Menperin Minta Industri Tak Gunakan BBM Bersubsidi, Jika Tidak Sanksi Tegas Menanti

Kompas.com - 11/04/2022, 20:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perindustrian mengimbau kepada pelaku industri untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi seperti biosolar dalam proses produksi, pembangkit listrik, atau transportasi angkutnya. Hal ini agar pasokan BBM bersubsidi tersebut tepat sasaran.

“Kami telah meminta masing-masing direktorat di lingkungan Kemenperin untuk mengimbau kepada seluruh sektor binaannya agar tidak menggunakan BBM bersubsidi. Kalau perusahaan industri masih menggunakan BBM bersubsidi, akan ada sanksi tegas,” tegas Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan tertulis, Senin (11/4/2022).

Baca juga: Kata Sang Dirut, BBM Pertamina Termasuk yang Paling Murah Sejagat

Pada tahun 2021, kebutuhan solar untuk produksi sebanyak 8,4 miliar liter, meningkat drastis dari 214,9 juta liter di tahun 2019. Agus meyakini, sektor industri binaan Kemenperin dapat mematuhi peraturan yang berlaku terkait penggunaan solar, yaitu Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Pada Perpres tersebut, disebutkan bahwa BBM solar merupakan jenis BBM tertentu, yang diberikan subsidi oleh pemerintah, dengan pengaturan penyediaan dan pendistribusiannya, termasuk batasan volume penyaluran (kuota), diatur oleh Badan Pengatur Hilir Migas.

BBM tertentu jenis solar dikenakan aturan wajib dicampur dengan Biodiesel FAME dengan komposisi 30 persen (B30) dan selisih harga pencampurannya ditanggung oleh BPDP Kelapa Sawit, sesuai dengan Perpres No 66 Tahun 2018.

Baca juga: Ini Sederet Fakta, Mengapa Harga BBM di Indonesia Kian Mahal

“Jadi, industri harus menggunakan BBM diesel khusus untuk industri, yang skema pendistribusiannya berbeda dengan BBM jenis tertentu solar bersubsidi. Terdapat perbedaaan spesifikasi BBM industri dengan BBM Solar atau B30 bersubsidi (Automotive Diesel Oil/ADO) yang apabila dipaksakan digunakan akan merusak mesin industri,” kata Menperin.

Pengawasan penggunaan BBM jenis tertentu yang diberikan subsidi, akan dilakukan oleh Kepolisian bekerja sama dengan Penyidik PNS (PPNS) yang terkait. Khusus untuk kegiatan ekspor ilegal BBM jenis solar, telah dibentuk Satuan Tugas Anti-Illegal Export BBM Solar di bawah Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi.

Satgas khusus ini beranggotakan kementerian terkait (seperti Kemenperin yang diwakili oleh Inspektorat jenderal), Kepolisian RI, TNI Angkatan Laut, Mabes TNI, hingga Badan Keamanan Laut.

Baca juga: Mengapa Harga BBM di Malaysia Sangat Murah?

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perusahaan Lokal Ini Ekspor 17 Ton Pupuk ke Nigeria

Perusahaan Lokal Ini Ekspor 17 Ton Pupuk ke Nigeria

Whats New
Rupiah Perkasa, Simak Kurs IDR-USD di 5 Bank Hari Ini

Rupiah Perkasa, Simak Kurs IDR-USD di 5 Bank Hari Ini

Whats New
Indonesia Tahan dari Gejolak Global, Ekonom: Pertumbuhan Ekspor Jadi Payung Bagi Perekonomian

Indonesia Tahan dari Gejolak Global, Ekonom: Pertumbuhan Ekspor Jadi Payung Bagi Perekonomian

Whats New
Sambut Hari UMKM Nasional, Lazada Kembangkan Ekosistem Ekonomi Digital di Jatim

Sambut Hari UMKM Nasional, Lazada Kembangkan Ekosistem Ekonomi Digital di Jatim

Whats New
Tol Laut Mobilisasi 1,3 Juta Liter Minyakita ke Papua, Maluku dan NTT

Tol Laut Mobilisasi 1,3 Juta Liter Minyakita ke Papua, Maluku dan NTT

Whats New
Tempat Wisata dari Bekas Tambang Danau Pading, Sandiaga Uno: Jadi Berkah

Tempat Wisata dari Bekas Tambang Danau Pading, Sandiaga Uno: Jadi Berkah

Whats New
Pemerintah Sudah Kantongi Rp 7,65 Triliun dari Pajak Digital

Pemerintah Sudah Kantongi Rp 7,65 Triliun dari Pajak Digital

Whats New
Lelang Rumah Murah di Bogor, Harga Mulai Rp 150 Juta

Lelang Rumah Murah di Bogor, Harga Mulai Rp 150 Juta

Spend Smart
Bappebti Terbitkan Perba Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto

Bappebti Terbitkan Perba Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto

Whats New
Tawarkan Peluang Bisnis Kirim Paket ke Luar Negeri, Usahakurir Beri Penawaran Menguntungkan

Tawarkan Peluang Bisnis Kirim Paket ke Luar Negeri, Usahakurir Beri Penawaran Menguntungkan

Rilis
6 Cara Cek Nomor BPJS Kesehatan dengan NIK KTP

6 Cara Cek Nomor BPJS Kesehatan dengan NIK KTP

Whats New
BUMN ID Food Realisasikan Distribusi Migor 744.000 Liter ke Papua Indonesia Timur

BUMN ID Food Realisasikan Distribusi Migor 744.000 Liter ke Papua Indonesia Timur

Whats New
Turun Rp 5.000 Per Gram, Simak Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Turun Rp 5.000 Per Gram, Simak Rincian Harga Emas Antam Hari Ini

Whats New
Setahun Berdiri untuk UMKM Indonesia, Simak Deretan Fakta Menarik dari Kampus UMKM Shopee

Setahun Berdiri untuk UMKM Indonesia, Simak Deretan Fakta Menarik dari Kampus UMKM Shopee

Work Smart
Ekonom Perkirakan Inflasi Inti RI Naik Jadi 3,5 Persen, Jadi Tantangan Pemulihan Ekonomi

Ekonom Perkirakan Inflasi Inti RI Naik Jadi 3,5 Persen, Jadi Tantangan Pemulihan Ekonomi

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.