Kemenkeu: Masih Banyak Belanja Numpuk di Akhir Tahun...

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan, pola eksekusi belanja pemerintah masih menumpuk di akhir tahun anggaran, utamanya untuk belanja barang dan belanja modal.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Hadiyanto mengatakan, rata-rata penyerapan belanja barang di kuartal IV 2021 mencapai 38,1 persen, sementara penyerapan belanja modal di kuartal terakhir itu lebih tinggi lagi, yakni mencapai 46,5 persen.

"Terdapat tantangan dalam pola eksekusi belanja pemerintah sehingga penumpukan realisasi di akhir tahun masih terjadi, utamanya pada belanja barang dan belanja modal," kata Hadiyanto dalam Rakornas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 di Jakarta, Selasa (12/4/2022).

Baca juga: Menkop Teten: Jangan Ada Produk Impor Dalam Belanja Pemerintah

Realisasi belanja yang menumpuk di akhir tahun anggaran itu terjadi termasuk saat pandemi Covid-19, ketika APBN berperan vital dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan kesehatan, dan perlindungan sosial.

Begitu pun terjadi ketika transfer ke daerah dan dana desa menunjukkan pertumbuhan rata-rata sebesar 1,56 persen dari tahun 2017 sebesar Rp 741,99 triliun menjadi Rp 785,70 triliun pada tahun 2021.

"Kebijakan TKDD diarahkan untuk membantu percepatan pemulihan ekonomi pada level daerah yang sejalan dengan kegiatan belanja pemerintah pusat di masa pandemi," ucap dia.

Baca juga: Jokowi Tetapkan Anggaran Belanja Pemerintah Rp 2.708,7 Triliun di RAPBN 2022, Ini Rinciannya

Secara keseluruhan, belanja negara dalam APBN mengalami peningkatan dalam periode 5 tahun terakhir.

Rata-rata pertumbuhan belanja negara mencapai 8,59 persen dari Rp 2.007,4 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp 2.786,37 triliun pada tahun 2021.

Hadiyanto bilang, tingginya alokasi belanja tersebut karena peningkatan belanja pemerintah pusat yang sangat signifikan pada tahun 2020, yang mencapai 22,50 persen dibanding tahun 2019.

"Hal ini terjadi karena kebijakan refocusing dan realokasi anggaran pada APBN tahun 2020 sebagai salah satu bentuk respons kebijakan fiskal dalam mengatasi kondisi extraordinary dengan adanya pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020," tandasnya.

Adapun untuk mendorong percepatan belanja dan mewujudkan belanja yang lebih berkualitas dalam rangka mewujudkan ketahanan fiskal, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyampaikan beberapa langkah strategis.

Langkah tersebut meliputi 6 hal, melakukan perbaikan perencanaan, mempercepat pelaksanaan program kegiatan proyek, mempercepat pengadaan barang dan jasa, serta mempercepat dan meningkatkan ketepatan penyaluran dana bansos dan bantuan pemerintah.

Lalu, meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas value for money, serta meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pengawasan internal.