Soal Rencana Kenaikan Harga Pertalite dan Elpiji 3 Kg, Pengamat: Pemerintah Tidak Punya Empati

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Elpiji 3 kilogram (kg) pada tahun ini. Jika terealisasi, maka kebijakan itu diyakini akan membebani daya beli masyarakat dan mengerek inflasi.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan, kenaikan akan berimbas pada kenaikan inflasi mencapai 3,5 persen-4 persen di tahun ini. Ia bilang, level itu berbahaya karena seharusnya inflasi dijaga di kisaran 2,8 persen-3 persen.

"Dampak yang paling terasa tentu saja daya beli masyarakat bisa lama pulihnya. Padahal kita masih menuju pemulihan ekonomi yang lebih cepat," ujarnya kepada Kompas.com, Senin (11/4/2022).

Baca juga: Dirut Pertamina: Tenteng Satu Tabung Elpiji 3 Kilogram, Itu Pemerintah Subsidi Rp 33.750

Menurutnya, rencana kenaikan harga Pertalite dan Elpiji 3 kg, sekaligus menunjukkan ketidakempatian pemerintah terhadap masyarakat miskin yang sudah tertekan akibat kenaikan berbagai macam barang kebutuhan.

Padahal, lanjut Huda, kenaikan harga Pertamax per 1 April 2022 kemarin, ditujukan untuk menyeimbangkan kas PT Pertamina (Persero) dengan catatan tidak menaikkan harga Pertalite karena akan disubsidi oleh pemerintah.

"Tapi nampaknya pemerintah sudah ingkar janji terhadap masyarakat miskin untuk tetap menyediakan Pertalite dan tidak menaikan harga Pertalite," ungkapnya.

"Begitu juga dengan Elpiji 3 kg yang sebenarnya sudah dikompensasi dengan kenaikan Elpiji non subsidi yang naiknya cukup tinggi. Jadi selain tidak punya empati, pemerintah juga ingkar janji," imbuh Huda.

Ia menilai, nampaknya pemerintah memang tidak sanggup menanggung beban subsidi yang cukup besar. Di samping itu, pemerintah tengah getol menggarap proyek-proyek besar, seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru.

Di sisi lain, Huda juga menyoroti program perpajakan pemerintah yang disebut-sebut berhasil, di mana seharusnya bisa mendorong kemampuan keuangan pemerintah.

Baca juga: Luhut Beri Kode Bakal Ada Kenaikan Harga Pertalite, Premium, Elpiji 3 Kg Tahun Ini

Seperti diketahui, salah satu yang dijalankan pemerintah adalah Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty Jilid II. Lewat program ini, per 10 April 2022 pemerintah berhasil meraup pajak penghasilan (PPh) Rp 6,02 triliun dari total pengungkapan harta bersih sebesar Rp 58,89 triliun.

"Program perpajakan pemerintah juga patut dipertanyakan. Dengan gembar-gembor menghasilkan berapa triliun tapi kok untuk masyarakat miskin dikurangi belanjanya dengan hendak menaikkan harga pertalite dan Elpiji 3 kg," pungkas dia.

Sebelumnya, wacana kenaikan harga Pertalite dan Elpiji 3 kg dikemukan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Kenaikan ini imbas melambungnya harga minyak mentah dan gas dunia.

"Over all, yang akan terjadi itu Pertamax, Pertalite, Premium belum, gas yang 3 kilo itu (ada kenaikan) bertahap. Jadi 1 April, nanti Juli, nanti September itu bertahap (naiknya) dilakukan oleh pemerintah," bebernya ditemui di Bekasi Timur dalam kunjungannya meninjau progres LRT, Jumat (1/4/2022) lalu.

Pernyataan itu pun diperkuat oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengungkapkan, pemerintah akan mengkaji lebih lanjut kenaikan harga Pertalite dan Elpiji 3 kg.

Ia menuturkan, pengkajian diperlukan lantaran komoditas itu menjadi yang paling banyak dikonsumsi masyarakat dibanding barang sejenis lainnya.

"Sekarang kita masih mengkaji. Sesudah kita kaji, kita akan umumkan. Tapi saat sekarang belum," kata Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (5/4/2022) lalu.

Baca juga: Pertalite dan Elpiji 3 Kg Bakal Naik, Airlangga: Kami Kaji dan Akan Kami Umumkan...