Harus Kontan, Ini Ketentuan THR bagi Pekerja Kontrak, Tetap, dan Buruh Harian Lepas

Kompas.com - 11/04/2022, 10:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta kepada pengusaha untuk tidak mencicil lagi pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) pada tahun ini.

Pemberian THR secara penuh ini dipertegas melalui Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 bagi pekerja/buruh di perusahaan.

"THR itu hak pekerja dan kewajiban pengusaha. Di tahun ini, karena situasi ekonomi sudah lebih baik, kami kembalikan besaran THR kepada aturan semula, yaitu 1 bulan gaji bagi yang sudah bekerja minimal 12 bulan. Bagi yang kurang dari 12 bulan, ya dihitung secara proporsional. Tanpa dicicil, alias kontan," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (11/4/2022).

Baca juga: Hanya Ada di Indonesia, Ini Sejarah dan Asal Usul Adanya THR

Lebih lanjut kata Ida, THR bukan hanya hak para pekerja yang berstatus karyawan tetap.

"Pekerja kontrak, outsourcing, tenaga honorer, buruh harian lepas di kebun-kebun, sopir bahkan Pekerja Rumah Tangga alias PRT berhak atas THR. Jadi jangan disempitkan cakupan penerimanya," sebut dia.

Ida meminta kepada perusahaan yang tumbuh positif dan profitnya bagus agar memberikan THR lebih dari 1 bulan gaji kepada pekerjanya.

"Bagi perusahaan yang mampu, tolong, berbagilah lebih banyak. Berikan lebih dari gaji sebulan. Jika pun bukan dalam bentuk uang, minimal dalam bentuk sembako agar keluarga pekerja nanti bisa buka puasa dan berlebaran dengan hidangan yang lebih baik," pintanya.

Sementara itu, Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemenaker, Haiyani Rumondang mengingatkan sanksi yang akan diterima bagi pengusaha yang masih enggan membayar THR penuh. Ketidakpatuhan pengusaha dalam pembayaran THR, diatur dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Pengusaha bisa dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha. Pengenaan sanksi ini diberikan secara bertahap dalam kurun waktu tertentu yang diberikan kepada pengusaha atas ketidakpatuhan membayar THR.

Untuk memastikan setiap pengusaha membayar THR kepada pekerja/buruh sesuai dengan ketentuan, maka dilakukan sosialisasi. Sedangkan Pengawas Ketenagakerjaan harus memastikan setiap perusahaan membayar THR sejak 7 hari sebelum hari raya keagamaan dengan menindaklanjuti pengaduan yang diterima.

Baca juga: Tips Mengatur THR Agar Tak Hanya Numpang Lewat

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Antisipasi Lonjakan Harga Pangan dan Energi, Jokowi Fokus Cegah Kenaikan Harga Minyak Goreng

Antisipasi Lonjakan Harga Pangan dan Energi, Jokowi Fokus Cegah Kenaikan Harga Minyak Goreng

Whats New
Cara Cek BPJS Ketenagakerjaan Aktif atau Tidak via Online dengan KTP

Cara Cek BPJS Ketenagakerjaan Aktif atau Tidak via Online dengan KTP

Whats New
Raup Rp 1,47 Triliun, Laba Antam Melonjak 132 Persen pada Kuartal I 2022

Raup Rp 1,47 Triliun, Laba Antam Melonjak 132 Persen pada Kuartal I 2022

Whats New
Habis Resign atau di-PHK? Ini Cara Pindah BPJS Kesehatan ke Mandiri

Habis Resign atau di-PHK? Ini Cara Pindah BPJS Kesehatan ke Mandiri

Work Smart
Apa Perbedaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan?

Apa Perbedaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan?

Whats New
Ini Jurus Sri Mulyani Keluarkan Indonesia dari 'Middle Income Trap'

Ini Jurus Sri Mulyani Keluarkan Indonesia dari "Middle Income Trap"

Whats New
Bantah Pembangunan IKN Minim Pendanaan, Luhut: UEA Siapkan Investasi 20 Miliar Dollar AS

Bantah Pembangunan IKN Minim Pendanaan, Luhut: UEA Siapkan Investasi 20 Miliar Dollar AS

Whats New
Monitoring Karantina Sapi di Cilegon, SYL: PMK Ada, tetapi Bisa Disembuhkan

Monitoring Karantina Sapi di Cilegon, SYL: PMK Ada, tetapi Bisa Disembuhkan

Whats New
Simak Denda BPJS Kesehatan jika Telat Bayar Iuran dan Cara Mengeceknya

Simak Denda BPJS Kesehatan jika Telat Bayar Iuran dan Cara Mengeceknya

Spend Smart
Pandemi Covid-19 Memasuki Fase Endemi, Industri Pernikahan Kembali Menggeliat

Pandemi Covid-19 Memasuki Fase Endemi, Industri Pernikahan Kembali Menggeliat

Whats New
Lazada Bagi-bagi Hadiah ke 10 Penggunanya, Ada yang Dapat Voucher 10 Juta

Lazada Bagi-bagi Hadiah ke 10 Penggunanya, Ada yang Dapat Voucher 10 Juta

Spend Smart
Ekonomi Mulai Pulih, PLN Tambah Pasokan Listrik di Kawasan Bisnis Jakarta

Ekonomi Mulai Pulih, PLN Tambah Pasokan Listrik di Kawasan Bisnis Jakarta

Whats New
Prosedur, Syarat, dan Biaya Mutasi Motor di Samsat Tanpa Calo

Prosedur, Syarat, dan Biaya Mutasi Motor di Samsat Tanpa Calo

Spend Smart
[POPULER MONEY] Konglomerat yang Kaya Raya berkat Minyak Goreng | NIK Bakal Jadi NPWP Mulai 2023,

[POPULER MONEY] Konglomerat yang Kaya Raya berkat Minyak Goreng | NIK Bakal Jadi NPWP Mulai 2023,

Whats New
Ini Rincian Lengkap Biaya Haji 2022 Per Embarkasi

Ini Rincian Lengkap Biaya Haji 2022 Per Embarkasi

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.