Komisi X DPR Soroti Program 1 Juta Guru PPPK yang Bebani APBD, Kuota Tak Terpenuhi hingga Tunjangan Belum Merata

Anggaran gaji PPPK di DAU 

Sementara itu, Sekretaris Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek Nunuk Suryani memberi penegasan soal anggaran gaji PPPK.

Menurutnya, sejak 2021, Kementerian Keuangan sudah mengalokasikan anggaran gaji PPPK guru dalam DAU.

Anggaran gaji di DAU itu sifatnya spesifik, tidak bisa digunakan untuk kebutuhan lainnya.

Jika kemudian pemda menggunakan anggaran gaji PPPK guru untuk kebutuhan lain, seperti pembangunan infrastruktur dana tersebut harus dikembalikan.

"Jadi, pada seleksi PPPK guru 2021, pemda statusnya berutang karena dananya tidak terpakai untuk gaji. Jika dananya digunakan untuk infrastruktur, misalnya, pemda harus tetap mengembalikannya kepada negara," jelas Nunuk.