/04/2022, 19:57 WIB


KOMPAS.com – Kementerian Pertanian (Kementan) mengimbau para petani di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk mengikuti program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Imbauan ini menyusul serangan hama belalang yang terjadi di persawahan setempat.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan, pertanian sangat rentan terhadap serangan hama organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan dampak perubahan iklim.

Kehadiran AUTP, lanjut Mentan SYL, dapat melindung petani dari risiko kerugian akibat hal tersebut. Pasalnya, asuransi pertanian yang diluncurkan pihaknya melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) ini pada dasarnya merupakan program perlindungan.

"Dengan AUTP, petani mendapat perlindungan dalam mengolah budi daya pertanian mereka,” terangnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (9/4/2022).

Baca juga: Bukti Nyata Asuransi Petani, 6 Poktan di Bone Gagal Panen dapat Ganti Rugi

Kebermanfaatan AUTP lebih lanjut dijelaskan Direktur Jenderal (Dirjen) PSP Ali Jamil menuturkan. Jika mengikuti program perlindungan ini, petani akan mendapat pertanggungan sebesar Rp 6 juta per hektare per musim.

“Dengan begitu, petani tetap memiliki modal untuk kembali memulai usaha pertanian ketika mengalami gagal panen,” terang Ali.

Selain sebagai jaminan, ia menambahkan, program AUTP juga dirancang untuk menjaga produktivitas petani melalui manfaat pertanggungannya.

"Produktivitas adalah hal yang kami jaga dengan baik. Dengan pertanggungan AUTP, kami berharap produktivitas pertanian tak terganggu dan terjaga dengan baik," kata Ali.

Baca juga: Lahan Pertanian di Padang Kekeringan, Petani Diminta Kementan Ikuti AUTP

Di sisi lain, Direktur Pembiayaan Ditjen PSP Kementan Indah Megahwati menyebutkan bahwa ada sejumlah syarat yang perlu dipenuhi untuk mengikuti AUTP. Salah satunya, petani merupakan anggota kelompok tani (poktan).

Selanjutnya, petani membayar premi senilai Rp 36.000 per musim per hektare dari total premi Rp 180.000 per musim per hektare. Sisanya, sebesar Rp 144.000 per musim per hektare disubsidi oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Setelah itu, petani harus mendaftarkan areal persawahan 30 hari sebelum musim tanam.

"Ada banyak manfaat dari program asuransi pertanian ini. Jadi, kami mengimbau petani untuk mengikuti program perlindungan ini agar budi daya pertanian berjalan dengan baik," ucap Indah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Generasi Muda Diajak Jadi Pengusaha Berorientasi Ekspor dengan Manfaatkan LPEI

Generasi Muda Diajak Jadi Pengusaha Berorientasi Ekspor dengan Manfaatkan LPEI

Whats New
Pendapatan Melesat, PAM Mineral Bukukan Laba Bersih Rp 24,73 Miliar

Pendapatan Melesat, PAM Mineral Bukukan Laba Bersih Rp 24,73 Miliar

Whats New
Simak Syarat dan Biaya Nikah di KUA Terbaru 2022

Simak Syarat dan Biaya Nikah di KUA Terbaru 2022

Spend Smart
Besok Ada Pemeliharaan Ruas Tol Jagorawi, Kendaraan Berat Akan Dialihkan

Besok Ada Pemeliharaan Ruas Tol Jagorawi, Kendaraan Berat Akan Dialihkan

Whats New
Simak Cara Mendapatkan EFIN Online Tanpa ke Kantor Pajak

Simak Cara Mendapatkan EFIN Online Tanpa ke Kantor Pajak

Spend Smart
Lewat Situs Ini, Pengusaha Bisa Beli atau Sewa Alat Berat

Lewat Situs Ini, Pengusaha Bisa Beli atau Sewa Alat Berat

Whats New
Perbaikan UU Cipta Kerja Ditargetkan Rampung Tahun Ini

Perbaikan UU Cipta Kerja Ditargetkan Rampung Tahun Ini

Whats New
Gugatan Global Medcom ke BNI Dalam Sidang Lanjutan, Kuasa Hukum: Upaya Hukum Masih Ditempuh

Gugatan Global Medcom ke BNI Dalam Sidang Lanjutan, Kuasa Hukum: Upaya Hukum Masih Ditempuh

Whats New
KCIC Bangun Overpass Antelope, Ruas Tol Japek Diberlakukan Buka Tutup Jalur Mulai Hari Ini

KCIC Bangun Overpass Antelope, Ruas Tol Japek Diberlakukan Buka Tutup Jalur Mulai Hari Ini

Whats New
Tarif Listrik Naik, PLN Pastikan Subsidi Tepat Sasaran

Tarif Listrik Naik, PLN Pastikan Subsidi Tepat Sasaran

Whats New
Buka 2nd TIIWG G20, Bahlil Fokus Bahas Perdagangan, Investasi dan Kesehatan

Buka 2nd TIIWG G20, Bahlil Fokus Bahas Perdagangan, Investasi dan Kesehatan

Whats New
Sri Mulyani: Jika Inflasi Tinggi, Masyarakat Semakin Sulit Beli Rumah

Sri Mulyani: Jika Inflasi Tinggi, Masyarakat Semakin Sulit Beli Rumah

Whats New
Tak Lunasi Utang ke LV Logistik, Aset BUMN Konstruksi PT Indah Karya Disita PN Bandung

Tak Lunasi Utang ke LV Logistik, Aset BUMN Konstruksi PT Indah Karya Disita PN Bandung

Whats New
Viral, Video Jendela KRL Dilempar Batu hingga Pecah Berserakan, Ini Penjelasan KCI

Viral, Video Jendela KRL Dilempar Batu hingga Pecah Berserakan, Ini Penjelasan KCI

Whats New
Isu 'Business Judgment Rule' dan 'Talent Mobility' di PP Nomor 23 Tahun 2022

Isu "Business Judgment Rule" dan "Talent Mobility" di PP Nomor 23 Tahun 2022

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.