Soal Pajak Membangun Rumah Sendiri, Staf Menkeu: Sudah Ada sejak 1 Januari 1995

Kompas.com - 11/04/2022, 06:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo angkat suara terkait pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS).

Ia menegaskan PPN atas kegiatan membangun sendiri bukan hal baru. Pajak ini memang sudah ada sejak UU Nomor 11 Tahun 1994 yang berlaku pada tanggal 1 Januari 1995.a.

"Yang disesuaikan hanya tarif dari 10 persen menjadi 11 persen, untuk rumah dengan luas bangunan paling sedikit 200 meter persegi. Dasar pengenaannya hanya 20 persen dari jumlah biaya," sebut Yustinus dalam akun Twitter, @prastow, dikutip Kompas.com, Minggu (10/4/2022).

Baca juga: Ini Cara Mudah Menghitung Pajak Membangun Rumah Sendiri

Seperti diberitakan Pemerintah mengenakan PPN 11 persen atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS). Hal ini menyusul kenaikan tarif PPN dari 10 persen menjadi 11 persen per 1 April 2022. PPN atas kegiatan membangun rumah sendiri ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Kegiatan Sendiri. Aturan ini berlaku sejak 1 April 2022.

Kegiatan membangun rumah sendiri adalah membangun tanpa menggunakan kontraktor yang memungut PPN, baik bangunan baru maupun perluasan dari yang lama.

Dalam PMK dijelaskan, besaran pajak terutang sama dengan 20 persen x tarif PPN yaitu 11 persen x Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau 2,2 persen dari DPP.

Adapun DPP PPN kegiatan membangun sendiri adalah nilai tertentu sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan untuk setiap masa pajak sampai dengan bangunan selesai, tidak termasuk biaya perolehan tanah.

"Jadi kegiatan membangun sendiri rumah tinggal permanen dengan luas paling sedikit 200 meter persegi terutang PPN 2,2 persen dari total biaya," ucap Yustinus.

Sebelumnya, Kepala Sub Direktorat Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan, Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya DJP, Bonarsius Sipayung mengatakan, PPN tersebut harus dibayar oleh pihak yang membangun dengan melakukan penyetoran melalui perbankan.

"Ini dianggap sudah melapor ketika membuat Surat Setoran Pajak (SSP) dan akan masuk ke DJP dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang tercantum dalam SSP tersebut," sebut Bonarsius.

Baca juga: Bangun Rumah Sendiri Kena PPN, Simak Kriteria dan Cara Menghitungnya

Dia mencontohkan, jika membangun sebuah rumah membutuhkan biaya hingga Rp 1 miliar, dasar pengenaan pajaknya mencapai Rp 200 juta kemudian dikali tarif.

"Jadi kalau dibuat tarif efektifnya, adalah 11 persen dikali 20 persen dikali total biaya. Itulah PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri," kata dia.

Ilustrasinya, seorang yang membangun rumah senilai Rp 1 miliar, maka PPN yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp 22 juta (Rp 1 miliar x 20 persen x 11 persen) atau (Rp 1 miliar x 2,2 persen).

Baca juga: Aturan Baru PPN untuk Kegiatan Membangun Sendiri: Subjek Pajak Diperluas, Cara Perhitungan Tak Berubah

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Reli Berakhir, IHSG Ditutup di Zona Merah Hari Ini

Reli Berakhir, IHSG Ditutup di Zona Merah Hari Ini

Whats New
Bos Indofood Bantah Kabar soal Harga Mi Instan Bakal Naik 3 Kali Lipat

Bos Indofood Bantah Kabar soal Harga Mi Instan Bakal Naik 3 Kali Lipat

Whats New
OJK: Sampai Saat Ini Belum Ada Rencana untuk Normalisasi Jam Perdagangan Bursa

OJK: Sampai Saat Ini Belum Ada Rencana untuk Normalisasi Jam Perdagangan Bursa

Whats New
Mengenal Tugas CEO dan Tanggung Jawabnya dalam Perusahaan

Mengenal Tugas CEO dan Tanggung Jawabnya dalam Perusahaan

Whats New
Beda Pendapat dengan Mentan, Mendag Sebut Harga Mi Instan Tidak Akan Naik 3 Kali Lipat

Beda Pendapat dengan Mentan, Mendag Sebut Harga Mi Instan Tidak Akan Naik 3 Kali Lipat

Whats New
Inflasi Pangan Tembus 10 Persen, Gubernur BI: Harusnya Tidak Boleh Lebih dari 5-6 Persen

Inflasi Pangan Tembus 10 Persen, Gubernur BI: Harusnya Tidak Boleh Lebih dari 5-6 Persen

Whats New
Atasi Sampah Organik, Bank DBS Indonesia dan Kebun Kumara Hadirkan Layanan Kompos Kolektif

Atasi Sampah Organik, Bank DBS Indonesia dan Kebun Kumara Hadirkan Layanan Kompos Kolektif

BrandzView
Lakukan Transformasi Bisnis, Produk Bebas Asap Philip Morris Tersedia di 70 Pasar

Lakukan Transformasi Bisnis, Produk Bebas Asap Philip Morris Tersedia di 70 Pasar

Whats New
Ini Strategi Surveyor Indonesia untuk Dongkrak Pendapatan

Ini Strategi Surveyor Indonesia untuk Dongkrak Pendapatan

Rilis
Jurus Kemenaker Turunkan Jumlah Pengangguran pada Tahun Ini

Jurus Kemenaker Turunkan Jumlah Pengangguran pada Tahun Ini

Whats New
Aplikasi Investasi Ajaib Alami Gangguan, Ini Kata Manajemen

Aplikasi Investasi Ajaib Alami Gangguan, Ini Kata Manajemen

Whats New
Produsen Pelat Baja Gunawan Dianjaya Steel Lirik Potensi Pasar IKN

Produsen Pelat Baja Gunawan Dianjaya Steel Lirik Potensi Pasar IKN

Whats New
Digitalisasi UMKM dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Digitalisasi UMKM dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Whats New
Pendamping Sosial Dinilai Perlu Beralih Status Jadi PPPK

Pendamping Sosial Dinilai Perlu Beralih Status Jadi PPPK

Whats New
Harga Mi Instan Bakal Naik, Simak Harganya di Gerai Retail Hari Ini

Harga Mi Instan Bakal Naik, Simak Harganya di Gerai Retail Hari Ini

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.