Sri Mulyani: Ada Kementerian Ngotot Minta Anggaran Lebih, tapi Pengelolaannya Amburadul

Kompas.com - 13/04/2022, 15:30 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui masih ada kementerian/lembaga (K/L) yang ngotot minta anggaran banyak, namun tidak dibarengi dengan pengelolaannya.

Bendahara negara ini menuturkan, banyaknya anggaran belanja pemerintah pusat (BPP) maupun dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) harus sejalan dengan optimalisasi belanja untuk mensejahterakan masyarakat.

"Harus diakui ada K/L yang kapasitas untuk mendesainnya masih harus diperbaiki. Jadi mereka meminta anggaran hanya karena tahun lalu dapatnya sekian, ya tahun ini sekian, plus sedikit modifikasi kiri kanan gitu," kata Sri Mulyani dalam Rakornas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 di Jakarta, Rabu (13/4/2022).

Baca juga: Manfaatkan Sisa Anggaran, Sri Mulyani Sebut Penarikan Utang Susut Rp 100 Triliun

Wanita yang karib disapa Ani ini menjelaskan, buruknya pengelolaan terlihat dari mentahnya desain anggaran yang diajukan K/L kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Akibatnya, sasaran pembangunan, termasuk pembangunan sumber daya manusia yang menjadi hasil pengeluaran anggaran (output/outcome) tidak terealisasi.

"Penginnya dapat (umpamanya) Rp 100 (triliun) tahun lalu, (tahun ini harus dapat juga Rp 100 triliun). Begitu dipotong dikit rasanya dunia runtuh. Padahal kita sampaikan bahwa 5 tahun berturut-turut, penyerapannya seperti ini, tapi mereka tetap ngotot mintanya Rp 100 (triliun)," sebut dia.

Baca juga: Anggaran Kementerian PUPR Tahun 2022 Disetujui Rp 100,5 Triliun

Namun Sri Mulyani mengaku, ada pula pihak kementerian/lembaga yang sangat bagus mendesain pengelolaan anggaran.

Sebelum meminta anggaran, K/L tersebut terlebih dulu memaparkan secara rinci rencana penggunaan anggaran sekaligus manfaat apa yang dihasilkan dari belanja anggaran tersebut.

"Ternyata ada juga K/L yang sangat bagus untuk mendesain, (mereka bilang), 'Saya ingin menggunakan anggaran untuk mencapai output outcome tertentu'. Output jelas, outcome jelas, dan desain untuk permintaan anggarannya sangat baik," tutur Ani.

Baca juga: Ketua KPPU Curhat Alokasi Anggaran Mereka Terus Dipangkas Selama 5 Tahun Terakhir

Lebih lanjut dia menjabarkan, penyerapan anggaran hanyalah salah satu dari indikator kualitas pelaksanaan anggaran.

Kemenkeu bersama Bappenas, sambung Ani, akan memperbaiki kualitas belanja anggaran mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, dan memonitor hasil pelaksanaan tersebut.

"Ini menjadi salah satu cara K/L memiliki kesamaan, ini dana untuk apa? Bisa diukur atau enggak manfaatnya?. Spending better, kita tetap perbaiki kualitas belanjanya," tandas Ani.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Punya 4 Kekuatan untuk Menghadapi Ketidakpastian Global, Apa Saja?

Indonesia Punya 4 Kekuatan untuk Menghadapi Ketidakpastian Global, Apa Saja?

Whats New
Harga Minyak Mentah Dunia Menguat, Ini Penyebabnya

Harga Minyak Mentah Dunia Menguat, Ini Penyebabnya

Whats New
Lowongan Kerja BUMN PT LPP Agro Nusantara untuk S1 Psikologi, Ini Syaratnya

Lowongan Kerja BUMN PT LPP Agro Nusantara untuk S1 Psikologi, Ini Syaratnya

Work Smart
Aplikasi dan Medsos Pemerintah Bejibun, tapi Tidak Optimal

Aplikasi dan Medsos Pemerintah Bejibun, tapi Tidak Optimal

Whats New
Restrukturisasi dan Bersih-bersih di BUMN Harus Jadi Program Berkelanjutan

Restrukturisasi dan Bersih-bersih di BUMN Harus Jadi Program Berkelanjutan

Whats New
Simak Proyeksi Pergerakan IHSG Pasca Hari Kemerdekaan RI

Simak Proyeksi Pergerakan IHSG Pasca Hari Kemerdekaan RI

Whats New
Ini Cara Mengelola Pengeluaran untuk Mahasiswa Agar Uang Bulanan Tidak Cepat Habis

Ini Cara Mengelola Pengeluaran untuk Mahasiswa Agar Uang Bulanan Tidak Cepat Habis

Spend Smart
[POPULER MONEY] Harga Terbaru Pertalite | Segini Harga Pertalite Jika Tak Disubsidi Pemerintah

[POPULER MONEY] Harga Terbaru Pertalite | Segini Harga Pertalite Jika Tak Disubsidi Pemerintah

Whats New
Perusahaan Konsultan IT Asal AS Bidik Pasar 'Cloud Computing' di RI

Perusahaan Konsultan IT Asal AS Bidik Pasar "Cloud Computing" di RI

Whats New
Dekati UMKM, PT Pos Buka 7.700 'Drop Point' PosAja di 500 Kabupaten dan Kota

Dekati UMKM, PT Pos Buka 7.700 "Drop Point" PosAja di 500 Kabupaten dan Kota

Whats New
Mengapa Adopsi Komputasi Awan Penting untuk Transformasi Digital Perusahaan di Indonesia?

Mengapa Adopsi Komputasi Awan Penting untuk Transformasi Digital Perusahaan di Indonesia?

Whats New
Pemerintah Dinilai Perlu Tolak Intervensi Asing soal Kebijakan Industri Rokok

Pemerintah Dinilai Perlu Tolak Intervensi Asing soal Kebijakan Industri Rokok

Rilis
Genjot Produksi Jagung, Kementan Gandeng Bayer Indonesia

Genjot Produksi Jagung, Kementan Gandeng Bayer Indonesia

Whats New
Pertamina Kembangkan Teknologi Diesel Biohidrokarbon dan Bioavtur

Pertamina Kembangkan Teknologi Diesel Biohidrokarbon dan Bioavtur

Whats New
HUT Ke-77 RI, Menkominfo Sebut Digitalisasi Kunci Pemulihan Ekonomi

HUT Ke-77 RI, Menkominfo Sebut Digitalisasi Kunci Pemulihan Ekonomi

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.