Komisi IX Desak Pemerintah Beri Nakes Honorer Non-ASN Hak yang Layak dan Pantas

Kompas.com - 12/04/2022, 10:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), dan Kementerian Keuangan agar tenaga kesehatan yang berstatus honorer dan non-Aparatur Sipil Negara (ASN) diberikan hak yang layak dan pantas.

"Komisi IX mendesak pemerintah agar melaksanakan secara penuh Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, khususnya pengangkatan tenaga kesehatan non-PNS menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paling lambat November 2023," papar Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris, dikutip dari laman resmi DPR, Selasa (12/4/2022).

Baca juga: Tangis Tenaga Honorer ke Menteri Tjahjo: Kami Sudah Lahirkan Sarjana, Mbok Ya Diangkat...

Tak hanya itu, Komisi IX DPR juga mendesak pemerintah agar melaksanakan secara penuh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Memastikan bahwa tidak ada lagi status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah selain Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Atas dasar itu, lanjut Charles, Komisi IX menyarankan agar pemerintah menyiapkan tahapan pengangkatan tenaga kesehatan non-PNS dan memastikan ketersediaan anggaran, baik yang bersumber dari APBN dan APBD.

"Mempersiapkan rencana kontingensi dan mitigasi jika target pengangkatan seluruh tenaga kesehatan non-PNS menjadi PPPK tidak tercapai di tahun 2023 melalui revisi PP Nomor 49 Tahun 2018, sehingga ada kesinambungan pengangkatan sesuai dengan kebutuhan," kata dia.

Baca juga: Walaupun Sudah Dilarang sejak 2005, Masih Saja Pemda Nakal Rekrut Tenaga Honorer

Larangan rekrutmen tenaga honorer sejak 2005

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menyampaikan bahwa di tahun 2022 ini, pemerintah hanya akan merekrut PPPK.

"Untuk Seleksi CASN Tahun 2022, pemerintah fokus melakukan rekrutmen PPPK, dan di tahun ini, formasi untuk CPNS tidak tersedia. Untuk itu, berbagai kebijakan tengah disusun sebagai dasar kebijakan dalam pelaksanaan Seleksi CASN tahun 2022 ini," jelasnya beberapa waktu lalu.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bukan gara-gara Gaji Besar Karyawan, Ini Penyebab Marak PHK Massal Startup Menurut AC Ventures

Bukan gara-gara Gaji Besar Karyawan, Ini Penyebab Marak PHK Massal Startup Menurut AC Ventures

Whats New
KNKT: Klakson 'Telolet' Sangat Berbahaya, Bisa Sebabkan Kecelakaan

KNKT: Klakson "Telolet" Sangat Berbahaya, Bisa Sebabkan Kecelakaan

Whats New
Menilik Kesetaraan Koperasi dan Perbankan dalam RUU PPSK

Menilik Kesetaraan Koperasi dan Perbankan dalam RUU PPSK

Rilis
Petrokimia Gresik Kirim Bantuan 1.000 Paket Sembako untuk Korban Erupsi Gunung Semeru

Petrokimia Gresik Kirim Bantuan 1.000 Paket Sembako untuk Korban Erupsi Gunung Semeru

Rilis
3 Sektor Unggulan Rekomendasi Sandiaga Uno untuk Pelaku Usaha

3 Sektor Unggulan Rekomendasi Sandiaga Uno untuk Pelaku Usaha

Whats New
Terus Tertekan, Harga Saham GOTO Bisa Ambles ke Rp 50 Per Saham?

Terus Tertekan, Harga Saham GOTO Bisa Ambles ke Rp 50 Per Saham?

Whats New
Sebanyak 2.109 Debitur Kecil Dapat Diskon 80 Persen dari Negara buat Lunasi Utang

Sebanyak 2.109 Debitur Kecil Dapat Diskon 80 Persen dari Negara buat Lunasi Utang

Whats New
Erick Thohir Siapkan Aturan “Blacklist” Komisaris dan Direksi BUMN yang Terlibat Kasus Hukum

Erick Thohir Siapkan Aturan “Blacklist” Komisaris dan Direksi BUMN yang Terlibat Kasus Hukum

Whats New
Harum Energy Bakal Bagikan Dividen Total Rp 1 Triliun, Simak Jadwalnya

Harum Energy Bakal Bagikan Dividen Total Rp 1 Triliun, Simak Jadwalnya

Whats New
Startup Agregator Hotel OYO Bakal PHK 600 Karyawan

Startup Agregator Hotel OYO Bakal PHK 600 Karyawan

Whats New
Soal Bonus Direksi Jiwasraya, Stafsus Erick Thohir: Itu Insentif

Soal Bonus Direksi Jiwasraya, Stafsus Erick Thohir: Itu Insentif

Whats New
IHSG Ambles 1,36 Persen, Harga Saham GOTO Anjlok ke Rp 115

IHSG Ambles 1,36 Persen, Harga Saham GOTO Anjlok ke Rp 115

Whats New
Asuransi Sun USD Guaranteed, Apa Manfaatnya?

Asuransi Sun USD Guaranteed, Apa Manfaatnya?

Whats New
Luhut Beberkan Keberhasilan RI Selama Bergabung 4 Tahun di AIS Forum

Luhut Beberkan Keberhasilan RI Selama Bergabung 4 Tahun di AIS Forum

Whats New
Keputusan OJK Cabut Izin Usaha Wanaartha Life Dinilai Sudah Tepat

Keputusan OJK Cabut Izin Usaha Wanaartha Life Dinilai Sudah Tepat

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.