Ini Cara Mudah Menghitung Pajak Membangun Rumah Sendiri

Kompas.com - 10/04/2022, 06:09 WIB

KOMPAS.com - Pajak membangun rumah selama ini sudah lama diberlakukan ketika seseorang membeli rumah dari pengembang berupa pajak pertambahan nilai (PPN). Namun kini, setiap orang yang membangun rumah sendiri juga wajib membayar PPN (bangun rumah sendiri kena pajak).

Pajak membangun rumah sendiri ini berlaku untuk semua keperluan pembangunan properti, baik untuk rumah pribadi hingga tempat usaha.

Aturan penyesuaian PPN itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 61/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri. Peraturan ini berlaku pada 1 April 2022.

Ketentuan lainnya, pajak membangun rumah sendiri hanya diperlukan untuk rumah dengan luas bangunan paling sedikit 200 meter persegi.

Baca juga: Apa Itu Biaya Provisi pada KPR Bank?

Diketahui aturan mengenai kegiatan membangun sendiri sebelumnya sudah ada. Namun dikarenakan ada perubahan tarif, hal ini diatur kembali di dalam PMK Nomor 61/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Kegiatan Sendiri. Aturan ini berlaku sejak 1 April 2022.

Untuk pajak membangun rumah sendiri yang harus dibayarkan pemilik bangunan, perhitungannya yakni 20 persen dikali tarif PPN 11 persen, dikali Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Kegiatan Membangun Sendiri (KMS) atau 2,2 persen dari total biaya membangun rumah. 

DPP PPN KMS yaitu berupa nilai tertentu sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan untuk setiap masa pajak sampai dengan bangunan selesai, tidak termasuk biaya perolehan tanah.

"Kalau misal biaya saya (membangun) Rp 1 miliar berarti DPP-nya adalah Rp 200 juta dikali tarif," kata Kasubdit Peraturan PPN Perdagangan, Jasa, dan PTLL Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Bonarsius Sipayung dikutip dari Kontan Minggu (10/4/2022).

Baca juga: IMB Dihapus dan Diganti PBG, Sudah Tahu Bedanya?

"Jadi, kalau dibuat tarif efektifnya adalah 11 persen dikali 20 persen dikali total biaya. Itulah PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri," kata dia.

Ilustrasinya, seorang yang membangun rumah senilai Rp 1 miliar, maka PPN yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp 22 juta (Rp 1 miliar x 20 persen x 11 persen) atau (Rp 1 miliar x 2,2 persen).

Selanjutnya, KMS pajak bangun rumah sendiri yang dimaksud dapat dilakukan secara sekaligus dalam suatu jangka waktu tertentu atau bertahap sebagai satu kesatuan kegiatan, sepanjang tenggat waktu, antara tahapan membangun tersebut tidak lebih dari 2 tahun.

Kendati demikian, apabila tahapan kegiatan membangun lebih dari 2 tahun, kegiatan tersebut merupakan kegiatan membangun bangunan yang terpisah, sepanjang memenuhi ketentuan.

Baca juga: Tips dan Untung Rugi Membeli Rumah Lewat Over Kredit

Bonar mengatakan, biaya PPN tersebut harus dibayar sendiri oleh pelaku yang melakukan kegiatan membangun sendiri. Untuk membayarnya, bisa disetorkan ke bank.

Bonar menambahkan, pelaku dianggap sudah melapor ketika membuat Surat Setoran Pajak (SSP) dan akan masuk ke DJP dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang tercantum dalam SSP tersebut.

"Jadi (peraturan) ini juga sudah terutang, saat ini hanya penyesuaian saja," tutur Bonar.

Adapun PPN KMS yaitu berupa nilai tertentu sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan setiap masa pajak sampai dengan bangunan selesai, tidak termasuk biaya perolehan tanah.

Menurut Bonar, PPN atas KMS yg telah disetor dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan dan pengisian SSP.

Lebih lanjut, merujuk pada PMK 61/2022, KMS dalam bangun rumah sendiri kena pajak adalah kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan, yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.

Baca juga: Ini Isi Curhat Lengkap Yusuf Mansur soal Masalah yang Membelit Paytren

Selain itu, yang dimaksud KMS orang pribadi atau badan yang melakukan KMS, adalah kegiatan membangun bangunan yang baru atau menambah luas bangunan yang sudah ada sebelumnya.

Termasuk, kegiatan membangun bangunan oleh pihak lain bagi orang pribadi atau badan namun PPN atas kegiatan tersebut tidak dipungut oleh pihak lain.

Sementara itu, merujuk Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-53/PJ/2012, yang dimaksud KMS adalah kegiatan membangun bangunan yang dilakukan melalui kontraktor atau pemborong, tetapi atas kegiatan membangun tersebut tidak dipungut PPN, dan kontraktor atau pemborong tersebut bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Artinya, jika proses pembangunan menggunakan pemborong atau kontraktor kecil yang bukan termasuk kriteria PKP maka memenuhi kriteria KMS yang dikenakan PPN.

Baca juga: Erick Thohir Sindir Pengusaha Sawit Swasta: Jangan Jadi Orang Asing

Adapun kriteria KMS yang dikenakan pajak di antaranya, konstruksi yang utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/atau baja.

Termasuk bangunan yang diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha, dan dengan luas keseluruhan tempat tinggal atau tempat usaha paling sedikit dengan luas 200 meter persegi (m2).

Lebih lanjut, dalam prosesnya orang pribadi atau badan yang melakukan KMS wajib melaporkan penyetoran PPN, baik orang pribadi atau badan yang merupakan pengusaha kena pajak (PKP), melaporkan penyetoran PPN dalam Surat Pemberitahuan Masa (SPM) PPN ke kantor pelayanan pajak terdaftar.

Kemudian, orang pribadi atau badan yang bukan merupakan PKP dianggap telah melaporkan penyetoran PPN sepanjang telah melakukan penyetoran PPN. Aturan bangun rumah sendiri kena pajak sudah mulai berlaku (pajak bangun rumah sendiri).

Baca juga: Lonjakan Utang Pemerintah, Sebelum dan Setelah Jokowi Jadi Presiden RI

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Melonjak 279,5 Persen, Laba Bersih MAPI Tembus Rp 1 Triliun pada Semester I-2022

Melonjak 279,5 Persen, Laba Bersih MAPI Tembus Rp 1 Triliun pada Semester I-2022

Whats New
Cara Pembayaran Beli Emas di Antam via Bank BRI

Cara Pembayaran Beli Emas di Antam via Bank BRI

Spend Smart
Dilema Kereta Cepat China: Pilih yang Lebih Murah, Ujungnya Jadi Mahal

Dilema Kereta Cepat China: Pilih yang Lebih Murah, Ujungnya Jadi Mahal

Whats New
Variatif, Harga Minyak Mentah Masih di Bawah 100 Dollar AS

Variatif, Harga Minyak Mentah Masih di Bawah 100 Dollar AS

Whats New
Lowongan Kerja Astra Otoparts, Simak Posisi dan Persyaratanya

Lowongan Kerja Astra Otoparts, Simak Posisi dan Persyaratanya

Work Smart
Jelang Pengumuman Inflasi AS, Wall Street Ditutup Variatif

Jelang Pengumuman Inflasi AS, Wall Street Ditutup Variatif

Whats New
Kemenhub Atur Tarif Ojek Online, Simak Rinciannya

Kemenhub Atur Tarif Ojek Online, Simak Rinciannya

Whats New
Proyeksi IHSG Hari Ini, Bakal Bertahan di Zona Hijau Lagi?

Proyeksi IHSG Hari Ini, Bakal Bertahan di Zona Hijau Lagi?

Whats New
Tol Serang-Panimbang Seksi 3 Ditargetkan Bisa Beroperasi Penuh di 2024

Tol Serang-Panimbang Seksi 3 Ditargetkan Bisa Beroperasi Penuh di 2024

Whats New
[POPULER MONEY] Lowongan Kerja Honda Prospect Motor | Tesla Sudah Teken Kontrak Pembelian Nikel dari 2 Perusahaan di Indonesia

[POPULER MONEY] Lowongan Kerja Honda Prospect Motor | Tesla Sudah Teken Kontrak Pembelian Nikel dari 2 Perusahaan di Indonesia

Work Smart
Tesla Beli Nikel ke Perusahaan China di Morowali, Komisi VII DPR: Tidak Masalah...

Tesla Beli Nikel ke Perusahaan China di Morowali, Komisi VII DPR: Tidak Masalah...

Whats New
Ini 7 Cara Cek BPJS Kesehatan Aktif atau Tidak dengan Mudah

Ini 7 Cara Cek BPJS Kesehatan Aktif atau Tidak dengan Mudah

Whats New
Generali Luncurkan Layanan BeSMART, Apa Manfaatnya?

Generali Luncurkan Layanan BeSMART, Apa Manfaatnya?

Whats New
Cara Daftar BRImo bagi Nasabah Lama dan Baru lewat HP dengan Mudah

Cara Daftar BRImo bagi Nasabah Lama dan Baru lewat HP dengan Mudah

Whats New
Kerja Sama dengan Binus, BCA Digital Targetkan Gaet 42.000 Nasabah Baru

Kerja Sama dengan Binus, BCA Digital Targetkan Gaet 42.000 Nasabah Baru

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.